MENARASIKAN LANSIA

KUTUKAN CERMIN

Kecemasan akan tanda-tanda garis dan kerutan wajah serta gurat selulit telah menjadi fenomena masyarakat kontemporer dalam menghadapi perubahan atas wacana tentang tubuh. Mereka cemas pada diri mereka sendiri yang  dikenali sebagai tubuh,  yakni diri yang kasat mata.  Diri yang dikenali melalui bidang datar cermin. Cermin pun, kemudian menjadi  alat  penting untuk mengamati perubahan “Sang Diri” akibat  ‘kutukan’ waktu.

Cermin pada dongeng anak-anak “Si Putri Salju” memegang peranan yang penting  dalam cerita. Konon, cermin tak pernah berdusta.  Seseorang bisa tersingkir, disingkirkan, karena cermin menunjukkan realitas eksistensi diri seseorang. Dikisahkan, seorang nenek (diberi nama nenek sihir) digambarkan cemburu dengan kemudaan dan kecantikan seorang gadis. Nenek berusaha menyingkirkannya dan membuatnya tertidur dalam waktu yang begitu lama. Karena kecupan seorang pangeran, Sang Putri akhirnya dapat terbangun dari tidur panjang dan tetap muda, serta mendapatkan kehidupan yang berbahagia dengan pendampingnya.

Dongeng ini diceritakan sejak anak-anak masih belum begitu memahami betapa kecantikan, ke-muda-an, penundaan waktu dapat membuat seseorang bisa menemukan kebahagiaaannya. Nilai estetika kecantikan dan ke-muda-an kemudian dikonstruksi secara sosial, dinarasikan, diartikulasikan pada akhirnya nilai ini bersemayam dan mengejawantah dalam alam kesadaran generasi berikutnya, khususnya kaum wanita.

Durasi, terhadap eksistensi diri dalam ruang dan waktu menjelma menjadi sebuah kebutuhan penting. Bertens (2001) menulis pandangan Filsuf Perancis bernama  Henri Bergson (1859-1941) yang mengulas tentang Durée (Inggris:Duration) dan Kebebasan. Menurutnya, durasi biasanya dikaitkan dengan waktu (Perancis: temp). Waktu bersifat kuantitatif, dan pemahaman tentang waktu juga dikuasai oleh pengertian  tentang ruang. Maka, durasi pada hakekatnya merupakan kontinuitas, senantiasa mengalir terus secara tak terbagi. Durée merupakan sebuah kesadaran sebagai kunci dari kebebasan.

Kesadaran manusia terhadap perubahan ruang dan waktu ini mendorong terobosan dan temuan yang memungkinkan proses menjadi tua dan menuju kematian, dapat ditunda. Trend dalam dunia kecantikan telah memperkenalkan berbagai pelayanan dengan sebutan seperti: anti-aging, botox, rejuvenasi hingga facelift dan operasi plastik. Industri farmasi disibukkan untuk meracik resep-resep anti oxidant, obat awet muda, dan pelangsing untuk mendukung para fashionista mewujudkan nilai kecantikan estetika. Kemudaan yang everlasting atau evergreen menjadi dambaan umat hedonistik ini. Semua ini ditawarkan untuk memperlambat atau menunda “durasi” proses terciptanya garis wajah penanda “tua”.

Rekayasa wajah menjadi sebuah alternatif pilihan untuk mendapatkan nilai estetika kecantikan sebagaimana yang ditawarkan para kapitalis melalui media massa. Wanita cenderung menjadi bagian dari kapitalisasi politik ketubuhan. Gadis Arivia (2004) menyatakan bahwa eksistensi tubuh perempuan dikonstruksi secara sosial untuk  kepentingan laki-laki dan bisnis.

“ Dalam budaya kita, tak ada satupun bagian dari tubuh perempuan yang luput tak tersentuh,tak dibongkar…Dari umur 11 atau 12 tahin hingga dia wafat, perempuan akan menghabiskan sejumlah besar waktu, uang, dan energi demi merampingkan, mengecat dan mengharumkan tubuhnya”

Bartens (2001:289), mengulas filsafat “Wajah” yang dijabarkan oleh filsuf Perancis Emmanuel Levinas (1906-1995). Wajah menurut Levinas adalah sebuah totalitas. Pertama, Wajah telanjang (le visage nu) adalah wajah yang begitu saja, wajah dalam keadaan polos. Kedua, wajah yang menyatakan dirinya (le visage significant) yakni memiliki makna secara langsung, tanpa penengah, tanpa suatu konteks. Penampakan wajah (l’epiphanie du visage) merupakan suatu kejadian etis. Artinya, Orang lain [yang kita kenali dari ‘wajah-nya’] merupakan sui generis yang sepenuhnya unik, otonom, sebagai kepadatan yang tak terselami, suatu transendensi, ekterioritas. Orang lain itu bukanlah ‘aku’ melainkan seorang pendatang, orang asing (l’Etranger).

