HURUHARA DAN RANTAI KEKERASAN INDONESIA

Isu SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) belakangan ini mencuat, ke permukaan media. Wacana SARA muncul menjadi hantu di siang bolong setelah begitu lama dikubur rejim orde Baru. Isu SARA menjadi bahan empuk yang dikelola sebagai black campign bernuansa agama dan rasial, dan bermanifestasi dalam tindak kekerasan mengatasnamakan mayoritas. Kekerasan SARA di berbagai tempat sering kali ditunggangi sentimen pribadi dan arogansi  “mayoritas” yang dirasakan semakin hadir dan menjadi teror bagi keadaban hidup bersama sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tampil  dalam perilaku yang begitu sensitif terhadap berbagai hal-hal yang dianggap berbeda.

Gerombolan arogan semacam ini, sering kali bertindak melebihi kinerja intelejen Indonesia dan aparat kepolisian, Mereka melakukan  bullying, sweeping ke ranah kehidupan private hingga tindakan perusakan, pembakaran, kerusuhan dan kekerasan kriminal lain yang dipertontonkan secara terbuka. Pengacau ini beraksi seperti cowboythe bounty hunter” yang menetapkan hukum sesuai dengan kepentingan kelompok sendiri. Mereka mensahkan diri melakukan anarki  dan tindak kekerasan untuk menyerang pribadi dan rumah-rumah orang lain  karena dianggap menjadi Yang Liyan (the other).

Aparat kepolisian Indonesia seperti tak berdaya di hadapan publik dalam penanganan kerusuhan dan kekerasan. Kurangnya personil dan minimnya fasilitas dibandingkan dengan organisasi massa, dijadikan alasan seringnya terjadi pembiaran tindak kekerasan dan kriminalitas yang melibatkan kelompok. Mengutip lagu Bob Marley “I Shout the sheriff “, polisi bertugas pun tak urung ditembaki sekelompok orang tak dikenal sebagai kesialan lain yang membayangi wajah suram kepolisian hari ini.

Budaya Kekerasan: Laten

Violence cultur, budaya kekerasan makin kuat dalam relasi masyarakat. Seringkali, penanganan wajah kekerasan seperti ini ditampilkan secara seremonial dengan jabat tangan dan penandatangan kesepakatan damai para pihak. Sayangnya, penanganan konflik horizontal semacam ini seringkali menjelma menjadi dendam menyejarah dalam sikap kontravensi (terselubung) masyarakat. Aparat cenderung bersifat permisif terhadap berbagai tindak kekerasan yang dilakukan sekelompok orang yang mengatasnamakan mayoritas.  Pelaku kekerasan ini cenderung mendapat hukuman ringan terhadap tindakan kriminal yang dilakukannya, meskipun kerusakan material,  psikologis serta menumbal sejumlah korban jiwa berdampak traumatik dan mempengaruhi relasi sosial jangka panjang. Kekerasan semacam ini cenderung bersifat laten dan seringkali muncul dengan adanya sejumlah provokasi dan sewaktu-waktu dapat membara dan membakar.

Sektarian Agama dan Pemekaran Wilayah

Pada pemerintahan SBY, sektarian agama dan pemekaran wilayah menjadi isu krusial yang mewarnai berbagai kerusuhan dan rantai kekerasan di tanah air. Skandal pembataian terhadap orang-orang NU di Banyuwangi 1998 yang dituduh  sebagai dukun santet, Ahmadiyah serta kaum Syiah di Sampang, merupakan contoh ironi dan tragis. Kekerasan berlatar belakang agama, penanganannya  seringkali terkatung-katung. Selain itu, nasib GKBP untuk menjalankan ibadah secara merdeka meskipun dilindungi hukum ternyata direspon negatif pimpinan pemerintah daerah (bupati) . Dalam hal ini, pemerintah gagal bertindak tegas dalam melihara stabilitas dan memberikan jaminan  perlindungan bagi warga negaranya dalam menjalankan ibadah dengan damai.

Begitu juga ramai-ramai isu “memekarkan wilayah” sebagai implementasi kebijakan pemerintah yang bersifat eksperimental, disikapi secara emosional demi kepentingan politis dan kekuasaan kelompok. Maklum, isu pemekaran berkaitan dengan terbukanya peluang untuk berkuasa dan sejumlah kucuran dana. Pemekaran wilayah yang semula ditujukan untuk memperluas wilayah pelayanan administratif pemerintah, secara empiris berubah menjadi perebutan geografis dan kekuasaan. Sosialisasi yang minim dan sarat kepentingan politik menjadikan regulasi pemerintah, seringkali memicu kekerasan regulatif ini.Di berbagai tempat termasuk Bali, kekerasan perebutan tapal batas dan wilayah yang dipicu birahi kekuasaan  untuk memekarkan wilayah (termasuk desa) menyulut “perang saudara”. Kekerasan terjadi dalam sengketa tapal batas antara Desa Pakraman Kemuning dan Budaga Klungkung, Pangkung Tibah-Belalang Tabanan, Desa Ubud dan  Mas di Gianyar.

Sentimen pribadi seringkali hadir dan ditunggangi kepentingan politik. Kekuasaan  diarahkan menjadi mobilisasi massa, sehingga menjalar dan meluas menjadi “perang kelompok” atau bahkan “perang suku”. Kapitalisasi dan eksperimental dalam bidang administratif, meluas hingga menjadi penghancuran sendi-sendi kehidupan masyarakat adat.

