PROYEK AMBISIUS : RANPERDA PERLINDUNGAN ANAK BALI

Aliansi Masyarakat Peduli Anak yang dimotori LBH Bali dan didukung berbagai organisasi pemerhati anak telah melakukan hearing 11 Februari 2014 di gedung DPRD Provinsi Bali bertemu dengan Pansus perancang perda perlindungan anak komisi IV DPRD Provinsi Bali, SKPD dan tim ahli perumus naskah akademik ranperda.

MENGECEWAKAN

Berdasarkan keterangan ketua pansus, Bapak Patra dinyatakan bahwa ranperda perlindungan anak akan terus disempurnakan dan hendak disahkan hingga 31 agustus 2014 dan mesti goal bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan pansus sebagai anggota DPRD Prov. Bali.

Beberapa anggota pansus bahkan jujur mengetahui bahwa mereka sendiri tidak tahu dan belum menerima naskah akademik yang dibuat tim ahli yang mengaku dari dari pusat penelitian dan perancangan peraturan daerah dari fakultas hukum. Legalitas naskah akademik ini patut dicurigai jangan-jangan ada indikasi naskah ini “abal-abal” karena tidak mencantumkan nama para ahli hukum dari fakultas hukum ataukah ada indikasi ini proyek pribadi dosen dari fakultas hukum yang membawa-bawa nama institusi terhormat fakultas hukum Universitas Udayana yang kecil kemungkinan  mencetak naskah akademik ‘amatiran’ seperti yang diserahkan sekretaris pansus komisi IV kepada LBH Bali.

Ketua pansus, Pak Parta bahkan mengaku tidak tahu nama tim ahli perumus naskah akademik yang konon hanya berjumlah empat orang . Hal ini secara jujur disampaikan pada hearing di Ruang Rapat DPRD Prov. Bali dan juga pada saat dialog interaktif di Bali TV 12 Februari bersama dengan LBH Bali.

Naskah akademik yang menjadi dasar utama penyusunan ranperda tampaknya benar-benar dianggap berkas sepele, padahal kunci pemenangan anggota parlemen bukanlah terletak pada keberhasilan mensahkan ranperda menjadi perda. Melainkan kemenangan parlemen akan nyata jika perda bisa digunakan sebagai perlindungan dan dapat digunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD, pemerintah terkait). Sepanjang naskah akademik itu tidak diperbaiki maka ranperda yang “asal-asalan” sebaiknya di tolak saja.

Sayangnya sikap ketua pansus sungguh mengecewakan ketika dalam dialog interaktif ranperda yang tidak jelas kajian ini justru hendak dijadikan “ranperda payung” dan begitu ambisius akan diberlakukan untuk memaksa bupati dan walikota membuat ranperda serupa.  Tentu tidak masuk akal bersikap otoriter semacam ini. Ketua Pansus sendiri tidak yakin  jika bupati dan walikota se-bali memiliki orientasi yang sama dengan gubernur. Dan belum tentu pula eksekutif mau bertindak untuk perda yang tidak jelas kajiannya.  Ngapain juga bupati dan walikota di paksa mengikuti ‘peraturan daerah’ aneh dan tidak akademis seperti itu? jangan salahkan jika mereka pun membangkang pada gubernur dengan aturan yang kurang jelas orientasinya untuk masyarakat.

BINGUNG

Patra mengakui bahwa perdebatan tentang konsep anak diantara mereka masih belum jelas karena setelah mendengar hearing dari masyarakat, ternyata konsep anak diakui sangat luas. Argumentasi dalam naskah akademik juga diakui tidak kuat dijadikan bahan argumentasi karena pansus sendiri belum paham “anak” seperti apa yang akan ditangani dalam ranperda perlindungan anak itu. Dan belum jelas, orientasi perlindungan anak yang dimaksud apakah berperspektif preventif, protektif, kuratif dan lain-lain.

Perdebatan konsep, strategi, penanganan dan sebagainya seharusnya tidak terjadi pada wilayah wacana ranperda, melainkan pada wilayah naskah akademik. Wajar saja pansus bingung, konsep anak berdasarkan berbagai Undang-undang beragam, kebutuhan anak yang ditangani juga beragam, kebutuhan berbeda, jadi jika tim ahlinya sendiri tidak paham konsep anak, kurang kajian sosiologis empirik kebutuhan anak, tidak ke lapangan, tidak pernah bergaul dengan organisasi yang terlibat dalam penanganan anak, hanya menjadi kutu buku yang tidak update informasi, keterangan-keterangan yang diberikan pada naskah akademik sungguh membingungkan siapapun yang membacanya.

PERLU DIKONTROL

Sah-sah saja anggota parlemen mencetak sejumlah produk hukum yang mereka buat dan sahkan sendiri. Sepanjang tidak sekedar menjadi prasasti berdebu, itu adalah hak anggota parlemen yang terhormat. Beruntung pada ranperda perlindungan anak ini, aktivis perempuan dan anak  yang sudah bergerak nyaris 20 tahun berkesempatan membaca naskah akademik ‘abal-abal’ ini sehingga sebagai warga negara, aliansi masyarakat peduli anak bisa mengambil sikap untuk memantau proses pembentukan peraturan yang akan mengatur hidup-mati warga negara di Pulau Bali. bayangkan, berapa banyak produk perda yang berhasil dicetak di atas kertas namun tak berhasil digunakan untuk melindungi warga negaranya?  Kontrol masyarakat diperlukan dalam mengawasi kinerja “Anggota Dewan”. Di tangan orang yang salah, jangan kita serahkan nasib hidup kita!