Wajah Telanjang di atas, tentu tidak menjelaskan “wajah” sebagai sebuah bidang yang dapat direkayasa. Industri estetika  mendorong penciptaan wajah multidimensional dalam selubung kosmetika dalam dimensi diri yang tunggal. Rekayasa wajah seperti almarhum selebriti Michel Jackson menjadi bukti kuat, wajah tak lagi polos sebagaimana adanya.  Wajah begitu plastik untuk direkayasa, dimodifikasi. Wajah yang bukan seperti yang semestinya dan tidak telanjang ternyata hanyalah sebuah rekayasa. Meskipun, dalam realitanya wajah-wajah ini tetap ingin menyatakan dirinya sebagai totalitas.

Kemudaan dan keabadian menjadi tujuan masyarakat kontemporer. Topik pembahasan tentang  “tua” sama menakutkannya dengan mewicarakan misteri kematian. Kini, manusia dapat menyangkal ‘tua’ sebagai proses perubahan fisikal yang bersifat alamiah. Tua, tidak lagi menjadi sebuah ‘being’ yang harus di terima begitu saja. Konstruksi sosial ini ternyata dapat didekonstruksi sedemikian rupa dengan sedikit bantuan para ahli kecantikan dan kesehatan, industri farmasi dan tentu saja didukung dengan kekuatan kapital.

Meskipun perubahan teknologi dan informasi begitu canggih, cermin berbahan dasar silica ini ternyata masih tetap digunakan sebagai pemberi informasi yang terpercaya. Cermin tetap setia mengutuki setiap gurat dan kerut-kerut  wajah yang ditatah oleh sejarah. Sebagian orang menerima dan sebagian lagi menyangkal ‘aku’ yang terefleksi di dalam bidang cermin sebagai sebuah represensentasi eksistensi ketimbang esensi.


TUA : EKSISTENSI DAN ESENSI

Prawacana

Masih banyak orang yang menerima “tua” sebagai hakikat. “Tua” akhirnya terartikulasikan sebagai sebuah kontinuitas bertambahnya usia, perubahan jasmani yang ditandai dengan berkurangnya daya diri, yang diterima sebagai proses alamiah bertumbuh-kembangnya manusia dalam melintasi fase hidup sebagai  bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua.

Wacana yang berkaitan dengan persoalan “tua, menjadi tua dan kelompok orang tua” sepertinya tenggelam dalam propaganda iklan estetika wajah dan performa vitalitas. Tua, kemudian hadir sebagai konstruksi diskriminasi, prasangka, sterotip  yang terselubung, serta mengisolasinya ke dalam kelompok sosial dengan sebutan minoritas.

Liliweri (2009:199) dalam bukunya yang berjudul “Prasangka & Konflik” menjelaskan tentang diskriminasi, prasangka, steriotip dan kelompok minoritas.  Diskriminasi biasanya dipicu oleh prasangka atau steriotip.  Liliweri mengutip pernyataan Gordon Allport yang  mengistilahkan prasangka sebagai praejudicium, yakni pernyataan atau kesimpulan  tentang sesuatu berdasarkan perasaan, atau pengalaman yang dangkal terhadap seseorang atau sekelompok orang tertentu. Prasangka muncul akibat jeneralisasi yang salah atau tidak luwes.

Liliweri juga mengutip Verdeber dan Jhonson (1986) yang mengulas tentang steriotip (Liliweri 2009:207-208). Menurut Verdeber, steriotip merupakan sikap atau karakter yang dimiliki seseorang untuk menilai karakteristik, sifat-sifat negatif atau positif orang lain, semata berdasarkan atas keanggotaan orang itu kepada kelompok tertentu. Jhonson (1986) mengemukakan, steriotip adalah keyakinan seseorang untuk menjeneralisasi sifat-sifat tertentu yang cenderung negatif tentang orang lain karena dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman bersama.

Kelompok minoritas adalah kelompok yang kurang beruntung menjadi anggota sebuah organisasi, sebab mereka secara fisik maupun kultural merupakan subjek yang diperlakukan tidak seimbang dari kelompok dominan dan perlakuan diskriminasi sering diberikan kepada mereka (Liliweri, 2009:112).

EKSISTENSI LANSIA DI INDONESIA

Selain sebutan Kaum Werdha, “Lanjut Usia” merupakan identitas yang diberikan kepada kelompok orang yang berusia 60 tahun ke atas. Identitas inipun tidak terlepas dari konstruksi atas diskriminasi sosial yang tumbuh dalam alam pikiran masyarakat.

