OVER KAPASITAS LAPAS KEROBOKAN : PERSOALAN DAN SOLUSI

Lapas kelas II A Kerobokan dalam beberapa bulan terahir ini telah dua kali diguncang skandal kerusuhan sejak masa akhir pemerintahan rejim kalapas Siswanto (kerusuhan 25 Juni 2011) hingga  kalapas  Bowo  Nariwono ( kerusuhan 22 Februari 2012) yang baru  meniti karirnya 3 bulan pun kena getahnya dengan di-mutasi dari jabatannya.  KPLP Kerobokan, Nanang yang dianggap arogan dan diskriminatif terhadap narapidana juga dicopot dari jabatannya. Tidak tanggung-tanggung kerugian negara  mencapai miliaran rupiah akibat lapas diamuk narapidana yang tidak puas dengan pemerintahan Lapas Kerobokan.

Dan dalam catatan sejarah, peristiwa yang terjadi 22 Februari 2012 lalu dinyatakan sebagai amuk narapidana terbesar yang pernah terjadi di Pulau Bali.  Lapas dibakar dan diduduki narapidana selama delapan jam. Kerusuhan  melibatkan unjuk kekuatan baku hantam narapidana versus petugas lapas yang dibantu pihak kepolisian dan berakhir dengan diterjunkannya militer untuk mengendalikan situasi.  Narapidana ‘dijinakkan’ dengan mematikan akses listrik, mengurangi kekuatan  massa dengan me-layar (memindahkan) beberapa narapidana ke lapas lain. Untuk sementara, situasi lapas saat ini tampak terkendali.

Namun bara kebencian yang tersulut semudah itukah dipadamkan?  Apakah ini telah menjawab akar persoalan dalam lembaga pemasyarakatan? Tentu menjadi pertanyaan mengapa para narapidana berani mengambil resiko melakukan tindakan anarkis seperti itu? Tentunya, konsekuensi buruk dari tindakan itu telah diketahui penghuni lapas sebagai warga binaan, bahwa tindakan anarkis mereka mungkin akan membakar hidup dan usia mereka lebih lama di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Akumulasi kerusuhan lapas Kerobokan lalu tidaklah sesederhana rumor yang beredar selama ini, seperti perkelahian atau persoalan hutang piutang sesama narapidana. Ini terlalu naif. Mereka tidak akan mengorbankan diri mereka dengan melakukan tindakan membakar “rumah” mereka dan membakar dokumen yang menyangkut masa depan “hidup dan usia” hanya untuk kepentingan ecrek-ecrek orang-perorangan seperti itu.

Faktanya, gerakan massa akar rumput dari kelompok narapidana dalam melakukan  tindakan perlawanan terhadap rejim penguasa lapas merupakan tindakan serius. Hal mendasar di balik kerusuhan ini merupakan perjuangan mendasar penegakan harkat dan martabat mereka sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang hak-hak manusiawi mereka begitu lama tercerabuti, seperti adanya keadilan tanpa diskriminasi, rasa aman, pelayanan kesehatan yang memadai, dan perlakuan yang lebih manusiawi disertai dengan penghargaan.

Stigma dan Paradigma : Penjara dan Narapidana

Narapidana dalam sosiologi sering dikategorikan sebagai orang yang memiliki perilaku menyimpang dengan melanggar norma sosial dan hukum yang berada didalam lembaga pemasyarakatan dan mereka yang telah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan  menjadi  penghuni lembaga pemasyarakatan (setelah, istilah penjara  tidak digunakan lagi). Narapidana sendiri sesungguhnya adalah istilah usang, yang kini telah diganti dengan sebutan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Istilah  Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan WBP sesungguhnya dapat dibaca sebagai  upaya pemerintah untuk merubah paradigma, bahwa lapas  sesungguhnya dapat menjadi semacam “asrama” dimana penanggung jawab lapas  dapat memberikan pembinaan kepada warganya untuk merubah perilaku diri, pada waktu masa kurungan badan mereka usai, mereka dapat kembali dan diterima oleh lingkungan dimana mereka tinggal. Sehingga, warga binaan pemasyarakatan bukanlah “mayat hidup” yang mengubur diri mereka selamanya di balik tembok “asrama” pemasyarakatan. Namun, jika benar paradigma ini ditujukan untuk ‘terapi’ perilaku bagi WBP, seharusnya lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia bisa melibatkan lebih banyak lagi para profesional seperti psikiater, psikolog untuk bekerja bagi lapas-lapas di tanah air, selain penguatan spiritual yang telah lebih dulu dilakukan tokoh-tokoh agama