Saran-saran:

1. Pansus perlu menyelidiki kebenaran adanya tim perancangan ranperda yang mengatasnamakan Universitas Udayana, apakah ini benar ada tim yang resmi ataukah proyek pribadi? Sebab ini menyangkut keabsahan penelitian tentang perlindungan anak. Hal ini menjadi penting karena adanya keraguan terhadap kualitas naskah akademik yang jauh dari mutu akademis sehingga layak untuk dipercaya datanya sebagai dasar penyusunan Ranperda tentang perlindungan anak.

2. Menunda dan memperbaiki

Aliansi masyarakat peduli anak sesungguhnya menyambut baik semangat perlindungan anak ini. Juga, rencana pansus komisi IV DPRD Bali untuk mengundang aliansi untuk workshop , tentunya tidak untuk membahas ranperda melainkan untuk memperbaiki kajian akademisnya. Sebab ranperda yang dibuat, masih bersifat normatif dan men-generalisasi anak dan kebutuhannya.  Naskah akademik adalah kunci keberhasilan bekerjanya peraturan daerah di masa depan. Peraturan yang baik tidak saja mengakomodasi kebutuhan warga dengan tepat, melibatkan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, juga mempertimbangan APBD yang berasal dari dana masyarkat daerah Bali, Duit Rakyat!  jadi segalanya juga diperhitungkan sebagai langkah preventif dan kontrol masyarakat.

Posted in anak berkebutuhan khusus, BALI, KESEHATAN, LSM, pendididkan, penelantaran, peradaban, politik, Uncategorized, wanita dan anak-anak | Tagged | Leave a comment

TOLAK NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERDA PROVINSI BALI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

TOLAK NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERDA PROVINSI BALI

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Terlalu terbiasa masyarakat dininabobokkan dengan ‘menyuapi’ sejumlah peraturan pemerintah dengan iming-iming  dapat memberikan sensasi suatu relaksasi hingga ekstase. Seolah-olah, negara telah memenuhi kebutuhan masyarakat atas jaminan hukum. Apalagi perempuan, pasti langsung setuju jika nasib anak mereka dilindungi undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya.

Belum lagi ketika disodori naskah akademik yang dibuat dengan membawa gengsi dari universitas terkemuka. Bisa jadi kaum ibu-ibu langsung mendukung dengan penuh keyakinan nasib mereka dijamin negara. Begitu tinggi kepercayaan masyarakat terhadap berbagai regulasi dan dengan mudah untuk digiring seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Masyarakat menjadi masyarakat bisu, menerima sakralisasi wacana-wacana hukum yang kesannya luar biasa,  namun kemudian berakhir menjadi piagam tanpa guna.  But not this time, tidak kali ini!

Naskah akademik dan Rancangan Perda Provinsi Bali tentang Perlindungan Anak yang disusun tim peneliti pusat perancangan Hukum FH Universitas Udayana yang diajukan Pansus Komisi IV DPRD Prov. Bali, PERLU DITOLAK SEKALIGUS DIBATALKAN demi tegaknya hukum dan keadilan bagi anak.

Penolakan ini bukan dikarenakan naskah akademik dan ranperda yang mengikutinya tidak penting bagi nasib anak Bali. Sama sekali tidak! Penolakan ini dengan terpaksa perlu dilakukan karena  naskah ini jauh dari kata layak disebut sebagai ‘naskah akademik’ apalagi kelak dijadikan acuan bagi anggota Parlemen Provinsi Bali untuk menerbitkan   suatu Peraturan Daerah (PERDA) . Terlebih lagi, naskah ini dijadikan acuan penting perlindungan nasib masa depan anak.

Begitu pentingnya bahkan, ada indikasi produk hukum ini ‘dipaksakan’ menjadi PERDA sebelum Pemilu. Ini merupakan praktik kekerasan simbolik, pemaksaan kehendak demi pencitraan.  Apa jadinya jika naskah ini beredar di masyarakat dan dibaca oleh akademisi lainnya?  Sungguh hal yang memprihatinkan kalau tidak ingin disebut memalukan. Tentu ada sejumlah argumentasi mesti diajukan sebelum ‘menggugat’ kompetensi para ahli perancangan Hukum Universitas Udayana.

GEGABAH dan AMATIRAN

“Naskah Akademik Rancangan Perda  Provinsi Bali Tentang Perlindungan Anak “jelas-jelas dibuat secara gegabah dan amatiran. Naskah akademik ini kurang memenuhi kriteria sebagai tulisan ilmiah, tanpa dasar kajian akademis tentang anak-anak Bali. Pada bagian latar belakang penyusunan naskah akademik ini di antaranya adanya pernyataan:

“ Tingginya permasalahan yang berkaitan tentang anak sangat memerlukan adanya penegakan hukum (terketik: hokum) yang optimal”.