Departemen Sosial RI mendefinisikan bahwa lanjut usia adalah setiap orang/ warga negara Indonesia, baik dan perempuan, usia 60 tahun ke atas, berasal dari latar belakang miskin terlantar, lanjut usia baik secara fisik  masih berkemampuan (potensial), dan lanjut usia  secara fisik  tidak lagi mampu (non potensial). Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Sedangkan, lanjut usia yang tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada orang lain.

Edi Suharto (1997) mendefinisikan Lanjut usia merupakan kelompok sosial yakni kelompok lemah khusus atau kelompok ketidakberdayaan yang  mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat  yang disebabkan oleh beberapa faktor, yakni ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan adanya ketegangan fisik maupun emosi.

Kebijakan pemerintah seputar lanjut usia telah dilakukan dengan penerbitan UU Kesejahteraan Lansia No.13 tahun 1998,  Rencana Aksi Nasional Lansia pada tahun 2003 dan Pembentukan Komisi Nasional Lansia pada tahun 2004.

Redaksi Media Online (2007) mewartakan rencana pemerintah untuk  membentuk Komisi Nasional (Komnas) perlindungan penduduk lanjut usia (lansia) merupakan amanat dari UU Kesejahteraan  Lansia no 13 tahun 1998 yang selanjutnya dijabarkan dalam PP dan Kepres. Pemerintah juga akan memberikan jaminan sosial yang  tengah dibahas dalam RUU sistem jaminan nasional (SJSN). Mentri Sosial Bachtiar Chamsyah menyatakan bahwa pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan misalnya: pemberian KTP seumur hidup, potongan harga 20 persen tiket pesawat, kereta api dan kapal, serta pelayanan kesehatan gratis di puskesmas.

Kualitas kesehatan Indonesia membaik pada tahun 2010-2015, sehingga berdasarkan estimasi Badan Pusat Statistik, harapan hidup  meningkat pada tahun 2010-2015 menjadi 71,5 tahun dari 69,8 pada tahun 2000-2005. Bapenas memperkirakan pada 2025 lebih dari seperlima penduduk Indonesia adalah Lansia.  Ledakan jumlah Lansia ini bukanlah merupakan fenomena yang biasa. Berdasarkan BPS, 59,12 persen lansia di Indonesia tergolong miskin dan merupakan  27 persen dari total penduduk miskin (Tempo Interaktif Jakarta,12 November 2007, diunduh 29 September 2009).

Peningkatan jumlah lanjut usia membawa implikasi yakni peningkatan rasio ketergantungan lanjut usia seperti pada tahun 2015 sebanyak 100 penduduk produktif harus menyokong 9 orang lanjut usia 65 tahun ke atas (Bessi, 2007).

BKKBN dalam Portal Republik Indonesia (2008) menyatakan bahwa pemerintah menargetkan tahun 2010 sebanyak 2,7 juta lansia terlantar akan mendapatkan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) sebesar Rp.300 ribu perbulan. Bantuan ini bersifat permanen karena merupakan social security,  tidak seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Departemen Sosial melalui Direktorat Pelayanan Rehabilitasi Sosial (yahrehsos) menyatakan bahwa masih ada 1.5 juta lansia terlantar yang belum memperoleh JSLU.  Syarat bagi lansia terlantar yang menerima JSLU adalah golong fakir miskin,  bukan penyandang cacat yang telah mendapatkan bantuan, bukan lansia yang berada dipanti atau mereka yang telah menerima program bantuan lain seperti BLT, atau  termasuk dalam Asuransi Kesehatan untuk Warga Miskin (askeskin).

Komnas Lanjut Usia dalam resensi buku yang berjudul “Pedoman pelayanan kosultasi, mediasi dan advokasi” (2009)  menyatakan bahwa persoalan yang mendesak dari penduduk lanjut usia, adalah adanya lanjut usia yang miskin terlantar cacat, dan mengalami tindak kekerasan. Pada tahun 1991, jumlah lanjut usia yang terlantar diperkirakan mencapai 1.811.484 jiwa. Sementara daya tampung  Panti Sosial Tresna Wredha (PSTW) masih relatif kecil. Diperlukan pemetaan lanjut usia yang miskin, terlantar, cacat, dan lanjut usia yang  mengalami kekerasan.

Elderprotection.UK (2009) mengklasifikasikan bentuk-bentuk kekerasan terhadap Lanjut Usia. Kekerasan terhadap Lanjut Usia dapat berupa kekerasan fisik, psikologi, kekerasan seksual, dan penelantaran. Kekerasan fisik dapat berupa serangan fisik yang menyebabkan rasa sakit, kecelakaan pada tubuh dan kecacatan.