Pada masa kolonial Belanda, penjara lebih banyak diperuntukkan untuk menahan  pribumi yang melawan rejim penguasa. Perlakuan yang diterima para narapidana ini cenderung sangat  rasial dan tidak manusiawi. Kini jaman telah berubah, penghuni lembaga pemasyarakatan hari ini, begitu kompleks. WBP bukan saja bromocorah pelaku pelanggaran dan kejahatan, tetapi mereka  bisa saja mendekam di lapas  karena menjadi korban politik kebijakan (perusahaan, partai) hingga korban dari praktik mafia peradilan. Selain itu tidak sedikit yang menjadi WBP tidak saja orang pribumi, juga menimpa orang asing yang ada di Bali adalah ‘orang sial’ yang salah tangkap atau karena ‘rabun’ hukum. Contohnya saja pada kasus Eva. Perempuan 52 tahun warga Hungaria selama 1.5 tahun ditahan tanpa pengadilan di Lapas Kerobokan. Untung berkat bantuan media massa akhirnya ia  bisa menghirup udara bebas. Eva tidak saja kehilangan kemerdekaan, bisnisnya di Bali tetapi keluarganya juga menjadi hancur berantakan.

Faktanya, perubahan paradigma penjara menjadi lembaga pemasyarakatan ini belum sepenuhnya merubah tradisi birokrasi kolonial yang melekat pada tindakan para petugas pemasyarakatan. Perilaku arogansi yang ditunjukkan oknum petugas lapas, masih jauh dari harapan.

Pemerasan, penindasan dan mobilisasi narapidana untuk kepentingan politik lapas  masih kental mewarnai kehidupan lembaga pemasyarakatan hari ini. Para oknum petugas ini merasa diri mereka seolah-olah penentu kehidupan para WBP, khususnya untuk memuluskan jalan WBP untuk bisa bertemu keluarga dan menjadi ‘penentu tiket pulang’ menuju kebebasan. Dan jalan kebebasan semakin sulit saja bisa diperoleh WBP, sehingga lembaga pemasyarakatan ‘bengkak’ karena jumlah WBP yang masuk terus bertambah dan yang bisa keluar begitu terbatas.

OVER  KAPASITAS LAPAS KEROBOKAN: PERSOALAN DAN SOLUSI

Jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia diperkirakan 145 ribuan, sementara daya tampung lapas di seluruh tanah air yang hanya diperuntukkan 95 ribuan WBP. Kalapas Kerobokan pun sering curhat pada media tentang kelebihan penghuni. Lapas yang mestinya dihuni 300an WBP kini telah mencapai 1000an  tahanan dan narapidana.  Selain itu, jumlah petugas yang sedikit dengan gaji yang minim seringkali dikeluhkan sebagai pemicu terjadinya kerusuhan di dalam lapas.

Secara kultural perlu disadari, lembaga pemasyarakatan di setiap daerah memiliki karakteristik sesuai dengan kasus-kasus pelanggaran atau kejahatan dominan, seperti Nusa Kambangan dikenal untuk pelaku kriminalitas berat, Cipinang di dominasi kasus korupsi dan narkoba, Papua mungkin di dominasi dengan para aktivis politik yang ingin merdeka dari Indonesia. Kelompok komunitas lapas makin variatif, terdiri dari beragam  kelompok etnis, kelompok ras, jenis gender (jenis kelamin, kelompok usia dan latar belakang profesi). Kelompok inilah membentuk ragam subkultur komunitas dalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan data media, dari 1000an WBP di Lapas Kerobokan terdapat hampir 50% WBP terlibat kasus narkoba, dan 50% lagi kasus kasus pelanggaran dan kejahatan dan dihuni sekitar 60 warga negara asing. Ada beberapa persoalan dan solusi terkait dengan over kapasitas lapas, khususnya dalam berkaitan dengan kinerja kepolisian, menejemen administrasi khusus untuk “in-out WBP”, aspek gender dan masalah residivis.