Apa dasarnya? Memang pada naskah akademik ini  menggunakan data kekerasan kasus anak yang diambil dari yayasan Lembaga Perlindungan Anak Bali. Data LPA  menunjukkan angka kekerasan anak ‘hanya’ mencapai 150 kasus sejak tahun 2011-2013. Pernyataan yang menyatakan tingginya permasalahan anak di Bali ini tentu tidak berdasar, mengingat tidak ada indikator pendamping yang dapat dijadikan pembanding agar  informasi yang disampaikan mendekati akurat, seperti : berapa jumlah anak di Bali? berapa angka kematian bayi di Bali? berapa anak Bali yang tidak bersekolah? berapa yang bekerja? Berapa anak yang dibuang dan ditelantarkan? Berapa anak yang dipenjara? berapa anak yang disabilitas? Berapa anak yang berhadapan dengan hukum? Berapa anak yang menggepeng? Berapa yang diperkosa? Berapa anak yang dipasung? Berapa anak jenius Bali, berapa anak berprestasi di Bali?

Ini baru merupakan sebagian kecil pertanyaan mendasar yang harus diketahui peneliti sebelum menyusun naskah akademik apalagi menjadikannya sebagai peraturan daerah. Sayang sekali, data yang disajikan dalam naskah akademik begitu kecil dibandingkan jumlah anak di Bali (sangat tidak mungkin jumlah anak Bali ‘hanya’ 150?). Dan jika data kuantitatif ini digunakan sebagai dasar pembuatan Perda Perlindungan Anak tentu argumentasinya sangat lemah dan gegabah.

Padahal, stakeholder yang bergerak dalam bidang pemerhati anak itu banyak sekali, seperti: lembaga pendidikan (sekolah dari Paud, SD- SMA). Lembaga pelayanan kesehatan, kepolisian, Bapas, pengadilan,  masyarakat adat, keluarga, forum anak, P2TP2 dan sebagainya yang tentunya memiliki data yang lebih akurat. Selain itu mereka tentu lebih mengetahui problema penanganan anak di lapangan,  dan  mendekati realitas sosial anak Bali.  Jangan salahkan jika membaca naskah akademik ini memunculkan sejumlah asumsi: peneliti meremehkan data lapangan, kemalasan melakukan penelitian lapangan atau karena isolasi yang memerangkap diri dalam teks-teks hukum tanpa memahami realitas nasib anak-anak Bali.

Tapi haruskah masa depan anak Bali menjadi wacana basi-basi alakadarnya seperti ini? Kemudian memaksa masyarakat untuk menerima gagasan seperti ini dalam bentuk Perda? Begitukah? Jika ini benar, tentunya mentalitas seperti ini benar-benar menyedihkan. Penyederhanaan masalah semacam ini tentu merupakan bentuk pembodohan masyarakat yang ‘dipaksa’ menerima studi yang tidak berbobot seperti ini. Dan koreksi terhadap naskah ini menjadi penting untuk mengawasi kinerja-kinerja yang menggunakan dana dari masyarakat.

Selain itu, naskah akademik ini menjadi tampak ‘amatiran’ ketika rumusan masalah dengan hasil analisis yang diajukan, disandingkan dan jawabannya ibarat pepatah: jauh panggang dari api.

Pada rumusan masalah pertama berbunyi: permasalahan hukum apakah yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perlindungan  Anak? Logika dari pertanyaan ini tentu merujuk pada sejumlah produk hukum yang bermasalah jika diterapkan dalam upaya perlindungan anak. Tetapi, pada hasil analisisnya justru disajikan tampilan produk hukum yang digunakan sebagai dasar dalam Ranperda yaitu: UU 12/2011 pasal 5 dan 6, UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (tapi, tampak peneliti tidak konsisen karena, di halaman lain disebut, UU No 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak), PP No 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan, Peraturan Daerah Provinsi Bali No 1 tahun 2008 . Itupun tidak mengikutsertakan produk hukum yang lebih fresh seperti UU SPPA tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada rumusan masalah kedua berbunyi: Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perlindungan anak? Hasil analisisnya: tidak ada! Terlalu banyak ‘bunyi-bunyian’ yang dikutip menurut beberapa ahli hukum, tapi tidak menjawab pertanyaan yang diajukannya sendiri.

Pada rumusan masalah ketiga berbunyi: Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan dan jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan  Daerah Provinsi Bali tentang perlindungan anak? Jawaban yang diberikan penuh kegalauan dan kegamangan seperti terkena sindrom ‘schizophrenia’: yang penting menabur sejumlah kalimat, tak penting bermakna atau tidak. Sasaran yang diwujudkan pastinya untuk perlindungan anak, namun anak seperti apa yang akan disasar dalam naskah dan ranperda itu? tidak jelas.

Peraturan Daerah tentunya tidak sama dengan Undang-Undang meskipun produk ini harus mengacu pada produk perundang-undangan yang ada di atasnya. Gejala ‘copy-paste’ bunyi-bunyian dalam produk hukum dan kemudian mencantelkannya dalam peraturan daerah tanpa kajian yang serius dan ilmiah tentu merupakan tindakan yang gegabah.