Kekerasan psikologi atau emosi merupakan kekerasan verbal dan non-verbal yang dapat menimbulkan penderitaan, rasa sakit, duka. Kekerasan ini meliputi:  kekerasan verbal (verbal assault), penghinaan (insults), ancaman (threat), intimidasi (intimidation), mempermalukan (humiliation) dan pelecehan (harassment). Sebagai tambahan, memperlakukan orang dewasa seperti bayi, mengisolasi mereka dari keluarganya, teman, atau kegiatan regulernya. Penegakan isolasi sosial merupakan contoh dari kekerasan emosional dan psikologikal.

Kekerasaan finansial atau ekploitasi material merupakan bentuk penyalahgunaan keuangan, barang milik (property) dan asset milik Lansia, seperti: mencairkan kertas berharga (check) milik lansia tanpa pengesahan secara hukum atau tanpa ijin; meniru tanda tangan, penyalahgunaan atau pencurian uang atau hak milik; pemaksaan dan penipuan untuk menandatangi dokumen (kontrak atau surat wasiat); dan penyalahgunaan kekuasaan dari pengacara.

Kekerasan seksual merupakan tindakan hubungan seksual tanpa persetujuan Lanjut Usia seperti: pemerkosaan, sodomi, pemaksaan untuk telanjang, berbagai bentuk photografi ketelanjangan yang eksplisit.

Penelantaran adalah bentuk lain dari kekerasan. Penelantaran didefinisikan sebagai penolakan atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab untuk Lanjut Usia, berupa pemenuhan kebutuhan hidup seperti: makanan, air, pakaian, pernaungan, kesehatan, pelayanan di rumah (in-home service), kesehatan, pembayaran biaya perawatan, dan persetujuan untuk merawat orang tua.


EKSISTENSI LANSIA DI BALI

Teks Lagu Rakyat Bali

Syair I :

Kaki, kaki. …dong nguda mebok? Di betén cunguhé, kén dijaguté. Neked kepipiné bek misi ebok. Buin putih buka kapasé.

Syair II :

Dadong Dauh, ngelah siap putih. Sube metaluh reko. Minab ade, limolas taluhné. Nanging lacur. Ade nak nepukin. Anak cerik-cerik (2X). Keliwat  usil ipun.

Teks di atas merupakan lagu rakyat (folklore) masyarakat Bali. Syair pertama menceritakan tentang komunikasi seorang anak yang keheranan mengamati brewok putih milik seorang kakek (kaki, dalam Bahasa Daerah Bali). Sedangkan, syair kedua menceritakan tentang nenek (dadong, dalam Bahasa Daerah Bali) yang memiliki seekor ayam putih yang mempunyai 15 telur. Sayangnya telur itu telah diincar oleh anak-anak usil dan keliwat nakal.

Teks lagu di atas menunjukkan bahasa daerah Bali sangat kaya dengan istilah yang diperuntukkan untuk penyebutan bagi kaum Lansia. Kekayaan ragam istilah tentunya menempatkan bahwa posisi lansia di Bali memegang peranan yang penting.

Istilah “Kakek” di Bali dapat disebut dengan “Pekak” dan bisa disingkat dengan sebutan “Kak”. Istilah “Kaki” sudah cukup jarang digunakan untuk menyebut ayah dari orang tua kita. Biasanya Kaki akan disandingkan dengan Nini untuk menyebut nenek. Odah dan dadong (nenek) biasanya  disandingkan dengan Pekak (kakek).

Pada beberapa daerah di Bali ada yang menggunakan istilah embah (untuk menyebut nenek) dan wayah (untuk menyebut kakek). Penyebutan kakek dan nenek pada keluarga aristokrasi Bali menggunakan istilah “Kakiang atau Tukak sebagai singkatan dari Ratu Pekak untuk menyebut Kakek. “Niyang dan Tu Nini atau Ratu nini” digunakan untuk menyebut Nenek.

Lingsir selain berarti senja juga bisa diartikan tua. [A]nak Lingsir biasanya juga dimaksudkan untuk para lansia atau yang para tetua adat atau agama. Dan orang-orang berada  (kaya, mampu, terdidik) masa kini mungkin telah banyak mengganti penyebutan itu menjadi Opa dan Oma agar terdengar lebih keren.

