REMISI (SEHARUSNYA) TANPA DISKRIMINASI

Wacana pemberian remisi di berbagai media massa belakangan ini bersifat debatable khususnya terkait dengan pemberian remisi yang diterima para “narapidana koruptor”. Perdebatan bermuara dari adanya alasan, pemberian remisi dianggap kontraproduktif dengan semangat perjuangan anti korupsi di tanah air. Semangat anti korupsi ini telah disikapi positif oleh pemerintah termasuk presiden SBY, aparat penegakan hukum seperti kepolisian yang tengah didera skandal korupsi simulator SIM dan KPK yang mendapat simpati publik karena dirasakan  konsisten mengusut kasus korupsi.

Perdebatan ini bersilangsengketa sehingga menyinggung masalah remisi yang diterima pelaku koruptor. “Label Koruptor” sebaiknya hanya diberikan kepada tahanan yang menjalani proses peradilan. Ketika hakim telah memutuskan perkaranya dan koruptor telah mendapatkan putusan untuk menjalani masa kurungan badan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), maka gelarnya berubah menjadi narapidana, dan kini istilah ini sudah dimanusiawikan dengan sebutan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kedudukan WBP dalam LAPAS (sebaiknya) tanpa diskriminasi khususnya dalam mendapatkan fasilitas dan hak serta dalam menjalankan kewajiban yang mengikutinya. Contohnya dalam menjalankan ibadah, pembinaan, latihan kerja dan lain-lain.

Sesungguhnya, para WBP adalah orang yang telah bertanggung jawab, menjalankan masa kurungan badan dan menerima sejumlah pembatasan  selama berada di dalam LAPAS. Diskriminasi berupa pelabelan koruptor dan bukan koruptor, sebaiknya tidak menjelma dalam perlakuan para aparat LAPAS kepada WBP. Penghakiman terhadap WBP semestinya tidak terjadi, apalagi ketika mereka mendapatkan haknya seperti menerima remisi dari negara.

Fakta empiris telah menunjukkan berbagai  kekerasan hingga kerusuhan dalam Lapas sering kali tersulut karena faktor diskriminasi yang diterima para WBP, proses in-out WBP yang tidak lancar atau lebih banyak orang yang masuk ketimbang keluar dari dalam LAPAS.

 

Pengadilan Tidak Maksimal

Wacana pembatasan pemberian remisi hingga peluang terjadinya pembatalan pembebasan bersyarat bagi para WBP  yang berlabel “koruptor”  merupakan wacana yang tidak proporsional. Wacana yang ditujukan untuk menimbulkan efek jera ini seharusnya ditujukan ketika proses peradilan berlangsung, khususnya ditujukan pada pengadilan dan para hakim yang berwenang membuat keputusan.

Semangat anti korupsi tampaknya belum diapresiasikan secara maksimal oleh lembaga peradilan, seperti putusan hakim yang kurang maksimal untuk kasus-kasus korupsi.  Skandal peradilan belakangan ini mencuat dengan adanya oknum hakim yang memberikan vonis ringan pada kasus korupsi. Bahkan ada oknum hakim ad-hoc yang ditangkap selain karena gandrung membebaskan koruptor juga berindikasi menerima suap. Skandal ini tentu mencederai kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum di Indonesia.

Isu korupsi merupakan isu sensitif bangsa Indonesia. Dalam kasus seperti korupsi, pihak pengadilan mestinya memiliki kepekaan untuk mengapresiasikan harapan rakyat dan pemerintah Indonesia untuk memberikan hukuman maksimal kepada para koruptor. Semangat anti-korupsi ini tampaknya kurang membara dalam institusi yang menjadi benteng terakhir perjuangan penegakan hukum di Tanah Air.

Remisi Adalah Hak

Pemberian remisi kepada Gayus “Sang Koruptor” sempat heboh di berbagai media massa karena dianggap menerima “over dosis” remisi. Padahal, remisi merupakan hak asasi yang diterima WBP dimana masa hukuman mereka dikurangi sesuai dengan aturan yang berlaku. Remisi biasanya diterima WBP pada hari-hari istimewa seperti hari raya keagamaan sesuai dengan agama yang dianut dan pada hari peringatan HUT Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Dalam kasus remisi yang diterima Gayus, kemungkinan Gayus menerima hak remisi pada hari Raya Lebaran dan HUT RI yang jatuh pada bulan yang sama.

Hak selain remisi yang diterima WBP adalah hak untuk dibesuk, mengajukan dan menerima: asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), hak mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB), cuti mengunjungi keluarga dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. WBP juga berhak mengajukan permohonan grasi, hingga Peninjauan Kembali (PK) untuk meringankan hukumannya. Hak itu dapat diberikan dengan berbagai ketentuan, seperti  ‘berkelakuan baik’. Penilaian ini memang cenderung subyektif dan bergantung dari penilaian sipir atau petugas LAPAS.

Remisi adalah hak. Justru, dengan menghalangi atau menghambat WBP mendapatkan remisi atau hak lain yang dapat diterimanya,  hal ini merupakan pelanggaran HAM. Menghambat pemberian remisi juga akan semakin membuat kapasitas LAPAS yang obesitas, over kapasitas ini semakin gendut untuk menampung WBP. Kapasitas yang berlebihan ini sering dikeluhkan para kalapas dan juga menyedot anggaran negara yang tidak sedikit untuk membiayai kehidupan WBP yang terpaksa mendekam dalam LAPAS dan menjadi warga negara yang tidak produktif.

Harapan

Penguatan pranata pengadilan dan institusi kehakiman merupakan keharusan sehingga mereka dapat bersinergi dengan aparat penegakan hukum lainnya dalam memerangi korupsi. Kuncinya, Hakim harusnya lebih tegas dalam membuat putusan dan  menjatuhkan hukuman yang maksimal untuk menimbulkan efek jera. Sehingga semangat ini dirasakan efektif dalam mencegah tindak kejahatan korupsi.

Remisi (seharusnya) tanpa diskriminasi, merupakan salah satu cara untuk memberikan rasa keadilan bagi WBP yang berkelakuan baik, sebagai bagian dari Warga Negara RI. Begitu juga dengan WBP yang merupakan warga negara asing juga berhak mendapat hak remisi. Dan lebih baik lagi jika WBP yang menerima hukuman seumur hidup dan hukuman mati dapat menerima pengampunan, sehingga hukuman mereka dapat diringankan sesuai dengan salah satu misi Lapas, yakni “memasyrakatkan” WBP sehingga pada waktunya mereka dapat menjadi bagian masyarakat Madani Indonesia.

Ida Ayu Made Gayatri

  • Ketua NAPI (National Alliance for Prisoner in Indonesia) Bali Region/ Aliansi Penegakan Hak Asasi Tahanan, Narapidana dan Mantan Narapidana Daerah Bali.
  • Mahasiswa Program Doktor (S3) Kajian Budaya Universitas Udayana.
This entry was posted in BALI, peradaban, politik, Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s