Perempuan Bali di Panggung Politik

Dalam berbagai konsep telah dinyatakan, hakekat manusia adalah makluk yang berpolitik (zoon politicon). Politik dalam konteks ini dimengerti sebagai proses atau upaya manusia untuk mencapai tujuan, untuk  pemenuhan kebutuhan dan hasrat hidup yang bersifat organis, bertumbuh, berbiak, berkembang dan beragam jenisnya, seperti:  sandang, pangan, perumahan, kesehatan, hiburan hingga aktualisasi diri. Kebutuhan ini menjadi motivasi dasar manusia manusia mengorganisasikan tujuan dan kepentingannya baik sebagai pribadi maupun sebagai mahluk sosial.  Ketika seorang balita menginginkan permen dan menangis meraung-raung,kemudian orang tuanya memenuhi keinginannya, maka si anak itu sesungguhnya telah berpolitik.

Politik dan kekuasaan kemudian seperti dua sisi mata uang yang memang tidak bisa dipisahkan. Dalam tataran ideologi, politik dan kekuasaan bukanlah hal yang berbahaya (harmful). Kekuasaan melekat secara inheren dalam diri setiap insan dan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dirinya dan orang dalam mencapai tujuan hidup. Kekuasaan merupakan proses yang memungkinkan terjadinya segala bentuk tindakan, hubungan dan pengaturan sosial. Semakin besar kekuasaan, semakin besar peluang, akses dan sumber daya yang bisa dinikmati manusia.

Sebaliknya sebagai praksis, wacana politik terdistorsi dalam kepentingan partai politik. Politik dan kekuasaan berubah menjadi sesuatu yang berbasis kekerasan. Politik menjadi arena pertarungan kata dan kuasa, merubah manusia menjadi serigala, homo homini lupus. Politisi saling serang, saling sikat-sikut. Demi kehormatan partai, demi memperebutkan kursi  kekuatan massa dan  kepentingan masyarakat yang lebih luas dipertaruhkan. Panggung politik menjadi seperti savanna yang dipenuhi dengan ‘serigala-serigala’ yang lapar dengan kekuasaan.

Ideologi patriaki, kebijakan politik dan parpol dan politik uang selama putaran kampanye, serta kemampuan diri dari masing-masing politisi merupakan faktor-faktor yang teridentifikasi menghambat prestasi perempuan dalam panggung politik. Selain itu, penghambat yang lain yaitu persoalan rekruitmen dan kaderisasi partai yang tidak serius,  sehingga memunculkan politisi yang serba karbitan.

Tidak sedikit juga  pihak yang mengkaitkan kegagalan perempuan di bidang politik karena persoalan kodratinya dan  kompleksnya peran yang dilakonkan baik  di ranah domestik  dan organisasi sosial lainnya. Selain itu, sistem kaderisasi partai masih sarat dengan kepentingan rejim partai. Minimnya pendidikan politik dalam partai juga menyebabkan banyak perempuan gagal menangkap isu sosial tapi mewacanakan jender secara latah tanpa paham substansinya bagi kehidupan perempuan.

Pada kenyataannya, politik sampai saat ini identik dengan maskulinitas karena para politisi yang menguasai arena kebanyakan laki-laki. Para aktivis  menuding, pembangunan berbasis pengarusutamaan jender belum secara maksimal dilaksanakan karena pihak pengambil keputusan kehidupan berbangsa dan bernegara kebanyakan berjenis kelamin laki-laki. Sehingga keberadaan perempuan didorong untuk terlibat dalam partai dengan asumsi agar dapat mempengaruhi kebijakan negara untuk lebih sensitif jender. Signifikasi perempuan di parlemen, birokrasi dan sebagai pihak-pihak pengambil keputusan tetap penting meskipun hingga saat ini peluang yang diberikan kepada perempuan masih terbatas.

Meskipun kebijakan hukum telah mengakomodasikan kepentingan untuk melibatkan kuota 30% keterwakilan perempuan, faktanya aturan main pemilu masih belum mapan. Eksistensi perempuan seperti Drupadi yang dipertaruhkan dalam permainan dadu para lelaki. Kedudukan perempuan dalam permainan ini masih sebatas pinggang ke kaki, dari nomor sepatu hingga resleting pengait celana. Sejauh mana implikasi kuota ini terhadap peran serta perempuan di panggung politik? Ternyata masih jauh dari harapan.

Kehadiran perempuan yang menghiasi wajah parpol peserta pemilu masih dalam peran sebagai pelengkap persyaratan, penggenap angka dan pemanis  untuk menutupi topeng politik yang buas. Perempuan yang ditampilkan berasal dari kalangan pengusaha, selebriti dan tentunya mereka yang memiliki kongsi politik dalam parpol. Cantik, populer dan berduit merupakan  modal dasar bagi politisi wanita di Indonesia.

Bagaimana dengan politisi perempuan di Bali?  Panggung politik dimana-mana sama saja garangnya. Sebenarnya, tidak ada hambatan adat yang membatasi perempuan Bali untuk terjun dalam partai. Ada perempuan awalnya sekedar ikut-ikutan menjadi politisi karena iming-iming kursi parlemen yang ditawarkan parpol-parpol yang terdesak untuk memenuhi kuota. Mereka ini menjadi korban dari marketing politik yang keliru, yang menawarkan kedudukan dalam partai dan parlemen secara instan. Sungguh, ini merupakan cara rekruitmen yang menyedihkan.