Selain itu, masyarakat Bali mengenal istilah Pitara, Preta dan Pirata. Pitara atau Pitri (dalam Bahasa Sansekerta) berarti leluhur atau  nenek moyang. Dalam Buku “Tri Rnam” karya Gede Soeka (1989, 23-30), menjelaskan bahwa leluhur  bukan saja ditujukan kepada orang tua melainkan secara luas berarti asal mula keturunan atau  keluarga tanpa memandang tingkatannya dalam masyarakat. Pitara adalah roh para leluhur yang telah diaben (dikremasi) dan telah diadakan upacara Atma Wedana (nyekah, maligia, dan lain-lain). Roh tersebut kemudian dilinggakan atau dimuliakan di tempat pemujaan yang disebut Sanggar Kemulan, dalam wilayah merajan atau sanggah keluarga masing-masing. Roh leluhur ini diberi gelar Bhatara/Betare, yang artinya pelindung. Sementara, roh  leluhur yang belum mendapat upacara Atma Wedana disebut dengan  Preta. Pitara di daerah lain seperti di Pulau Nusa Ceningan disebut dengan “Hyang Kompyang”.

Orang Bali Utara (khususnya  daerah Singaraja) juga mengenal istilah “Pirata” yang diberikan untuk roh yang dipercaya telah berinkarnasi berulangkali bahkan ribuan kali. Sayangnya istilah ini ditujukan untuk seseorang yang dianggap tidak tahu etika dan berkelakuan buruk. Masyarakat Buleleng sering menggunakan ini sebagai makian: “Piratané ténénan!”.  Umpatan ini ditujukan kepada roh yang bersemayam pada tubuh seseorang yang dianggap dalam kelahirannya  berulangkali ke dunia ini tetap terjatuh pada kegelapan, seperti tidak tahu adat.

Secara umum, para lansia masih memiliki relasi sosial yang kuat dalam hubungan kekeluargaan  dan kekerabatan. Orang tua dan lanjut usia masih dihormati dalam keluarga dan sosial. Tentu saja nilai penghormatan masing-masing keluarga terhadap orang tua dan lanjut usia bersifat relatif dan normatif. Para orang tua dan lansia masih memiliki ruang politik (kekuasaan) yang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan, dan disegani karena mereka dianggap berpengetahuan  dan berpengalaman dalam mengatasi persoalan adat istiadat.

Dinas kesehatan menginformasikan bahwa jumlah lanjut usia di Bali pada tahun 2004 sebesar 621.280 dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 1.668.248 jiwa tersebar di berbagai daerah (Bessi, 2007).  Data ini menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat  yang mulai membaik. Dan di sisi lain peningkatan peningkatan jumlah Lansia di Bali sekitar 2,6 x lipat ini  dalam kurun waktu setahun ini membutuhkan pemikiran yang serius berkaitan dengan upaya kesejahteraan Lansia di daerah Bali.

Panti Sosial Tresna Werdha atau yang lebih populer disebut sebagai Pantai Jompo merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah untuk mengayomi para Lansia yang hidup miskin dan terlantar. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 telah mengamatkan untuk memperhatikan “Fakir Miskin dan Anak Terlantar”. Pendirian Panti Sosial didasarkan atas Undang-Undang RI no.4 Tahun 1965 tentang “Pemberian Bantuan Kehidupan bagi Orang-Orang Jompo”; Keputusan Mentri Sosial RI No.3/1/50/107/1979 tentang “Pemberian kehidupan bagi Orang-orang usia Lanjut”; Keputusan Mentri Sosial RI no.12/HUP/KEP/UU/1982 tentang “Pembentukan Panti Sosial Tresna Werdha Wana Seraya Denpasar”. Undang-Undang RI No.6 tahun 1998, tentang “Kesejahteraan Lanjut Usia”.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Sosial adalah lembaga yang dibentuk Pemerintah Provinsi Bali yang bertujuan mengelola empat unit panti sosial [salah satunya: Panti Jompo] di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali didasarkan atas Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 tahun 2004 tentang “Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali”.

Fenomena didirikannya Panti Tresna Werdha Wana Seraya pada 25 Oktober 1975 oleh pemerintah, sesungguhnya dapat digunakan untuk membaca kembali kekuatan relasi sosial, terkait dengan hubungan-hubungan kekeluargaan dan kekerabatan di Bali, khususnya terhadap perlakuan mereka terhadap orang tuanya serta tingkat kesejahteraan dan  tindak kekerasan terhadap para lansia.  Terlebih lagi dewasa ini ada kecenderungan warga masyarakat untuk memisahkan orang tua dengan ‘menitipkan’  orang tua atau anggota keluarga lanjut usia  untuk tinggal di panti-panti jompo  milik pemerintah atau swasta.

Bessi (2007:60) menyatakan bahwa alasan lanjut usia yang menjadi warga Panti Jompo adalah karena kemiskinan dan terlantar, karena tidak memiliki keluarga atau ada yang ditelantarkan keluarganya. Penelantaran merupakan manifestasi lain dari kekerasan terhadap orang tua dan lanjut usia, baik dilakukan oleh individu dan oleh sosial.

