RANCANGAN UNDANG-UNDANG MATA UANG

Pada saat ini, pengaturan mengenai mata uang tersebar dalam berbagai ketentuan
perundang-undangan yaitu UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 (Pasal 2, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23,
Pasal 65 dan Pasal 66); KUHPidana (Pasal 244 s.d. Pasal 252); UU No. 6 Tahun 1981 tentang
Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Pemberantasan Uang Palsu beserta Protokol; UU
No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Pasal 6 ayat (2) huruf d); dan Inpres No.1 Tahun
1971 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal).

Dengan pengaturan yang belum terintegrasi tersebut, khususnya terkait dengan
pengaturan tindak pidana mengenai mata uang yang saat ini diatur dalam KUHPidana, maka
kejahatan mata uang digolongkan sebagai tindak pidana umum, sehingga selama ini penegakan
hukumnya cenderung kurang memberikan efek jera. Pemalsuan mata uang dianggap sebagai
kejahatan pemalsuan dokumen biasa, padahal kejahatan mata uang sangat berbeda dengan
kejahatan pemalsuan dokumen biasa mengingat dampaknya yang sangat serius terhadap tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah, merugikan masyarakat secara langsung, serta
dapat merusak tatanan ekonomi nasional dan politik yang demokratis. Kejahatan uang palsu juga
berpotensi mendorong timbulnya tindak pidana pencucian uang, terorisme, dan politik uang
(money politics).
Kejahatan uang palsu inipun mendapat perhatian serius dari Presiden Republik
Indonesia. Dalam pengarahan Presiden RI pada peresmian fasilitas produksi percetakan uang di
Karawang tanggal 2 Februari 2005, Presiden secara khusus meminta Kepolisian dan aparat
penegak hukum lainnya untuk memproses kejahatan uang palsu dengan memberikan sanksi
hukum yang tegas dan tepat.
Penanganan kejahatan terhadap uang tidak dapat dilepaskan dari tujuan Bank Indonesia
untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dan kewenangan Bank Indonesia dalam mencapai tujuan
tersebut yaitu sebagai otoritas di bidang moneter dan sistem pembayaran. Uang kertas dan uang
logam yang dikeluarkan Bank Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah, merupakan kewajiban
moneter terhadap penduduk dan tercatat dalam neraca Bank Indonesia sebagai kewajiban Bank
Indonesia yang merupakan suatu badan hukum.

Dicatatnya uang yang beredar sebagai kewajiban moneter

Bank Indonesia kepada penduduk merupakan konsekuensi yang tidak terpisahkan dari
kedudukan Bank Indonesia selaku otoritas moneter yang bertugas menetapkan dan melaksanakan
kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana
diatur dalam UU Bank Indonesia. Pada hakekatnya, begitu pentingnya peranan pengendalian atas
pengeluaran uang beredar dalam mempengaruhi kegiatan perekonomian menjadikan kebijakan
atas pengeluaran dan pengendalian uang beredar ini tidak dapat dipisahkan dari kerangka kerja
kebijakan moneter dan sistem pembayaran.

Berkenaan dengan hal tersebut, keberadaan UU Mata Uang sebagai unifikasi peraturan
perundang–undangan yang telah ada menjadi hal yang penting terutama untuk mendukung tujuan
Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU Bank Indonesia, tanpa mengurangi
kewenangan dari lembaga/institusi terkait sesuai Undang-Undang yang mendasarinya.
Mengingat pentingnya pengaturan mata uang dalam Undang-undang tersendiri, hendaknya
substansi materi yang perlu diatur dalam RUU Mata Uang antara lain meliputi:

1. RUU Mata Uang mengatur pengertian uang dalam arti fisik (uang kertas dan uang logam)
sebagaimana pengaturan mata uang dalam beberapa currency act di negara lain, seperti
Singapura, Thailand, Australia, Kanada.

2. Kewajiban penggunaan uang rupiah sebagai legal tender, termasuk pengaturan mengenai
quotation price, larangan menolak uang rupiah, pengecualian penggunaan uang rupiah yang
bersifat limitatif (dalam hal ini terbatas di tempat-tempat tertentu, transaksi ekspor impor).

3. Ciri, desain, dan bahan uang (antara lain pencantuman ciri pokok dan perlindungan kepada
Bank Indonesia terhadap desain uang).

4. Kewenangan Bank Indonesia dalam mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan
memusnahkan uang.

5. Laporan pelaksanaan pengedaran uang oleh Bank Indonesia kepada DPR RI secara periodik
sebagaimana diatur dalam UU Bank Indonesia.

6. Kewajiban bank untuk menerima penukaran uang dari masyarakat.

7. Peran Bank Indonesia dalam melakukan pengkajian dan studi tentang uang palsu, serta
sebagai pusat administrasi data perkembangan uang palsu.

8. Koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam penanganan uang palsu.

9. Sanksi pidana (prinsip pemidanaan berbeda dengan KUHP khususnya tentang pencantuman
sanksi pidana minimal dan maksimal serta sanksi denda yang bersifat kumulatif, pengaturan
pengenaan sanksi pidana terhadap korporasi).

* info dari internet

This entry was posted in peradaban and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s