TAK PAHAM KONSEP ANAK

Konsep anak yang diajukan dalam naskah akademik ini masih “standar” kutipan pasal 1 Konvensi Hak Anak, bahwa anak adalah:

“…setiap manusia yang berusia 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia anak dicapai lebih awal”.

Definisi anak berdasarkan diskusi terfokus yang diselenggarakan LBH Bali dalam menganalisa RANPERDA tentang perlindungan anak, begitu banyak menyajikan realitas sosial anak-anak Bali. Padahal kenyataannya, berbagai produk hukum mendefinisikan anak dengan umur yang beragam. Bicara anak tentu tidak melulu bicara soal umur, tetap lebih luas dari itu tentang bagaimana anak itu hidup, bertumbuh secara riang.

Anak merupakan suatu definisi yang bersifat kompleks secara kultural dan sosial. Dalam institusi pendidikan dikenal istilah “anak berkebutuhan khusus”, “anak dengan layanan khusus”. Selain itu ada istilah “anak Negara”,” anak disabilitas”, “anak dari penyandang disabilitas”. Dan perkembangan terbaru sebagai praktisi hukum peneliti mestinya sudah tahu ada istilah “Anak Berhadapan” dengan Hukum dan “Anak Berkonflik” dengan hukum. Belum lagi anak-anak “berdarah campuran” berdwikenegaraan” dimana posisi mereka dalam peraturan perlindungan ini? Dalam dunia kesehatan dikenal istilah, janin, bayi, balita, masa pubertas dan sebagainya. Dan mereka semua ini berhak mendapatkan jaminan perlindungan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Jadi ‘realitas’ sosial wajah anak-anak Indonesia termasuk di Bali tidaklah sama dan perlakuan yang dibutuhkanpun tidak dapat diseragamkan. Definisi anak  yang kompleks ini mencerminkan realitas kehidupan anak yang tidak sesederhana definisi yang diajukan. Terlebih lagi di Bali masalah seksualitas anak menentukan perlakuan yang menjadi pemicu sejumlah diskriminasi dan kekerasan terhadap anak, seperti: konsep purusa dan pradana yang masih bersifat politis, mempengaruhi posisi dan disposisi sosial termasuk masa depan anak.

Semestinya kompleksitas kebutuhan anak inilah dijadikan dasar-dasar argumentatif bagi penyusunan latar belakang akademik dan data-data yang akurat. Sayangnya hal-hal urgensi berkaitan dengan kebutuhan anak, tidak sampai dalam Naskah Akademik dan juga Ranperda Perlindungan Anak.

TIDAK MEMENUHI VALIDITAS HUKUM

Pada halaman 21 naskah akademik ini disampaikan bahwa validitas hukum atau keabsahan suatu hukum sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan:1) landasan filosofis, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut suatu negara; 2) sosiologis, mencerminkan tuntutan dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat; 3) yuridis, sebagai norma hukum, adanya kesesuaian hubungan kondisi dengan akibatnya, adanya lembaga yang berwenang) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi; 4) politis, sesuai dengan cita-cita dan konstitusi.

Naskah Akademik ini jelas tidak memenuhi aspek sosiologis dan telah mengabaikan realitas sosial tentang anak-anak Bali: bagaimana anak hidup, tumbuh dan berkembang anak di tanah Bali. Rancangan Peraturan Daerah (perda) tentang Perlindungan Anak setidaknya secara ideal melibatkan landasan filosofis kearifan Sosial Budaya Bali dalam menata dan mengatasi masalah sosial termasuk dalam perlindungan anak, termasuk melibatkan masyarakat adat Bali. Namun ini pun tak tampak dalam naskah akademik ini.

KOORDINASI KERJA SKPD TIDAK JELAS

Naskah akademik dan juga Ranperda Tentang Perlindungan Anak yang hendak dipaksakan ‘sukses’ ketok palu menjadi PERDA sebelum pemilu 2014. Ini menyisakan banyak problematik yang dirasakan beberapa stakeholder dalam SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (aparat terkait) yang terlibat di dalamnya.

Dalam diskusi membahas Ranperda tentang Perlindungan Anak, perdebatan koordinasi para pihak dalam ruang lingkup pemerintahan masih tidak jelas, tumpang tindih. Bidang pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak melalui P2TP2A mengeluhkan dana yang terbatas tidak sebanding dengan dengan ribuan kasus-kasus yang dihadapi. Pihak kepolisian membutuhkan shelter bagi anak yang berhadapan dengan hukum, selisih paham tentang “Rumah Sosial Perlindungan Anak” yang menurut Dinas sosial itu hanyalah sebagai tempat konsultasi bukan untuk shelter.

Ini baru sebagian kecil dari kekacauan jalur komunikasi dan koordinasi yang harus dihadapi dalam internal pemerintahan. Sejumlah aktivis perempuan dan stake holder lainnya termasuk dari dinas pendidikan, pengadilan juga mengharapkan “Anak Berkonflik” dengan hukum tidak dipenjarakan di lapas  orang dewasa, selain faktor Lapas Anak Gianyar yang berlokasi di Karangasem dirasakan terlalu jauh sehingga ada desakan untuk menyiapkan tempat yang lebih dekat dan representatif untuk anak-anak yang berhadapan hukum.