Kekerasan sosial terhadap lansia juga dilakukan oleh institusi sosial, misalnya dengan tidak mengijinkan jenasah dari lanjut usia yang menetap di Panti jompo untuk diperlakukan secara layak sesuai dengan adat istiadat atau agama ditempat kelahirannya. Tercatat 4 jenasah warga Panti Sosial Tresna Werda Wana Seraya Denpasar ditolak untuk dimakamkan  secara adat dan agama Hindu dengan alasan keluarga tidak mempunyai biaya pemakaman, juga karena masalah adat istiadat yang tidak mengijinkannya untuk memakamkan Lanjut Usia di daerah asalnya (Bessi, 2007:135).

Seringkali, menempatkan orang tua atau lanjut usia ke panti jompo tidak saja merupakan sebuah isolasi juga merupakan upaya untuk menghilangkan sejarah terhadap eksistensi lansia di lingkungan tempat mereka berasal. Catatan kontribusi atau jasa lansia sebagai warga sebuah wilayah sejak anak-anak hingga dewasa secara perlahan dihapuskan atau bahkan dilenyapkan, hanya karena mereka menetap di panti Jompo. Penghapusan sejarah diri ini merupakan suatu tindak kejahatan kemanusiaan. Lansia yang telah meninggal kehilangan hak sipilnya, seperti: hak untuk memanfaatkan fasilitas umum misalnya hak pemakaman atau kremasi); hak untuk mendapatkan pergaulan sosial yang wajar dan hak politik mereka menjadi tercerabuti.

Hasil observasi penulis  sejak November 2008 – Agustus 2009 di Panti Jompo Wana  Seraya, menunjukkan adanya tendensi terjadinya latar belakang kekerasan terhadap wanita, khususnya Lansia Wanita. Para nenek yang tinggal di Panti jompo memiliki latar belakang selain miskin, juga karena: tidak menikah, tidak memiliki saudara lelaki; menikah namun tidak memiliki anak baik karena mandul (Bahasa Daerah Bali: Balu) atau karena anaknya meninggal; para janda yang ditelantarkan oleh pihak keluarga suami dan anak; karena kekerasan domestik lainnya.

Wanita-wanita itu tersingkir dan disingkirkan baik secara halus maupun secara kasar melalui berbagai ragam bentuk kekerasan karena  ‘ketidaksempurnaan’ mereka sebagai wanita. Perempuan Bali yang menikah seringkali diperlakukan sebagai refuji atau pengungsi di rumah keluarga suaminya atau keluarga batihnya sendiri. Ketika seorang wanita menjadi   janda, merekapun sangat sulit untuk kembali kepada keluarga batihnya karena berbagai hal yang  dipersoalkan seperti perlakuan adat dan persoalan waris.  Janda atau Rangda dianggap sebagai sesuatu yang buruk dan jahat sebagaimana mitos janda dalam “Calon Arang”, seringkali menguatkan steriotip negatif. Dan, perempuan yang tidak menikah (bahasa daerah Bali: daha tua) seringkali dicemaskan oleh anggota keluarganya yang lainnya bahwa suatua saat wanita itu akan menjadi beban keluarga. Dengan demikian, panti jompo menjadi pernaungan alternatif bagi kaum wanita miskin dan terlantar.


Menakar  Moralitas  dalam Teks

Pembacaan kembali tentang perilaku penghormatan (bakti) kepada orang tua atau leluhur di Bali sangat berkaitan dengan nilai-nilai moral atau etika yang dipraktikkan masyarakat dan ditulis dalam beberapa teks yang kemudian dijadikan sebagai pedoman hidup dan keagamaan.

Subagiasta (2006:48) menyatakan, Etika dipahami sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk , tentang hak dan kewajiban moral. Etika juga sering dipadankan dengan “Susila” yang berarti perilaku yang mulia, perilaku hormat, perilaku benar, perilaku ramah tamah, dan sebagainya yang sesuai dengan ajaran agama Hindu, aturan yang berlaku, baik dalam aturan negara, aturan desa, aturan masyarakat yang telah disepakati.

Wiana  (2006:17) mengutip Manawa Dharma Sastra VI:35, yang menyebutkan bahwa pikiran akan dapat ditujukan untuk mendapatkan kebebasan (moksa) setelah membayar Tri  Rna yaitu “hutang moral” kepada  Tuhan, leluhur dan para resi. Pada buku ini disebutkan ada beberapa cara membayar utang  kepada orang tua dan leluhur.  Selama orang tua masih hidup, mereka harus dihormati dan dilayani.  Namun jika mereka meninggal, maka penyelenggarakan upacara Pitra Yadnya dapat dilakukan dengan cara  melakukan upacara penguburan jenasah hingga pengabenan (kremasi). Selain itu, upacara Manusa yadnya juga merupakan salah satu cara untuk menghormati leluhur yang dilakukan dengan memelihara anak dan keturunannya dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan cara lain untuk membayar hutang moral kepada leluhur karena penjelmaan roh leluhur dipercaya berinkarnasi dalam tubuh dari anak-keturunan.

