TOLAK NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERDA PROVINSI BALI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

TOLAK NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERDA PROVINSI BALI

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Terlalu terbiasa masyarakat dininabobokkan dengan ‘menyuapi’ sejumlah peraturan pemerintah dengan iming-iming  dapat memberikan sensasi suatu relaksasi hingga ekstase. Seolah-olah, negara telah memenuhi kebutuhan masyarakat atas jaminan hukum. Apalagi perempuan, pasti langsung setuju jika nasib anak mereka dilindungi undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya.

Belum lagi ketika disodori naskah akademik yang dibuat dengan membawa gengsi dari universitas terkemuka. Bisa jadi kaum ibu-ibu langsung mendukung dengan penuh keyakinan nasib mereka dijamin negara. Begitu tinggi kepercayaan masyarakat terhadap berbagai regulasi dan dengan mudah untuk digiring seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Masyarakat menjadi masyarakat bisu, menerima sakralisasi wacana-wacana hukum yang kesannya luar biasa,  namun kemudian berakhir menjadi piagam tanpa guna.  But not this time, tidak kali ini!

Naskah akademik dan Rancangan Perda Provinsi Bali tentang Perlindungan Anak yang disusun tim peneliti pusat perancangan Hukum FH Universitas Udayana yang diajukan Pansus Komisi IV DPRD Prov. Bali, PERLU DITOLAK SEKALIGUS DIBATALKAN demi tegaknya hukum dan keadilan bagi anak.

Penolakan ini bukan dikarenakan naskah akademik dan ranperda yang mengikutinya tidak penting bagi nasib anak Bali. Sama sekali tidak! Penolakan ini dengan terpaksa perlu dilakukan karena  naskah ini jauh dari kata layak disebut sebagai ‘naskah akademik’ apalagi kelak dijadikan acuan bagi anggota Parlemen Provinsi Bali untuk menerbitkan   suatu Peraturan Daerah (PERDA) . Terlebih lagi, naskah ini dijadikan acuan penting perlindungan nasib masa depan anak.

Begitu pentingnya bahkan, ada indikasi produk hukum ini ‘dipaksakan’ menjadi PERDA sebelum Pemilu. Ini merupakan praktik kekerasan simbolik, pemaksaan kehendak demi pencitraan.  Apa jadinya jika naskah ini beredar di masyarakat dan dibaca oleh akademisi lainnya?  Sungguh hal yang memprihatinkan kalau tidak ingin disebut memalukan. Tentu ada sejumlah argumentasi mesti diajukan sebelum ‘menggugat’ kompetensi para ahli perancangan Hukum Universitas Udayana.

GEGABAH dan AMATIRAN

“Naskah Akademik Rancangan Perda  Provinsi Bali Tentang Perlindungan Anak “jelas-jelas dibuat secara gegabah dan amatiran. Naskah akademik ini kurang memenuhi kriteria sebagai tulisan ilmiah, tanpa dasar kajian akademis tentang anak-anak Bali. Pada bagian latar belakang penyusunan naskah akademik ini di antaranya adanya pernyataan:

“ Tingginya permasalahan yang berkaitan tentang anak sangat memerlukan adanya penegakan hukum (terketik: hokum) yang optimal”.

Apa dasarnya? Memang pada naskah akademik ini  menggunakan data kekerasan kasus anak yang diambil dari yayasan Lembaga Perlindungan Anak Bali. Data LPA  menunjukkan angka kekerasan anak ‘hanya’ mencapai 150 kasus sejak tahun 2011-2013. Pernyataan yang menyatakan tingginya permasalahan anak di Bali ini tentu tidak berdasar, mengingat tidak ada indikator pendamping yang dapat dijadikan pembanding agar  informasi yang disampaikan mendekati akurat, seperti : berapa jumlah anak di Bali? berapa angka kematian bayi di Bali? berapa anak Bali yang tidak bersekolah? berapa yang bekerja? Berapa anak yang dibuang dan ditelantarkan? Berapa anak yang dipenjara? berapa anak yang disabilitas? Berapa anak yang berhadapan dengan hukum? Berapa anak yang menggepeng? Berapa yang diperkosa? Berapa anak yang dipasung? Berapa anak jenius Bali, berapa anak berprestasi di Bali?