Pertama, akar persoalan over kapasitas ini perlu mengkaji ekspektasi pejabat kepolisian dalam menetapkan prestasi bagi bawahannya yang  cenderung didasarkan atas besaran jumlah ‘tangkapan’. Memang betul meningkatnya jumlah orang-orang yang ditahan dapat menjadi indikator semakin meningkatnya kesadaran hukum warga negara. Namun, belakangan ini kasus-kasus kecil seperti pencurian sandal jepit, pencurian 6 piring, lansia yang mengisi hari tua dengan berjudi kartu dan pencurian beberapa tandan pisangpun heboh mewarnai pengadilan bagi masyarakat kecil. Sementara kasus-kasus yang menggurita dibiarkan menentukan pemenangnya dari pemain sendiri.

Birahi menangkapi orang dengan tujuan “memenjarakan” orang demi pangkat, serta maraknya mafia peradilan yang tidak memberikan rasa keadilan  perlu mendapat kajian serius,  bagi mereka yang bertugas menegakkan, merevisi sistem hukum dan perundang-undangan di tanah air dengan mempertimbangkan ekses penerapannya di lapangan. Mengingat dalam pengamatan saya, belakangan ini kerja produktif DPR adalah mencetak hukum dan perundang-undangan secara begitu produktif dengan mengabaikan penyelesaian persoalan yang mendasar yakni kemiskinan dan tidak sejahteranya rakyat Indonesia di segala bidang kehidupan.

Upaya-upaya mediasi yang dimungkinkan dalam proses hukum dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat seperti terabaikan dalam penyelesaian sengketa. Padahal, dalam paradigma perpolisian yang ter-up to date, paradigma Perpolisian Masyarakat (Polmas) seyogyanya menempatkan kemitraan polisi dengan masyarakat sebagai relasi yang penting, khususnya dalam penyelesaian konflik  sosial. Sehingga tidak muncul pemikiran seolah-olah polisi secara ‘kalap’ menjadi pemasok manusia terbanyak ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Ekspektasi pihak kepolisian seperti itu tentunya perlu mempertimbangan beban negara untuk membiayai hidup tahanan dan WBP serta biaya logistik permakanan dan fasilitas  yang ditanggung negara. Katakanlah, pengeluaran untuk logistik permakanan WBP di Lapas Kerobokan 10.000 perhari x 30 hari x 12 bulan x 1000 WBP,  maka ada 36 milyar/tahun  anggaran yang digunakan untuk membiayai WBP yang (terpaksa) tidak produktif. Ini belum meliputi fasilitas air, listrik dan gaji pegawai.

Tidak itu saja, diperkirakan kerugian warga mencapai 8.4 miliar/tahun akibat berstatus sebagai tahanan dan WBP, karena mereka kehilangan penghasilan akibat menjalani kurungan badan, dengan asumsi upah kerja 700ribu/bulan/orang x 1000WBPx 12 bulan. Dengan menghitung secara sederhana ini tentunya penyelesaian persoalan hukum perlu mempertimbangkan ekses lanjutan dari penetapan prestasi menambah jumlah tangkapan manusia.

Keadaan ini belum diperparah dengan nilai 480juta/tahun kocek yang dikuras masyarakat untuk bisa sekedar berkunjung dan melihat anggota keluarga mereka di dalam lapas. Perhitungan ini didasarkan pengamatan saya dalam mendampingi klien perempuan sejak tahun 2007 (saat menjabat sebagai kordinator Forum Komunikasi Mitra Kasih Bali) hingga tahun 2011 saat menjabat sebagai ketua NAPI BALI yakni, Aliansi Nasional Penegakan Hak Asasi Tahanan, Narapidana dan mantan Narapidana (sebelum skandal kerusuhan yang pertama) di Lapas Kerobokan Bali. Angka spektakuler tersebut merupakan perhitungan sederhana, omzet yang bisa diraup Lapas hanya melalui ‘tiket masuk’ pengunjung dengan asumsi perhitungan, seperti ini :

Jam kunjungan 5 hari kerja x 2 shift (pagi dan siang)x 100 nomor antrian x 10 ribu (pos II dan pos IV) x 4minggu/sebulan x 12 bulan =480 juta.