Team penyusun Buku “Panca Yadnya” (2006:167-172) menjelaskan tentang kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya dengan mengutip Niti Çastra:

~ Tingkahing suta manuting bapa gawenia mwang guna pindhanen (Sargah I, bait 13, garis 1)

~ Tan Mangkang jana-putra, winwang iniwo tan sah rinaksa namer (Sargah I, bait 13, garis 1)

~ Ring jadmanika metu citta reseping sarwa praja ngenaka …(Sargah I, bait 4, garis 1)

~ Yan ing putra suputra sadhu gunawan memandangi kulawan dawa (Sargah V, bait 1, garis 4)

Yang artinya: “Kewajiban (sikap atau tingkah laku dan perbuatan) seorang anak patut mentaati orang tua dengan mempedomani guna baiknya, sebab bukanlah hal itu yang menjadi kewajiban seorang anak yang benar-benar sadar pemeliharaan orang tua terhadap dirinya. Oleh karena itu, seorang anak yang menghendaki hidup utama, patut berlogika dalam mengusahakan kesejahteraan orang tua/keluarga. Sebab yang menjadi kewajiban anak yang baik, ialah anak yang disebut “Sadhu Gunawan”, yakni anak yang memberikan cerahnya keluarga”.

Dalam buku ini juga disampaikan bahwa pelaksanaan bakti kepada orang tua ketika masih hidup lebih dititikberatkan pada Susila. Dan, kepada mereka yang telah meninggal hendaknya diupayakan dengan cara simbolis yakni melalui persembahan dalam bentuk upakara.

Kadjeng (2006) menerjemahkan kembali “Sarasammucaya” yang pada beberapa ayatnya mengatur norma-norma penghormatan terhadap sesama manusia, khususnya kepada orang tua dan kerabat yang miskin dan terlantar sebagai kewajiban dari seorang anak yang baik (Putra Sejati).

Ayat 228 menyebut:

“Yang dianggap anak adalah orang yang menjadi pelindung orang yang memerlukan pertolongan; serta untuk menolong kerabat yang tertimpa kesengsaraan; segala hasil usaha ditujukan untuk disedekahkan, memasak dan menyediakan makanan untuk orang-orang miskin, orang demikian putra sejati namanya”.

Ayat 231 :

“Maka itu, ada empat bilangan yang dapat diajak tinggal di rumah seseorang, mislanya kerabat yang menderita, seorang yang berkelahiran utama yang jaatuh sengsara,  seorang sahabat yang miskin, seorang adik perempuan yang mandul, itulah keempat bilangan yang patut dipelihara dan tinggal bersama di rumah seseorang”

241 menyatakan:

“Setia bakti kepada orang tua membuat orangtua itu sangat senang dan puas hatinya,pahalanya baik saat ini maupun kemudian, tetap mendapat pujian.

Dan pada ayat 150 dinyatakan:

Bahwa, Pahala yang akan diterima anak yang berbakti pada orang tua, ada empat kesempurnaan yang akan dicapai, yakni: kirti (pujian tentang kebaikan), ayusa (hal hidup), bala (kekuatan), yaca (peninggalan yang baik, mendapat jasa).

Pembacaan kembali teks-teks di atas merupakan langkah untuk me-reinterpretasikan kembali pedoman pelaksanaan dari ayat-ayat keagamaan dalam praksis kehidupan masyarakat Hindu-Bali secara khusus.

Fakta kekerasan terhadap Lansia memang tidak bisa dijeneralisasi sebagai realitas “Bali”. Namun fenomena kekerasan domestik dan sosial, diskriminasi, isolasi, dan penelantaran yang menggejala di masyarakat jelas bertentangan dengan pengembangan semangat relijiusitas dan norma-norma dalam teks keagamaan. Bessi (2007:126) mengutip YB. Mangun Wijaya (1988) yang menyatakan bahwa relijiusitas seseorang dapat terefleksi dalam  sikap dan perilaku sebagai wujud hubungan harmonis dengan lingkungan dan masyarakatnya, serta hubungan harmonis vertikal dengan Tuhan.