Ini baru merupakan sebagian kecil pertanyaan mendasar yang harus diketahui peneliti sebelum menyusun naskah akademik apalagi menjadikannya sebagai peraturan daerah. Sayang sekali, data yang disajikan dalam naskah akademik begitu kecil dibandingkan jumlah anak di Bali (sangat tidak mungkin jumlah anak Bali ‘hanya’ 150?). Dan jika data kuantitatif ini digunakan sebagai dasar pembuatan Perda Perlindungan Anak tentu argumentasinya sangat lemah dan gegabah.

Padahal, stakeholder yang bergerak dalam bidang pemerhati anak itu banyak sekali, seperti: lembaga pendidikan (sekolah dari Paud, SD- SMA). Lembaga pelayanan kesehatan, kepolisian, Bapas, pengadilan,  masyarakat adat, keluarga, forum anak, P2TP2 dan sebagainya yang tentunya memiliki data yang lebih akurat. Selain itu mereka tentu lebih mengetahui problema penanganan anak di lapangan,  dan  mendekati realitas sosial anak Bali.  Jangan salahkan jika membaca naskah akademik ini memunculkan sejumlah asumsi: peneliti meremehkan data lapangan, kemalasan melakukan penelitian lapangan atau karena isolasi yang memerangkap diri dalam teks-teks hukum tanpa memahami realitas nasib anak-anak Bali.

Tapi haruskah masa depan anak Bali menjadi wacana basi-basi alakadarnya seperti ini? Kemudian memaksa masyarakat untuk menerima gagasan seperti ini dalam bentuk Perda? Begitukah? Jika ini benar, tentunya mentalitas seperti ini benar-benar menyedihkan. Penyederhanaan masalah semacam ini tentu merupakan bentuk pembodohan masyarakat yang ‘dipaksa’ menerima studi yang tidak berbobot seperti ini. Dan koreksi terhadap naskah ini menjadi penting untuk mengawasi kinerja-kinerja yang menggunakan dana dari masyarakat.

Selain itu, naskah akademik ini menjadi tampak ‘amatiran’ ketika rumusan masalah dengan hasil analisis yang diajukan, disandingkan dan jawabannya ibarat pepatah: jauh panggang dari api.

Pada rumusan masalah pertama berbunyi: permasalahan hukum apakah yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perlindungan  Anak? Logika dari pertanyaan ini tentu merujuk pada sejumlah produk hukum yang bermasalah jika diterapkan dalam upaya perlindungan anak. Tetapi, pada hasil analisisnya justru disajikan tampilan produk hukum yang digunakan sebagai dasar dalam Ranperda yaitu: UU 12/2011 pasal 5 dan 6, UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (tapi, tampak peneliti tidak konsisen karena, di halaman lain disebut, UU No 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak), PP No 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan, Peraturan Daerah Provinsi Bali No 1 tahun 2008 . Itupun tidak mengikutsertakan produk hukum yang lebih fresh seperti UU SPPA tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada rumusan masalah kedua berbunyi: Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perlindungan anak? Hasil analisisnya: tidak ada! Terlalu banyak ‘bunyi-bunyian’ yang dikutip menurut beberapa ahli hukum, tapi tidak menjawab pertanyaan yang diajukannya sendiri.

Pada rumusan masalah ketiga berbunyi: Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan dan jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan  Daerah Provinsi Bali tentang perlindungan anak? Jawaban yang diberikan penuh kegalauan dan kegamangan seperti terkena sindrom ‘schizophrenia’: yang penting menabur sejumlah kalimat, tak penting bermakna atau tidak. Sasaran yang diwujudkan pastinya untuk perlindungan anak, namun anak seperti apa yang akan disasar dalam naskah dan ranperda itu? tidak jelas.

Peraturan Daerah tentunya tidak sama dengan Undang-Undang meskipun produk ini harus mengacu pada produk perundang-undangan yang ada di atasnya. Gejala ‘copy-paste’ bunyi-bunyian dalam produk hukum dan kemudian mencantelkannya dalam peraturan daerah tanpa kajian yang serius dan ilmiah tentu merupakan tindakan yang gegabah.

TAK PAHAM KONSEP ANAK

Konsep anak yang diajukan dalam naskah akademik ini masih “standar” kutipan pasal 1 Konvensi Hak Anak, bahwa anak adalah:

“…setiap manusia yang berusia 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia anak dicapai lebih awal”.

Definisi anak berdasarkan diskusi terfokus yang diselenggarakan LBH Bali dalam menganalisa RANPERDA tentang perlindungan anak, begitu banyak menyajikan realitas sosial anak-anak Bali. Padahal kenyataannya, berbagai produk hukum mendefinisikan anak dengan umur yang beragam. Bicara anak tentu tidak melulu bicara soal umur, tetap lebih luas dari itu tentang bagaimana anak itu hidup, bertumbuh secara riang.