Sebagian besar politisi perempuan di Bali gagal bahkan terpuruk bangkrut akibat politik uang selama putaran musim kampanye. Perempuan-perempuan cerdas partai terlempar selama masa kompetisi karena suara-suara mereka ternyata digembosi orang-orang di internal partainya sendiri secara sistemik. Ini jelas menunjukkan bahwa integritas perempuan belum benar-benar dibutuhkan partai.  Beberapa politisi perempuan Bali yang sukses jika dirunut track recordnya pastinya telah memiliki pengalaman keluarga dalam partai. Paling tidak keluarganya menjadi rejim yang berkuasa, dan mereka dipersiapkan untuk menjadi penerus tahta kekuasaan dari suami atau bapaknya.

Jelas kehadiran perempuan dalam politik tidak menjamin kepentingan perempuan akan diperjuangkan. Jumlah mereka sangat sedikit dan  berada dalam lingkar kekuasaan yang lebih besar dari sistem politik hari ini. Mau tidak mau menjadi politisi mesti ikut “pengarusutamaan” agenda partai.

Lagipula pengertian demokrasi dan kesetaraan jender dalam benak politisi perempuan  di Bali masih terbatas pada membentuk dan mengadakan kompetisi seka gong  wanita di banjar-banjar. Jarang ada yang berpikir bahwa kegiatan ini merupakan beban tambahan dari sekian banyak kerja domestik yang tak terbayarkan. Padahal ada hal serius seperti perbaikan di bidang kesehatan, perumahan, dan pendidikan bagi kelompok perempuan miskin yang mesti diperjuangkan. Kantung-kantung  anggaran yang tersimpan di APBN dan APBD mesti ditelisik agar penggunaannya dapat dipergunakan secara maksimal untuk rakyat miskin.

Selama kampanye, politisi perempuan malah sibuk bersaing  dengan artis dangdut: bisa joged, bisa goyang, bisa ngebor, dan tidak lupa mengucap yel-yel: Hidup Perempuan! Materi kampanye tidak sepenting  menyiapkan pencitraan, spanduk, baliho, kaus partai dan bendera. Mereka ingin dengan tampil semaksimal mungkin dengan propaganda lipservice merebut simpati publik dengan memindahkan panggung politik menjadi panggung hiburan. Lagi pula belum tentu 51% penduduk yang berjenis kelamin perempuan akan memilih mereka.

Suara rakyat sampai saat ini masih sangat ditentukan oleh opini yang dikembangkan media, fundamentalisme dan ‘serangan fajar’ politik uang yang masih erat menyalami setiap kehadiran tokoh politisi. Setiap kunjungan politik ‘mesuaka’ biasanya diikuti dengan ‘bantuan sosial’  dalam amplop atau pemugaran suatu tempat. Bahkan, para politisi inipun kemudian tampak rajin mengunjungi tempat-tempat ibadah untuk bersembahyang dan bila perlu dalam doanya mereka juga melobi Ide betare di pura untuk membantu kemenangannya. Seharusnya, wilayah adat dan keagamaan menjadi zone netral yang haram hukumnya untuk  bisa dipolitisir sedemikian rupa.

Steriotip negatif ini sudah kadung melekat begitu jauh dalam benak masyarakat. Janji politisi tak bisa dipegang, karena itu akhirnya banyak yang menjadi broker suara agar bisa menciptakan kata setuju dalam paduan ‘koor’ politik.  Panggung politik memang serupa panggung sandiwara. Setiap aktor memang dipersiapkan untuk mampu memainkan peran politiknya secara maksimal. Kehadiran perempuan  saat ini masih sebatas pemain figuran agar performa partai tidak garing. Karena itu, perempuan mesti lebih cerdik untuk memahami pola permainan politik yang tidak stabil.

Perempuan Bali perlu bekerja lebih keras untuk terjun dalam panggung politik yang saat ini belum  memihak keberadaan mereka dengan sungguh-sungguh. Kekuatan uang dan pencitraan diri dalam realitas merupakan modal penting selain good looking dan looking good. Saat ini belum ada sanksi yang diberikan untuk partai yang melakukan praktik manipulasi dan ekploitasi perempuan dalam partainya. Padahal ini adalah kunci penting untuk sebuah perubahan. Sehingga, rejim yang berkuasa dalam partai dapat memberikan kesempatan bagi politisi-politisi baru, khususnya perempuan untuk tampil dalam kompetisi secara adil. Konspirasi sistemik yang menimbulkan kekerasan politik dalam kehidupan demokrasi hari ini merupakan pelanggaran HAM dan harus ditindak dengan tegas.

Meskipun demikian, partai bukan satu-satunya cara memperjuangkan aspirasi politik. Kursi dewan bukan satu-satunya tujuan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ada banyak kerja-kerja konkret perempuan untuk perempuan yang bisa dikerjakan bersama. Perubahan hanya dapat terjadi dari diri sendiri, dengan mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan bangsa dan negara. Karena itu, kaum perempuan Bali harus tetap bersemangat dalam merebut berbagai peluang dalam kehidupan dan harus cerdik berpolitik. Perempuan Bali harus bisa menunjukkan dirinya menjadi politisi yang cerdas dan memiliki integritas. Suatu saat nanti, itu pasti!

 

*

Mahasiswa S3 Kajian Budaya Universitas Udayana

Ketua National Alliance for Prisoner in Indonesia (NAPI) Daerah Bali

 

 

 

 

This entry was posted in politik, wanita dan anak-anak and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s