Jumlah ini belum termasuk perhitungan jumlah kunjungan yang membludak pada hari-hari raya, harga nomor antrian untuk mendapatkan nomor paling antri paling kecil, hingga perpanjangan waktu besuk dan tiket parkir kendaraan. Pungutan semacam ini tidak jelas karena pengunjung tak pernah diberikan karcis resmi.

Justru dengan semakin banyaknya warga masyarakat yang ditangkap atau ‘diumpan’ untuk tangkapan yang lebih besar, menunjukkan kegagalan kepolisian dalam mencegah terjadinya motif dan tindakan kejahatan. Tidak itu saja, dalam skala yang lebih luas  persoalan kemiskinan, angkatan kerja dengan upah yang tidak layak dan angka pengangguran yang semakin meningkat yang juga ditengarai memicu adanya pelanggaran dan kejahatan yang makin marak di Pulau Bali.

Tidak ada seorangpun di dunia ini yang bercita-cita memiliki masa depan di dalam tembok “penjara”. Keadaan di atas dapat memicu dan menyebabkan kebutuhan masyarakat untuk hidup aman semakin terkikis, selama penegakan hukum masih menjadikan “pemenjaraan” sebagai tujuan utama.

Pemiskinan akibat sistem hukum yang berbasis pemenjaraan juga memprihatinkan. Bagaimana tidak? Ada ratusan kepala keluarga yang kehilangan mata pencaharian, ada ratusan keluarga mengalami krisis keuangan dan kebangkrutan. Nyaris, 75% nasib WBP mengalami perceraian dan anggota terceraiberai akibat tekanan sosial dan ekonomi. Pada WBP berjenis kelamin perempuan lebih berat lagi, mereka semakin terpuruk tidak saja kehilangan harta, rumah tinggal, juga bisa kehilangan keluarga. Jelas, visi program untuk memasukkan lebih banyak warga masyarakat ke dalam lembaga pemasyarakatan perlu diperjelas tujuannya sehingga akar persoalan pelanggaran dan kejahatan dapat diselesaikan dengan baik.

Kedua, over kapasitas juga dapat terjadi karena menejemen administrasi yang perlu dibenahi khususnya dalam menetapkan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat.  Penilaian “kelakuan baik” WBP tentunya sangat subjektif dan tergantung dari “mood dan perasaan”  petugas lapas. Penilaian subyektif ini tentunya rawan  diskriminasi sosial.

Fakta lain menunjukkan, tidak sedikit dari WBP yang tidak memiliki surat penetapan keputusan pengadilan sehingga mereka tidak tahu kapan waktunya bebas. Dan yang paling sering terjadi, pada banyak kasus, surat pembebasan WBP datang sangat terlambat. Lebih sering oknum petugas yang menginformasikan bahwa surat pembebasan itu masih ‘nyangkut’ di kantor Kanwil Hukum dan HAM sehingga untuk mempercepat proses maka WBP mesti merogoh dompet keluarga mereka lebih dalam. Benar atau tidak informasi ini, hanya petugas itu dan Tuhan saja yang tahu. Sebab, selain uang, ‘hubungan baik’ diantara petugas juga menentukan siapa yang boleh keluar dari ‘penilaian” petugas. Pada konteks ini, petugas lapas sangat memahami kekuasaan mereka yang nyaris mendekati “Tuhan” dalam memperpanjang dan memperpendek nafas WBP yang tinggal di Lapas. Kekuasaan inilah yang terkadang menjadikan oknum petugas tergiur untuk memaksimalkan kekuasaan dan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dengan memanfaatkan kelemahan WBP yang tergiur untuk menjadi orang bebas.