Penyusunan naskah akademik ini tampaknya belum sampai pada bagian ‘membaca realitas’ atau melakukan kajian kontekstual yang serius dalam penyusunan rancangan perlindungan anak ini. Apa yang dipaparkan dalam naskah akademik ini baru terbatas menyajikan pengetahuan hukum  secara umum.

TOLAK ‘PROYEK’ RANPERDA PERLINDUNGAN ANAK 

Naskah akademik dan Ranperda Perlindungan Anak perlu ditolak! Naskah akademik ini argumentasinya sangat lemah, prematur dan baru sebatas memamerkan pengetahuan tekstual tentang hukum yang sebenarnya juga bisa diakses masyarakat melalui internet. Kajian ‘kontekstual’ berbasis realitas sosial dan kajian budaya dengan melibatkan stakeholder belum disentuh dalam kajian akademis ini. Semestinya dalam naskah akademik dan juga Ranperda Perlindungan Anak ini,  UU SPPA ini perlu dijadikan salah satu dasar bagi terbentuknya Perda Perlindungan Anak.

Undang-undang No 11 tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah disahkan sejak 2012 dan baru akan diberlakukan Agustus 2014, inipun beberapa bagian pasalnya tengah di-uji material-kan oleh Ikatan Hakim Indonesia dan disetujui MK. Sayangnya kehadiran UU SPPA tampaknya alpa dicantumkan, entah karena peneliti tidak ‘update’  informasi, ataukah karena “lupa” memang menjadi penyakit kronis yang harus dilawan oleh bangsa ini. Padahal UU SPPA ini relevan dengan topik perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang menjadi korban maupun pelaku.

Naskah akademik dan Ranperda Perlindungan Anak harus berani untuk ditolak, karena tiada gunanya menciptakan produk hukum yang tak berguna dalam kenyataan, hanya dipaksakan untuk pencitraan aktor-aktor politik dengan kinerja yang tidak maksimal dengan mengorbankan nasib anak-anak Bali.

Setidaknya naskah akademik ini memberikan gambaran tentang realitas betapa tidak seriusnya penanganan nasib anak Bali. Anak masih dianggap sekedar ‘proyek’ wacana, tanpa keseriusan untuk benar-benar memikirkan bagaimana naskah akademik ini layak menjadi dasar bagi terbentuknya Ranperda Perlindungan Anak dan dapat diimplementasikan. Sudah saatnya masyarakat juga mesti ‘melek hukum’ dengan membaca secara hati-hati berbagai produk hukum yang dibuat kaum intelektual, untuk menghindari manipulasi dan pembodohan masyarakat.

Sumber:

http://dayugayatri.wordpress.com/tag/ranperda-perlindungan-anak/

Diskusi kelompok terfokus yang diselenggarakan YLBHI-Bali 13 Januari 2014 dan 22 Januari 2014

Posted in naskah akademik ranperda Bali, pendididkan, wanita dan anak-anak | Tagged | 5 Comments

Memperebutkan dan Mempertaruhkan Buleleng dalam Pilkada Gubernur 2013

Secara pribadi, Pilkada Gubernur Bali kali ini cukup menarik. Bukan karena kandidatnya, melainkan karena  pentingnya posisi masyarakat Buleleng dalam percaturan politik Bali sebagai asset yang diperebutkan sekaligus dipertaruhkan.

Karakter masyarakat yang dikenal berwatak keras, bersuara lantang, tanpa tedeng aling-aling, to the point, tanpa basa-basi,  kini suaranya diperebutkan untuk memperkuat “koor” bagi kemenangan para kandidat. Steriotipe yang dilabelkan pada Orang Buleleng ini mirip-mirip orang Batak-lah, dan mirip bonek Surabaya.

Masyarakat Buleleng, tak masalah disebut semacam masyarakat dari ras K9 : buldog (Buleleng Dogen, just Buleleng-nese, Orang Buleleng), Pitbull (pemuda intelek Buleleng). Seruan “Cicing Nani!” (Anjing, Kau!) pun bukan masalah. Itu adalah bentuk bahasa cinta, persahabatan dan solidaritas.

Selain itu,  dalam metafora kehidupan, se-ekor anjing biasanya dianggap   berharga ketika menjadi penjaga tuan dan propertinya (watchdog),  dan pintar menggonggong dan ‘bise makerah’ (pandai bertarung). Selain itu, anjing dipelihara sepanjang tidak menggigit tuan yang memberinya makan dapat ditafsirkan sebagai kesetiaan abdi pada sang Tuan sepanjang tidak berlaku sebaliknya.

Jadi, Mengapa Orang Buleleng menjadi penting dalam politik pilkada Gubernur Bali?

Di sadari atau tidak,  karakter  liar (dalam bahasa yang lebih sopan : liberal), nekad dan mudah diprovokasi untuk berkelahi  ini juga menjadi nilai penting untuk melibatkan Orang Buleleng dalam ‘arena gladiator’ Politik Pilkada Gubernur 2013.