Mendagri Fauzi Gamawan mengakui implementasi di lapangan khususnya tentang pemekaran desa sudah tidak terkendali. Surat Edaran Mendagri mengenai Moratorium pemekaran desa terpaksa dilakukan untuk menghentikan dan membatasi persoalan pemekaran wilayah dan desa. Moratorium ini dilakukan dengan alasan terkait dengan  pemilu 2014, juga kesiapan anggaran negara untuk membiayai operasional pemerintahan dan para pejabat desa atau wilayah yang baru. Kekerasan berbasis regulasi yang bersifat eksperimental semacam ini berbahaya.

Menjadi Pengungsi

Kelompok yang dilabelkan minoritas, diserang di atas hak property miliknya serta dirugikan jiwa dan raganya adalah korban. Sayangnya, seringkali dalam penyelesaian kasus kekerasan mereka diposisikan sebagai pihak kalah. Padahal, tidak jelas apa yang dimenangkan pelaku kekerasan dalam perilaku barbar semacam itu. Minoritas disingkirkan menjadi warga pengungsi. Nasibnya di pengungsian pun cenderung dalam ketidakpastian dan tanpa jaminan. Mereka kehilangan harga diri, hak dan martabat sebagai Warga Negara Indonesia. Contoh, penyelesaian nasib pengungsi akibat pemisahan wilayah RI dan Timor Timur (kini, Timor Leste) sampai sekarang belum kelar, meskipun SBY berharap dapat diselesaikan sampai 2014 mendatang. Dan kini, Warga Sampang disingkirkan dari rumah dan hak-hak privat mereka. Masih banyak warga Negara RI hidup di tenda-tenda pengungsian di negara sendiri akibat keberingasan amuk massa yang bersifat politis. Sementara, Indonesia merasa terpanggil  untuk membantu para pengungsi etnis Rohingnya di Myanmar. Ini memang sebuah wajah ironi (kalau, tidak mau dibaca sebagai kemunafikan).

Kontemplasi

Persoalan agama dan kepercayaan telah diatur dalam Konstitusi dan implementasinya mesti dipantau pemerintah secara konsisten , khususnya  terhadap pihak-pihak yang bermain dan diam-diam cuci tangan dalam berbagai kekerasan bernuansa agama. Pengetahuan dan dialog tentang Indonesia dan keragaman hidup dalam budaya Nusantara yang penuh warna menjadi sebuah kebutuhan edukatif yang dapat memperluas wawasan dalam memahami perbedaan di Indonesia.

Demikian pula regulasi yang hendak diterapkan pemerintah khususnya terkait dengan pemekaran wilayah dan desa membutuhkan kajian yang mendalam dan termasuk dampak negatif jangka panjangnya. Implementasi regulasi pemekaran wilayah di lapangan secara empiris telah memakan banyak korban. Potensi terjadinya disintegrasi kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat terjadi  jika masyarakat tidak memahami regulasi pemerintah dengan seksama di bidang administrasi, tapi sudah ujug-ujug mengukur wilayah negara sebagai  wilayah kekuasaan kelompok. Apalagi seperti biasa: ganti mentri ganti regulasi, ganti pejabat-ganti pencitraan. Rakyat mesti waspada agar tidak menjadi dadu dalam permainan politik tingkat tinggi semacam ini,  khususnya terhadap iming-iming “wilayah” kekuasaan untuk memenangkan kelompok tertentu.

Solidaritas menjadi bangsa Indonesia telah diceraikan kekuasaan dan kapital.  Genderang Perang Saudara telah ditabuhkan atas nama SARA dan kebijakan. Apa yang diperjuangkan dan apa yang dimenangkan?  Kekuasaan hari ini tidak lagi diarahkan utnuk kepentingan kesejahteraan bangsa. Kekerasan  semakin  berbentuk karena disemai dalam dalam kebencian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kekerasan apapun bentuknya tentu tidak dapat dibiarkan, menjadi sesuatu yang terberi sebagai bentuk penindasan.

Kekerasan dan kriminalisasi rakyat merupakan pelanggaran hukum dan HAM. Tanggung jawab negara memberikan jaminan bagi segenap warga negara RI untuk hidup tanpa diskriminasi di rumah-rumah mereka secara damai. Intervensi terhadap ranah privat dan domestik harus ditindak tegas sebagai pelanggaran dan tindakan kriminal untuk memutus rantai kejahatan berbasis SARA. Korban yang terpaksa menjadi pengungsi harus dilindungi dengan hingga mereka dapat kembali ke wilayah kehidupan privasi mereka dengan keamanan dan pengamanan maksimal.

Mayoritas dan Minoritas, mereka adalah Warga Negara Indonesia. Kolonialisasi telah lama berlalu, tapi siapa yang berkepentingan dalam politik adu domba masyarakat dewasa ini? Tentunya pucuk pimpinan Negara RI harus menyikapi serius tindak kekerasan berbasis SARA dan regulasi. Pemerintah, Inteligen dan Aparat Kepolisian diharapkan dapat bekerja maksimal guna menjaga stabilitas negara dan menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengusung sesanti “Bhinneka Tunggal Ika”, adab bangsa yang menghargai perbedaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kekerasan SARA harus dihentikan dan pelakunya harus ditindak berat untuk efek jera dan memenuhi rasa keadilan berbangsa dan bernegara.

This entry was posted in BALI, MULTIKULTURALISME, peradaban, politik, siaga bencana and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s