Tidak ada yang gratis bagi WBP untuk sekedar bertanya tentang kepastian kapan mereka bisa pulang. Padahal itu adalah hak. Oknum petugas semacam ini seringkali bekerja melebihi wewenang yang tidak saja dilakukan oknum petugas laki-laki tetapi juga petugas perempuan. Menejemen pemasyarakat memang membutuhkan pembenahan yang serius, seperti : WBP diberikan fotokopian dokumen putusan pengadilan sehingga mereka menjadi tahu kapan mereka dibebaskan, menejemen administrasi in-out WBP diperbaiki, baik dalam penghitungan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat diberikan secara adil dan tepat waktu. Dan terpenting, petugas terbuka dengan harga yang harus dibayar masyarakat untuk mengurus proses tersebut. Tanpa standarisasi harga, ini rentan menjadi permainan oknum-oknum petugas yang tidak bertanggung jawab.

Administrasi lapas menjadi sesuatu yang belum terang benderang. Berapa sesungguhnya harga pengajuan asimilasi, pembebasan bersyarat saat ini? Masih simpang siur. Harga pengurusan asimilasi dan pembebasan bersyarat sangat variatif mencapai  kisaran 700ribu/orang-1.5 juta/orang (tergantung kebijakan oknum petugasnya). Sehingga, untuk perbaikan menejemen ini, transparansi harga tersebut diperlukan untuk memberikan nilai keadilan bagi WBP. Bagaimana nasib WBP yang tak berduit? Sudah pasti kemerdekaan mereka terancam dan hidup terkatung-katung dan mendekam dalam lapas entah sampai kapan. Jadi, jangan salahkan jumlah WBP makin gendut saja.

Ketiga, over kapasitas lembaga pemasyarakatan dalam kasus Lapas Kerobokan jelas membutuhkan penjelasan mengapa 50% penderita adiksi narkoba tidak dipisahkan dari lembaga pemasyarakatan  dan diserahkan pada penanganan lembaga rehabilitasi kesehatan?  Jumlah adiksi narkoba semakin meningkat, jumlah mereka yang keluar masuk lapas juga cenderung meningkat.

Begitu juga jumlah perempuan sebagai WBP dalam kasus peredaran narkoba juga meningkat setiap tahunnya.  Para adiksi narkoba dan perempuan merupakan kelompok rentan yang potensial tidak saja sebagai pelaku (adiksi narkoba) juga sebagai korban dalam perdagangan perempuan (women trafficking) dan narkoba lintas daerah atau negara. Para adiksi narkoba yang terjerat kasus hukum juga potensial menjadi residivis karena saat bebas mereka rawan menjadi  bulan-bulanan targetan oknum buser, saat di dalam mereka menjadi ‘ATM’ oknum petugas, rawan pemerasan.

Mereka yang adiksi narkoba adalah ‘orang sakit’ yang membutuhkan penangan medis yang khusus dan tidak jarang mereka juga terpapar virus HIV/AIDS. Klinik metadon yang tersedia tidaklah cukup untuk mengatasi persoalan medis serius seperti ketergantungan narkoba. Proyek kesehatan inipun perlu dievaluasi untuk memberikan gambaran kemajuan kesehatan WBP dalam memulihkan kesehatan diri mereka di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga tidak ada lagi kasus WBP menjadi residivis untuk kasus yang sama.

Alih-alih membangun lapas baru dengan membuka persoalan sosial baru, seperti persoalan jaminan “security” bagi masyarakat sekitar, seumpama ada kerusuhan serupa Lapas Kerobokan, alangkah bijaknya 50% penghuni Lapas Kerobokan ini diserahkan penangannya pada pihak rumah sakit rehabilitasi agar mendapat penanganan yang tepat. Ngotot mempertahankan para adiksi narkoba untuk menetap di Lapas Kerobokan tentu perlu dipertanyakan, mau apa dengan semua ini?   Jika para adiksi narkoba ini diserahkan penanganannya pada lembaga rehabilitasi medis maka setengah dari 1000 penghuni Lapas Kerobokan dapat direduksi dan mendapat pembinaan mental dan perilaku yang tepat.