Ya, karena suara lantang mereka! Karena mereka begitu tegas meneriakkan sesuatu tanpa selubung. Suara masyarakat Urban Buleleng di perkotaan pun cukup masif dan tidak sedikit  darinya membaur sebagai bagian dalam ormas-ormas ‘pengamanan’, sebagai bentuk solidaritas Buleleng perantau, sama halnya budaya rantau  masyarakat  Bali Timur (Karangasem).

Namun di sisi lain, suara kasar yang langsung meluncur bebas tanpa selubung dan rahasia ini juga seringkali menjadikan kehadiran Orang Buleleng kurang disukai untuk memimpin kaum priyayi yang membutuhkan etika, sopan santun, kelemah-lembutan, rasa hormat dan tata krama semacam itu. Persoalan karakter budaya yang normatif semacam ini ternyata bukan persoalan sepele apalagi dalam kultur budaya masyarakat Bali selatan yang dikitari peradaban puri-puri, cita rasa primordialisme yang begitu mengental dan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Bagi orang Buleleng ‘keratuan’ bisa jadi wacana ‘meboye’ alias wicara nostalgia, nonsense dan tidak penting. Sebaliknya, bagi masyarakat Bali Selatan (khususnya dalam steriotipe karakter Orang Badung dan Denpasar), unggah-ungguh bahasa  yang mengedepankan kesantunan bahasa wicara dan bahasa tubuh merupakan nilai penting dalam kehidupan mereka. Seringkali, orang Bali selatan menyalahtafsirkan kelugasan Orang Buleleng sebagai kekasaran dan kehinaan. Ini steriotipnya dan ini faktual. Dari perspektif kebudayaan, karakter masyarakat yang khas melahirkan keunikan kultural  dalam bahasa, merupakan aspek penting peradaban sosial dan politik.

Asumsi adanya kegalauan politik yang bersumber akibat terjadinya  gegar budaya dalam  memahami perbedaan dan karakter budaya (khususnya bahasa) dapat terlihat dari kegagalan koalisi Gubernur dan Wakil Gubernur yang lalu. Kok Bisa?

Kinerja kedua tokoh penting nomor satu Bali Pastika-Pupayoga ini tidak perlu diragukan secara sosial. Siapa sih yang meragukan program  Bali Mandara yang digaungkan kedua tokoh itu di masa lalu? Namun faktanya, budaya komunikasi diantara keduanya menjadi penghalang  terbesar harmonisasi internal birokrasi dalam pemerintahan provinsi Bali.

Sehingga, kehadiran kaum aristokrat Buleleng, Dewa Sukrawan dibutuhkan dan kini telah hadir untuk mengimbangi komunikasi Puspayoga, kandidat Gubernur Bali yang juga bangsawan Denpasar.  Saya  pribadi berharap komunikasi kaum bangsawan ini  berlangsung abadi sehingga koalisi partai dan  puri ini menjadi medan kuasa yang benar-benar solid.

Pilkada kali ini faktanya memang memperebutkan kuasa-kuasa Buleleng dan menyisakan kecemasan di masyarakat karena beredarnya rumor akan terjadi semacam ‘makar’ jika salah satu kandidat menang. Rumor ini sudah beredar sejak sebulan lalu. Saya tidak cemas dengan rumor ini melainkan, saya cemas dengan politik adu jangkrik yang mungkin terjadi sebagai ekses dari kampanye politik.

Buleleng, diperebutkan bukanlah tanpa alasan.

Buleleng masih menjadi kuda hitam permainan catur politik. Buleleng, kota yang sewaktu-waktu menjadi magma panas dan repetisi sejarah kekerasan Politik 65 (gestok) yang menghancurkan persaudaraan, solidaritas masyarakat Buleleng di masa lalu, hendaknya tidak terjadi sebagai ekpresi dendam sejarah karena ‘isu kerusuhan’ dan intimidasi yang mengulik-ngulik kuping kaum muda Buleleng.

Politik sering kali menggiring Buleleng yang keras, menjadi ringkih dan selalu mudah untuk disulut bara-bara politik dan menjadi instrumen penting untuk menekan lawan-lawan politik.

Ingat!

Siapapun gubernur dan wakil gubernurnya, belum tentu berhasil menurunkan harga minyak, listrik, dan kebutuhan masyarakat yang semuanya tergantung dari sistem politik yang lebih luas. Meskipun demikian, masyarakat dapat menggunakan hak suara dengan baik untuk memilih dan untuk tidak memilih sesuai dengan asas demokrasi.Kehancuran kehidupan tidaklah diperlukan untuk kampanye pilkada, sebab kehidupan ini masih panjang dan bermakna. Harapan saya, Buleleng tetap waspada agar tidak mudah di adu jangkrik dalam pilkada agar tidak  terjadi repetisi kekerasan politik yang merenggut seluruh nafas kehidupan.

