PURI DAN PASAR

Jika melihat situs puri-puri di Denpasar akan ditemukan pola yang khas dalam konsep pembangunan puri. Sebuah puri biasanya mengambil posisi di sisi timur laut perempatan jalan (catus pata) dan biasanya  berdekatan atau berhadapan dengan pasar seperti yang terlihat pada situs Puri Kesiman, Puri Satria (Puri Denpasar), Puri Pemecutan dan Puri Jero Kuta. Pola arsitektural ini mungkin dapat digunakan untuk menjelaskan  intimnya relasi puri pada masa lalu dengan para pelaku pasar dalam dunia perdagangan.

Puri memainkan peran yang signifikan dalam dunia perdagangan. Hingga abad ke-19, perkongsian raja-raja dengan kapitalis Cina dan Eropa sempat melanggengkan perdagangan candu, perdagangan budak dan urusan sewa menyewa orang Bali sebagai tentara bayaran. Banyak orang Bali yang dijual sebagai budak karena tidak bisa membayar hutang-hutang kepada raja. Orang Bali pada masa itu banyak juga digemari sebagai tentara bayaran pihak kolonial Belanda karena memiliki karakter liar dan bengis.

Geoffrey Robinson (2006) pada bukunya “Sisi Gelap—Sejarah Kekerasan Politik” menyebutkan budak merupakan  ekpor utama dan merupakan sisi gelap Bali pada abad ke-17 hingga abad ke-19. Ada 2000 budak diekspor pertahunnya selama abad ke-17. Pihak yang terlibat dalam perdagangan budak adalah Orang Cina, Raja Bali dan kepala distrik. Budak Bali dijual ke Batavia, di Hindia Barat, di Afrika Selatan dan di penjuru-penjuru pulau di Samudra Pasifik  dan Samudra Hindia. Di Batavia populasi total budak yang dijual kira-kira 18.000 dan separohnya adalah orang Bali. Penghapusan budak dilakukan pemerintah peralihan pada tahun 1811-1817. Namun perdagangan budak berlanjut hingga tahun 1860.

Sejak bergabung dengan NKRI kekuasaan puri terhadap sumber kapital terbatas. Begitu banyak hak-hak istimewa  keraton yang terampas. Keraton dibatasi  haknya untuk menguasai  tanah pada jaman Belanda melalui kebijakan landreform. Jumlah kepemilikan tanah yang lebih dari ketentuan hukum Belanda diberikan kepada petani penggarap dan pengurus pura untuk digunakan sebagai pelaba, sebagai asset terbatas pada hak guna pakai  dan pihak raja hanya memungut upetinya.

Pada perkembangannya, ada keturunan penggarap yang terdidik diam-diam mensertifikasi tanah pemberian ‘bekas’ raja mereka. Dan ada juga perseteruan pihak keraton yang ingin merebut kembali asset-asset mereka yang tercecer di mana-mana. Raja Pemecutan ke-XI bersikap melawan Pura Dalem Kelan, Desa Adat Kelan dan pihak Careefour atas  penguasaan asset (duwe) milik Pura Tambangan Badung yang menjadi wilayah tanggung jawab Puri Pemecutan. Mahkamah Agung pun mengabulkan gugatan dalam permohonan kasasi Ida Cokorde Pemecutan, SH pada tahun 2009.

Pihak penguasa keraton kehilangan hak untuk mengutip upeti (pajak) dari rakyat.  Tampaknya setelah pemerintah  NKRI memungut pajak sendiri, hubungan emosional antara pihak keraton dan penggarapnya lambat laun semakin berjarak atau bahkan menghilang. Tanda kesetiaan dengan menghadap atau ‘tangkil’ ke Puri dengan membawa upeti berupa hasil tanah lambat laun lenyap. Tradisi ini tergerus dengan kebutuhan hidup dan tuntutan kesetaraan dan modernisasi.