Bagaimana dengan nasib perempuan? Sebaiknya WBP perempuan tidak disatukan dengan WBP pria alias dipindahkan saja, mengingat jumlah mereka  kurang dari 10% dari penghuni Lapas Kerobokan. Mereka bisa ditempatkan di “asrama khusus perempuan” sehingga tidak ada lagi skandal kasus  WBP perempuan yang hamil atau dihamili di lembaga pemasyarakatan. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan sesungguhnya dapat menjadi institusi yang menaungi dan memberikan kontribusi untuk kemajuan perubahan perilaku WBP perempuan yang lebih baik. WBP perempuan memiliki kebutuhan dasar khusus, seperti pembalut, kebutuhan ibu-anak (bagi yang kebetulan melahirkan di lapas). Jika ini terjadi, lembaga sosial pemberdayaan perempuan pun bisa mencurahkan perhatian dan program kerja mereka bagi sesama perempuan yang kebetulan nasibnya menjadi WBP.

Keempat, over kapasitas lapas bisa juga terjadi karena sebagian WBP memilih jadi residivis. Pertama karena perilaku bawaan (misalnya, klepto) dan kecanduan (adiksi narkoba) atau karena lingkungan yang tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri, ditolak keluarga dan lingkungannya. Stigma masyarakat membentuk jarak sosial yang lebih luas. Seolah-olah, mereka yang menjadi WBP Lembaga Pemasyarakatan adalah mayat yang bisa dikubur hidup-hidup dan tak akan pernah kembali.

Aksi kerusuhan Lapas Kerobokan membuka mata hati dan dunia, bahwa mereka ada dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Bali hari ini. Komunitas Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki eksistensi dan penuh dengan warna dinamika pergulatan menyangkut harkat dan martabat diri mereka sebagai warga negara Indonesia. Kehidupan lembaga pemsyarakatan adalah sisi hitam peradaban bangsa. Dengan menambah jumlah lembaga pemasyarakatan seperti mencoreng wajah sendiri, betapa gagalnya negara ini memberikan jaminan kesejahteraan bagi warga negaranya.

Ada yang lebih menarik, jarang ada yang memikirkan bagaimana nasib WBP yang bebas dari lembaga pemasyarakatan. Kebanyakan WBP yang bebas pasti merasakan kebahagiaan, dijemput keluarga dan memulai kehidupan baru.  Namun, tidak sedikit dari mereka bukanlah berasal dari keluarga yang ideal. Mereka bisa saja berasal dari luar daerah atau luar pulau, dikurung dalam kurun waktu yang lama, dan bebas tanpa sepeser uang. Boro-boro bisa pulang kampung, bayar bus untuk pulang saja mungkin tak punya. Dengan berbekal surat bebas dan sedikit sumbangan receh dari kawan-kawan di wisma (dulu istilahnya blok) lapas, mantan WBP ada juga yang setelah bebas dari lapas, terpaksa menjadi pengemis dengan menunjukkan surat bebasnya kepada masyarakat agar mereka  bisa makan dan pulang ke kampung halaman.

“Kaum anak hilang” inilah potensial selalu kembali ke lembaga pemasyarakatan. Penolakan sosial, tidak adanya dokumentasi lain seperti KTP atau tanda pengenal lain, miskin dan tak punya uang, apalagi jika selama di penjara mereka tak lebih sebagai “korpé=mayat hidup, keset kakinya WBP yang berduit”. Mereka inilah akan dengan senang hati kembali, karena lapas memberikan makan-tidur gratis, meskipun harus makan “cadong” (nasi sekeras beras) tanpa harus memikirkan sibuknya kerja mengejar upah, atau dikejar-kejar orang karena tak punya apapun. Mungkin untuk kasus seperti ini proses pemulangan WBP anak hilang ini bisa dibantu pemerintah melalui Dinas Sosial bekerja sama dengan perusahaan transportasi.

Penanganan Lembaga Pemayarakatan di masa depan jelas perlu mempertimbangkan kaum profesional yang harus dikaryakan di dalam lapas seperti psikolog, psikiater, dokter dan tenaga pengajar dan trainer motivator. Peran kaum professional ini dapat membantu pemerintah sehingga visi Lembaga Pemasyarakatan bisa mencapai tujuan untuk me-masyarakat-kan WBP secara wajar dapat tercapai. Terlebih lagi perkembangan di masa depan, akan lebih banyak lagi orang terdidik yang sengaja atau tidak sengaja dapat menjadi WBP, tentunya penanganan warga binaan ini diharapkan menyesuaikan dengan perubahan jaman.