Note:
mari jaga Buleleng tetap damai

Posted in Keraton Bali, MULTIKULTURALISME, peradaban, politik, Uncategorized | Tagged , , | 5 Comments

TARU PRAMANA : ENERGI HIDUP DAN KEHIDUPAN

Masyarakat Bali mengenal konsepsi pramana, energi kosmis yang menggerakkan setiap mahluk hidup. Manusia memiliki tri pramana, yakni: bayu, sabda lan idep. Energi bertumbuhkembang, kemampuan komunikasi, dan budi pekerti. Hewan dinyatakan  memiliki dwipramana, bayu dan sabda. Mereka bertumbuh-kembang dan berkomunikasi tanpa budi pekerti. Sementara, tetumbuhan  diyakini hanya memiliki eka pramana, bayu pramana yaitu kemampuan untuk bertumbuh-kembang. Indikator ini hanyalah memudahkan untuk memilah kuasa dalam kerajaan semesta ini. Sudah pasti manusia yang menciptakan diskriminasi ini semata-mata untuk unjuk, bahwa kerajaan manusia lebih kuasa dibandingkan dengan yang lainnya. Meski pada kenyataannya, tidak sedikit manusia yang beringas dan buas bahkan mampu lebih kejam dari binatang. Memangsa spesies sendiri. Bapak ‘memangsa’ anak gadisnya, ibu-anak saling membantai. Sumanto menggali kuburan untuk menyembelih mayat. Padahal makanan berlimpah di dunia ini. Jeruk kok makan jeruk, kata iklan. Homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Begitulah kenyataannya, asal jangan digeneralisasi.
 
Taru, tetumbuhan hidup apakah sesederhana itu? Bukankah pengetahuan modern juga telah mengakui bahwa tetumbuhan tak beda dengan manusia. Mereka memiliki kerajaan (kingdom), spesies, genus, saudara, sepupu dan kerabat dekat. Taru memiliki jenis kelamin, bereproduksi, bersetubuh, berkembang biak. Taru memiliki organ tubuh, memiliki nama dan pekerjaan. Sifat baik dan jahat juga melekat.  Sama saja seperti manusia. Taru di dunia adalah saudara umat manusia dan spesies binatang. Eksistensinya esensial bagi hidup dan kehidupan. Hanya saja, pada  evolusi pengetahuan, sepertinya kemampuan berkomunikasi manusia dengan Sang Taru nyaris lenyap. Jelas kenyataan ini mengikuti  penurunan tingkat kesadaran dan pemahaman manusia pada hakikat tetumbuhan hidup bertumbuh. Padahal, beberapa cerita rakyat, kemampuan manusia bercakap dan memahami bahasa binatang dan tetumbuhan cukup banyak diulas. Katakanlah, Angling Dharma, Shakuntala, bahkan Rsi Astika pada cerita Parikesit, Prabu Rama yang bercakap dengan raja kera Hanuman, bahkan hingga di jaman milenium Harry Porter dikisahkan bisa bicara dalam bahasa  ular. Percaya atau tidak terserah anda.   
 
Filosofi hidup tetumbuhan sangat menarik jika direnungkan. Diantara manusia dan binatang hanya taru yang tidak lari dari penderitaan hidup. Ketika akarnya mulai tertancap di dalam tanah, bergelut diantara bebatuan, menumpang nasib pada karib lain sebagai parasit, detik itu juga tetumbuhan menghadapi hidup dan kehidupannya. Pasrah dan berserah pada suratan alam. Hingga saat ini belum ada bukti tetumbuhan bunuh diri tak kuat menghadapi hidup, seperti yang dilakukan paus raksasa atau manusia pengecut. Berani mati tak berani hidup. Tetumbuhan tertancap sembari tetap menjalankan dharmanya. Ia memberi hidup bagi dirinya dan hidup dan kehidupan lain. Sang Taru juga guru yang berjasa.
 
Tidak sedikit kiasan  bermanfaat bagi pengetahuan manusia yang diambil dari  cara hidup sang Taru. Seperti padi, makin berisi makin merunduk diperuntukkan bagi mereka yang tengah mencapai puncak kejayaan agar tetap eling dan rendah hati. Buah kedondong, luarnya licin dalamnya nyelekit, untuk manusia penjilat. Dalam Bahasa Bali, misalnya: Mekayu di natah, lelor (pohon kelor) yang diperuntukkan  untuk seseorang yang tengah jatuh cinta. Aengan ken kepasilan yang artinya bahagia di atas penderitaan orang lain. I Babakan pule,orang yang menyerahkan dirinya untuk membantu orang lain dan sebagainya. Asal jangan meniru pohon kayu cendana. Ia bertumbuh menjadi parasit, menghisap saripati kehidupan tetumbuhan yang lain. Maka jangan heran jika mereka yang tinggal di Jalan Cendana kerap dituding seperti Cendana, wangi menjadi pujaan  namun menghisap kehidupan.
 