Kini orang-orang lebih sering ‘tangkil’ untuk ‘mecik manggis’ yaitu istilah Bali untuk menunjukan rasa hormat yang berlebihan kepada penguasa-penguasa baru seperti para birokrat dan elit borjuasi untuk mendapatkan jabatan. Dulu, para abdi keraton yang setia (parek tatadan) berani mati membela junjungannya tapi  kini, kesetiaan semacam ini sudah tergerus dalam tuntutan kesetaraan.

Hari ini, warga Keraton Bali menghadapi tuntutan jaman dan kebutuhan yang berbeda. Sementara beban sosial dan budaya (gaya hidup) keraton membutuhkan dana yang besar.  Keraton juga melihat orientasi pasar telah berubah. Keraton tidak lagi menjadi ranah yang suci (tenget) membuat orang gentar memasuki bentengnya, tetapi kini keraton justru makin centil mempersolek diri untuk  dijual sebagai objek industri pariwisata.

Puri Ubud telah lebih dahulu melangsungkan roda usaha melalui dunia pariwisata dengan melibatkan kehidupan seni masyarakatnya dan relasinya dengan wisatawan asing. Belakangan ini, puri-puri di Kota Denpasar mulai  memasang papan nama sebagai Objek Pariwisata Kota,  rintisan city tour yang pernah digagas mantan walikota Denpasar, AA. Puspayoga.

Jauh sebelum pemerintah mencanangkan wisata kota, Puri Pemecutan telah lebih dulu menggunakan istananya sebagai hotel. Sedangkan Puri Satria menggunakan Pasar Burung sebagai  merek dagang wisata kota karena lahan yang digunakan pedagang disewa dari pihak puri. Namun tampaknya keberadaan city tour seperti mati suri, gaung yang tersisa hanya sebatas papan nama yang dipajang di luar benteng keraton. Satu-satunya keraton Bali di Kota Denpasar yang menjadi situs Cagar Budaya hanyalah Puri Kesiman.

Sosok karismatik dari Puri Agung Jero Kuta, Anak Agung Ngurah Jaka Pratidnya yang bertugas di Biro Kesra. Provinsi Bali  diwawancarai (5/12) seputar kesiapan Puri Agung Jero Kuta menyambut wisata kota, menuturkan:

Program city tour di Puri Agung Jero Kuta  sempat berlangsung 2-3 kali. Kami berharap pemerintah membangkitkan kembali  promosi wisata kota. Program ini sangat membantu melestarikan puri sebagai bagian dari kebudayaan Bali.  Operasional pemeliharaan budaya puri dan adat istiadat membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga jika wisata kota berjalan, dapat dijadikan sandaran lain untuk menopang kehidupan puri.  Kami mengakui, ada juga warga puri yang terpaksa menjual tanah warisan demi tetap mempertahankan tradisi keluarga, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang memang semakin susah. Saat ini, kami juga tengah melakukan pembenahan di areal puri sehingga sumber daya yang dimiliki puri dapat difungsikan secara maksimal. Perhatian pemerintah untuk memfasilitasi program city tour dibutuhkan agar puri dan wisata  kota tidak sekedar menjadi papan nama”

Eksplorasi budaya, termasuk berbagai ragam kesenian, gaya arsitektural dan gaya hidup keluarga keraton belakangan ini menjadi wacana seksi untuk dipasarkan dalam industri pariwisata. Terlebih lagi sejak berdirinya Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) sejak tahun 2005, kehidupan ‘elit-monarkhi’ para bangsawan tradisional, seperti mendapatkan kembali posisinya dalam wacana pelestarian budaya daerah dan adat keraton.  Kunci keberhasilan keraton dalam menghadapi pasar baru ini justru terletak pada kemampuannya untuk mendistribusikan segudang mitos kedigjayaan yang adiluhung. Mitos tentang romantisme dan patriotisme secara apik dikemas untuk mengubur semua sisi suram kehidupan tiranik penguasa masa lalu.

This entry was posted in Keraton Bali, peradaban and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s