Melihat kapasitas sumber daya manusia yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan yang makin variatif dengan latar belakang profesi yang beragam, tentu paradigma penanganan WBP di masa depan haruslah lebih profesional. Daya yang dimiliki WBP seharusnya tidak dipadamkan dengan mengurung mereka tanpa kerja-kerja produktif. Akses pendidikan, teknologi dan informasi merupakan hal yang penting untuk diberikan kepada mereka. Kelak pada masa yang ditentukan, WBP  menyudahi waktu penahanan mereka dan kembali pada lingkungan sosial. Dengan kata lain, menonton televisi, penggunaan telepon genggam, komputer dan internet sebaiknya tidak dilarang lagi.

Tidak ada relevansi dengan menyediakan fasilitas itu semua kejahatan akan meningkat. Justru dengan pelarangan seperti ini, rentan menimbulkan tindak kejahatan baru di dalam lapas misalnya penyelundupan alat-alat elektronik baik oleh WBP dan oknum petugas, kemudian  diikuti suap dan pemerasan dari oknum petugas lain tidak terjadi lagi. Menurut saya, selama menjalani masa kurungan badan, orang boleh saja dikurung badannya, tetapi bukan berarti akses mereka terhadap pengetahuan tentang apa yang terjadi di dunia luar ditutup begitu saja.

Tentunya, tidak ada yang menginginkan WBP keluar dari lembaga pemasyarakatan dan menjadi gagap sosial serta cacat pengetahuan terhadap pesatnya kemajuan informasi yang berubah sepanjang massa. Adaptasi sosial membutuhkan waktu yang tidak pendek untuk memulihkan diri seorang mantan WBP sehingga bisa kembali diterima dalam kehidupan sosialnya dengan wajar.  Dengan demikian pendidikan dan informasi penting bagi mereka.

Pemerintah perlu mempelajari keberhasilan pemerintah negara lain dalam meningkatkan pelayanan bagi WBP hingga keberhasilan negara lain dalam mengurangi jumlah lembaga pemasyarakatannya. Selain itu  revisi produk hukum dan perundang-undangan perlu mempertimbangkan ekses lanjutan khususnya yang menyangkut kesejahteraan warga negara termasuk budget pengeluaran yang harus dikeluarkan negara melalui ‘pundi-pundi’ duit rakyat.

Gayatri Mantra

Ketua

National Alliace for Prisoner in Indonesia (NAPI) Bali Region

(Aliansi Nasional Penegakan Hak Asasi Tahanan, Narapidana, Mantan Narapidana di Indonesia Daerah Bali)

Mahasiswa S3 Kajian Budaya Universitas Udayana.

Image

This entry was posted in HIV/AIDS, KESEHATAN, MULTIKULTURALISME, pendididkan, penelantaran, siaga bencana, Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to OVER KAPASITAS LAPAS KEROBOKAN : PERSOALAN DAN SOLUSI

  1. dayugayatri says:

    POS PENJAGAAN YANG DIDUDUKI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DAN KELUARGA YANG MENUNGGU DI LUAR TEMBOK LAPAS KEROBOKAN PASCA KERUSUHAN 22 FEBRUARI 2012

  2. lodegen says:

    wah keren, lengkap. media bisa ngutip pemaparan mbo dayu unt berita lapas. kmarin2 sdh ada bbrp mantan napi yg dikutip media soal praktik kecurangan ini. teruskan mbo!

  3. Aku a Lady says:

    Tambahan saja: Napi dalam kasus narkoba yang notabene pecandu pun harus merogoh kantong yang cukup dalam untuk mendapatkan pasal 127 karena test urine selalu negatif (sekalipun dia pecandu aktif). karena sekalipun dipengadilan mereka memberikan bukti-bukti yang cukup kuat yang menerangkan bahwa mereka adalah pecandu, hanya akan di pandang sebelah mata oleh Majelis Hakim dan JPU. Jadi..?!? itu pe-er untuk pemerintah beserta Orang-Orang yang BERWENANG! Karena kalau saya perhatikan, sila pertama PANCASILA kita telah dirubah menjadi KeUANGAN yang MAHA KUASA…!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s