Anak merupakan suatu definisi yang bersifat kompleks secara kultural dan sosial. Dalam institusi pendidikan dikenal istilah “anak berkebutuhan khusus”, “anak dengan layanan khusus”. Selain itu ada istilah “anak Negara”,” anak disabilitas”, “anak dari penyandang disabilitas”. Dan perkembangan terbaru sebagai praktisi hukum peneliti mestinya sudah tahu ada istilah “Anak Berhadapan” dengan Hukum dan “Anak Berkonflik” dengan hukum. Belum lagi anak-anak “berdarah campuran” berdwikenegaraan” dimana posisi mereka dalam peraturan perlindungan ini? Dalam dunia kesehatan dikenal istilah, janin, bayi, balita, masa pubertas dan sebagainya. Dan mereka semua ini berhak mendapatkan jaminan perlindungan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Jadi ‘realitas’ sosial wajah anak-anak Indonesia termasuk di Bali tidaklah sama dan perlakuan yang dibutuhkanpun tidak dapat diseragamkan. Definisi anak  yang kompleks ini mencerminkan realitas kehidupan anak yang tidak sesederhana definisi yang diajukan. Terlebih lagi di Bali masalah seksualitas anak menentukan perlakuan yang menjadi pemicu sejumlah diskriminasi dan kekerasan terhadap anak, seperti: konsep purusa dan pradana yang masih bersifat politis, mempengaruhi posisi dan disposisi sosial termasuk masa depan anak.

Semestinya kompleksitas kebutuhan anak inilah dijadikan dasar-dasar argumentatif bagi penyusunan latar belakang akademik dan data-data yang akurat. Sayangnya hal-hal urgensi berkaitan dengan kebutuhan anak, tidak sampai dalam Naskah Akademik dan juga Ranperda Perlindungan Anak.

TIDAK MEMENUHI VALIDITAS HUKUM

Pada halaman 21 naskah akademik ini disampaikan bahwa validitas hukum atau keabsahan suatu hukum sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan:1) landasan filosofis, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut suatu negara; 2) sosiologis, mencerminkan tuntutan dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat; 3) yuridis, sebagai norma hukum, adanya kesesuaian hubungan kondisi dengan akibatnya, adanya lembaga yang berwenang) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi; 4) politis, sesuai dengan cita-cita dan konstitusi.

Naskah Akademik ini jelas tidak memenuhi aspek sosiologis dan telah mengabaikan realitas sosial tentang anak-anak Bali: bagaimana anak hidup, tumbuh dan berkembang anak di tanah Bali. Rancangan Peraturan Daerah (perda) tentang Perlindungan Anak setidaknya secara ideal melibatkan landasan filosofis kearifan Sosial Budaya Bali dalam menata dan mengatasi masalah sosial termasuk dalam perlindungan anak, termasuk melibatkan masyarakat adat Bali. Namun ini pun tak tampak dalam naskah akademik ini.

KOORDINASI KERJA SKPD TIDAK JELAS

Naskah akademik dan juga Ranperda Tentang Perlindungan Anak yang hendak dipaksakan ‘sukses’ ketok palu menjadi PERDA sebelum pemilu 2014. Ini menyisakan banyak problematik yang dirasakan beberapa stakeholder dalam SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (aparat terkait) yang terlibat di dalamnya.

Dalam diskusi membahas Ranperda tentang Perlindungan Anak, perdebatan koordinasi para pihak dalam ruang lingkup pemerintahan masih tidak jelas, tumpang tindih. Bidang pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak melalui P2TP2A mengeluhkan dana yang terbatas tidak sebanding dengan dengan ribuan kasus-kasus yang dihadapi. Pihak kepolisian membutuhkan shelter bagi anak yang berhadapan dengan hukum, selisih paham tentang “Rumah Sosial Perlindungan Anak” yang menurut Dinas sosial itu hanyalah sebagai tempat konsultasi bukan untuk shelter.

Ini baru sebagian kecil dari kekacauan jalur komunikasi dan koordinasi yang harus dihadapi dalam internal pemerintahan. Sejumlah aktivis perempuan dan stake holder lainnya termasuk dari dinas pendidikan, pengadilan juga mengharapkan “Anak Berkonflik” dengan hukum tidak dipenjarakan di lapas  orang dewasa, selain faktor Lapas Anak Gianyar yang berlokasi di Karangasem dirasakan terlalu jauh sehingga ada desakan untuk menyiapkan tempat yang lebih dekat dan representatif untuk anak-anak yang berhadapan hukum.