ESENSI :  Kekerasan terhadap Lansia dan Jarak Sosial

Representasi Lanjut Usia di panti jompo  menunjukkan realitas adanya jarak sosial yang terjadi di masyarakat. Deux (1984) menyatakan, jarak sosial merupakan aspek lain dari prasangka sosial yang menunjukkan tingkat penerimaan seseorang terhadap orang lain dalam hubungan yang terjadi di antara mereka. (Doob,1985) merupakan perasaan memisahkan seseorang dengan kelompok tertentu berdasarkan tingkat penerimaan tertentu (Liliweri, 2009:213).

Globalisasi, Politik Tubuh (bentukan media), Politik uang (bentukan kapitalis) akhirnya menjadi kambing hitam gejala melebarnya jarak sosial keluarga dan masyarakat. Globalisasi telah membuat batas-batas wilayah diri, ruang dan waktu menjadi begitu kabur. Akses teknologi dan informasi dalam bentuk penciptaaan telepon genggam, dan internet  menjadikan dunia tak lebih besar dari genggaman tangan. Kapitalisasi di satu sisi telah merapatkan kekuatan industri dan informasi. Namun di sisi lain, kapitalisasi memperluas jarak sosial, khususnya dalam relasi keluarga. Uang dan konsumerisme lantas menjadi alat ukur bagi penerimaan seseorang dalam relasi sosialnya.

Politik Tubuh yang lahir dari citraan media menempatkan kaum lanjut usia menjadi kelompok minoritas yang termarjinalkan. Dikotomi terbangun dengan menempatkan lanjut usia sebagai sesuatu yang jahat (nenek sihir), buruk rupa, rapuh dan menjadi beban masyarakat harus disembunyikan atau disingkirkan. Ini merupakan kontra dari citraan  akan kemudaan, produktifitas dan vitalitas sebagai cermin dari kemajuan.

Distorsi kebijakan dalam bentuk pembatasan usia kerja produktif  (pension), pembatasan usia untuk pemberian jaminan asuransi kesehatan  merupakan manifestasi diskriminasi  secara struktural oleh penguasa yang harus diterima oleh masyarakat seperti tanpa syarat. Diskriminasi ini harus dilawan dengan penegakan hak-hak minoritas, termasuk diantaranya hak bagi kaum lansia. Kekerasan terhadap lansia merupakan kejahatan kemanusiaan.

Isolasi bukan sebuah jalan keluar. Suryani menyatakan bahwa permasalahan Lansia hendaknya dapat ditangani oleh Lansia sendiri dengan bantuan pemerintah atau badan-badan yang bergerak di bidang kemanusiaan. Dan, bukan tindakkan yang tepat untuk menggiring Lansia yang potensial untuk tinggal di Panti Werdha dan mengisolasinya dari lingkungan masyarakat biasa (Bessi,2007: 17-18).

Penanganan lansia berbasis banjar memang sudah seharusnya dipropagandakan.  Sehingga, praksis  penghormatan terhadap orang tua, lansia dan leluhur tidak bersifat simulacrum, kepura-puraan. Resolusi konflik yang terjadi dalam internal keluarga apalagi melibatkan kaum Lansia agar diupayakan secara maksimal, melibatkan kepekaan dan kepedulian para  pengurus banjar dan tetua adat. Sehingga, para lansia tidak ditelantarkan dan dapat hidup secara wajar dalam hubungan sosial mereka.


Daftar Pustaka

Arivia, G. 2004. Tubuhku Milikku: Perdebatan Tubuh Perempuan Dalam Pornografi. Journal Perempuan, Halaman: 19-28.

Bessi, S. 2007. Pelayanan Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werdha Wana Seraya Denpasar: Perspektif Kajian Budaya. Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana.

Kadjeng, N. 2006. Sarasamusccaya–Terjemahan dalam Teks Indonesia. Bali: Milik

Pemerintah Provinsi Bali.

Liliweri, A. 2009. Prasangka & Konflik. Yogyakarta: LKiS.

Penyusun, T. 2006. Panca Yadnya. Bali: Milik Pemerintah Provinsi Bali.

Soeka, G. 1989. Tri Rnam. Denpasar Bali: CV Kayu Mas.

Subagiasta, I. K. 2006. Tattwa Hindu. Surabaya: Paramita.

Suharto, E. 1997. Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial. Bandung: LSP-STKS.

Website:

BKKBN, Online. (2008, Mei 23). Tahun 2010 Sebanyak 2,7 Juta Lansia Terlantar Memperoleh JSLU. Diunduh 10 Oktober, 2009, dari Portal Nasional Republik Indonesia: www.indonesia.go.id

Pedoman Pelayanan Konsultasi, M. d. 22 Juli 2009. Diunduh September 2009

Redaksi Media Indonesia, Online. 21 November 2007. Pemerintah akan Membentuk

Komnas Perlindungan Lansia. Diunduh September 2009, dari Media Indonesia Online.

This entry was posted in LANSIA and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s