Penyusunan naskah akademik ini tampaknya belum sampai pada bagian ‘membaca realitas’ atau melakukan kajian kontekstual yang serius dalam penyusunan rancangan perlindungan anak ini. Apa yang dipaparkan dalam naskah akademik ini baru terbatas menyajikan pengetahuan hukum  secara umum.

TOLAK ‘PROYEK’ RANPERDA PERLINDUNGAN ANAK 

Naskah akademik dan Ranperda Perlindungan Anak perlu ditolak! Naskah akademik ini argumentasinya sangat lemah, prematur dan baru sebatas memamerkan pengetahuan tekstual tentang hukum yang sebenarnya juga bisa diakses masyarakat melalui internet. Kajian ‘kontekstual’ berbasis realitas sosial dan kajian budaya dengan melibatkan stakeholder belum disentuh dalam kajian akademis ini. Semestinya dalam naskah akademik dan juga Ranperda Perlindungan Anak ini,  UU SPPA ini perlu dijadikan salah satu dasar bagi terbentuknya Perda Perlindungan Anak.

Undang-undang No 11 tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah disahkan sejak 2012 dan baru akan diberlakukan Agustus 2014, inipun beberapa bagian pasalnya tengah di-uji material-kan oleh Ikatan Hakim Indonesia dan disetujui MK. Sayangnya kehadiran UU SPPA tampaknya alpa dicantumkan, entah karena peneliti tidak ‘update’  informasi, ataukah karena “lupa” memang menjadi penyakit kronis yang harus dilawan oleh bangsa ini. Padahal UU SPPA ini relevan dengan topik perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang menjadi korban maupun pelaku.

Naskah akademik dan Ranperda Perlindungan Anak harus berani untuk ditolak, karena tiada gunanya menciptakan produk hukum yang tak berguna dalam kenyataan, hanya dipaksakan untuk pencitraan aktor-aktor politik dengan kinerja yang tidak maksimal dengan mengorbankan nasib anak-anak Bali.

Setidaknya naskah akademik ini memberikan gambaran tentang realitas betapa tidak seriusnya penanganan nasib anak Bali. Anak masih dianggap sekedar ‘proyek’ wacana, tanpa keseriusan untuk benar-benar memikirkan bagaimana naskah akademik ini layak menjadi dasar bagi terbentuknya Ranperda Perlindungan Anak dan dapat diimplementasikan. Sudah saatnya masyarakat juga mesti ‘melek hukum’ dengan membaca secara hati-hati berbagai produk hukum yang dibuat kaum intelektual, untuk menghindari manipulasi dan pembodohan masyarakat.

Sumber:

http://dayugayatri.wordpress.com/tag/ranperda-perlindungan-anak/

Diskusi kelompok terfokus yang diselenggarakan YLBHI-Bali 13 Januari 2014 dan 22 Januari 2014

This entry was posted in naskah akademik ranperda Bali, pendididkan, wanita dan anak-anak and tagged . Bookmark the permalink.

5 Responses to TOLAK NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERDA PROVINSI BALI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

  1. apelbagus says:

    yang bisa saya tangkap dari pemaparan diatas adalah ada kemungkinan saat menyusun ranperda tersebut,,belum melibatkan banyak orang baik yang berkompeten secara langsung ataupun tidak.
    Hahahahha kemungkinan kedua pisne bedik hingga tak bisa surfe kelapangan untuk sekedar mencari data pembanding.

  2. naskah seperti ini biasanya terjadi secara biasa pada peraturan peratuuran yg di nomor duakan… selain potongan uang proyeknya terlalu besar, kemungkinan besar lainnya adalah kejar tayang…

  3. Inten Utari says:

    tindakan berikutnya apa bu? kira kira tujuan dibentuknya raperda ini untuk apa? terlepas dari kepentingan kampanye 2014…kalo memang tujuannya baik mengatur lebih teknis, bisa saja dimodifikasi dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian didalamnya, namun apabila memang ternyata mubasir ya mesti ditolak supaya ga malah menjadi senjata makan tuan

    • dayugayatri says:

      karena dprd maksa mau mensahkannya tanpa sosialisasi, ini kan abal-aba namanya, ya kita tolak..lagi pula kalo cuman casenya kecil dan bisa diatasi dengan produk hukum lain..perda ya gak perlu.. buang-buang ongkos aja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s