Taru Pramana adalah energi hidup. Taru menjadi menarik diulas karena eksistensinya mulai terabaikan. Ada indikasi manusia menganggap tetumbuhan tak lebih dari sekedar onggokan batang kayu mati, tak beda dengan sebongkah batu. Bisa dilihat sepanjang jalan di kota Denpasar. Trotoarisasi yang diikuti penghijauan dilakukan para sarjana intelektual berotak udang bisa jadi contoh. Mereka pikir, tunas pohon hanya tumbuh selutut. Saat tetumbuhan tumbuh membesar, akarpun mulai membentang. Mengoyak trotoar semen berwarna merah. Trotoar bolong jebol, got mampet sana-sini. Padahal kuasa  rerumputan menjaga aliran got, aliran air persawahan (subak) telah bertahan ratusan tahun. Murah meriah, praktis. Manusia tampaknya mulai lebih dungu dari keledai. Sudah tahu pohon makin besar, tetap saja keras kepala membeton sang Taru. Trotoarisasi dan penghijauan jadi proyek sekumpulan manusia bebal. Bikin lagi, jebol lagi. Ujung-ujungnya ya duit. Penting proyek jalan terus.
 
Hakikat tumbuh tetumbuhan. Menjatuhkan dedaunan dari tubuhnya untuk makanan sehari-hari. Begitu terus mendaur hingga bertumbuh. Mereka saling  bercakap dengan tetumbuhan lainnya lewat bisikan angin. Entah untuk sekedar bergosip atau bercinta. Angin senantiasa menjadi perantara kisah cinta tetumbuhan jantan dan betina. Menjadi saksi persetubuhan putik dan serbuk sari. Kupu-kupu dan serangga bagaikan comblang atau biro jodoh yang bergerak centil dan lincah. Tetumbuhan bisa patah hati dan mati meranggas.
 
Ini kisah nyata.
Di sekolah dasar SD 6 dan SD 4 Pemecutan Denpasar, Jalan Setiabudi hidup sepasang beringin Ancak, jantan dan betina.Pasangan in hidup berjejer di tengah halaman sekolah yang menjadi batas kedua sekolah itu. Sekian generasi masyarakat desa bersekolah di tempat itu dan bermain di bawah naungan pohon rindang. Gelap namun nyaman. Anak-anak SD bermain riang seperti diselimuti kasih sepasang pohon tua. Kepala sekolah dan orang tua anak-anak  mengingatkan pohon itu angker, tenget. Makanya anak-anak tidak boleh bicara bohong dan berkata-kata kotor dan kasar di sekolah. Ketika kecil, anak-anak desa   percaya. Setelah dewasa, mereka memahami cerita dibuat untuk memelihara kehidupan sepasang pohon itu dan mengajarkan etika lingkungan bagi diri mereka.
 
Suatu ketika Kepala sekolah baru datang. Terganggu dengan gelap dan dedaunan kering sepasang pohon beringin Ancak. Katanya: itu Kotor! Maka ditebanglah sebatang pohon angker agar pembetonan halaman tempat upacara bendera terlaksana. Halaman menjadi terang dan bersih, pikirnya. Sebatang pohon ditebang rebah. Sebatang pohon beringin ancak yang masih tersisa nelangsa. Tak kuat menahan kesepian dan kesendirian, akhirnya rebah mencium tanah. Mati!
 
Penduduk desa yang pernah bersekolah, beranak cucu terkejut. Kehilangan rindang, kehilangan kenangan. Sang kepala sekolah membuat upacara permohonan maaf pada jasad sepasang pohon itu dan masyarakat yang resah, ngaturang guru piduka. Orang semacam itu sudah pantas menerima pastu kutuk Sang Taru juga betara embang. Kepala sekolah idiot tak mampu mengembalikan usia, kehidupan, cerita, kenangan masa kanak-kanak yang tumbuh diantara kedua kaki sepasang pohon beringin ancak itu. Sekolah itu kini begitu terang namun terasa garing. Semenjak saat itu, anak-anak SD di sana tak pernah lagi merasakan menjejakkan kakinya di dingin tanah dan lekukan akar pohon. Karena semuanya telah dibeton sang kepala sekolah berotak beton.
 
Pohon ancak itu hanyalah satu contoh kekejaman manusia dengan melakukan tindakan pembunuhan      berencana.Tak punya rasa pri pertaruan. Banyak tindakan manusia yang tanpa disadarinya telah merenggut kehidupan Sang Taru. Para perokok membuang puntung rokok di setiap pot-pot bunga, dan rerumputan. Asbak besar, katanya! Tumbuhan di pot keracunan hingga daunnya menguning, who cares?
 
Betonisasi telah merambah situs spiritual di pura-pura. Pura dalam hegemoni beton atas tanah. Demi  konsepsi kebersihan yang ngawur, demi kenyaman para pemedek, umat yang kian manja. Komunitas tetumbuhan di pura-pura resah. Mereka tak lagi bisa makan dan minum. Dedaunan kering yang mereka jatuhkan untuk persediaan makanan sehari-hari, juga minuman dari tetes embun pagi dan hujan musiman tak lagi bisa mereka nikmati. Para pemangku menyapu dedaunan kering hidangan utama Sang Taru. Para pangempon, pengurus pura, membeton tanah areal pura. Tetumbuhan hidup dengan tidak wajar karena permukaan tanah dilapisi beton. Lantas dari mana mereka harus mendapatkan sumber makanan dan minuman? Maka dapat diprediksi dalam waktu singkat pohon-pohon besar dan angker di pura-pura akan rebah, mati resah tak dapat makan dan minum. Dan umat hanya peduli mencakupkan tangan sembari  berdoa agar arwah yang bersemayam di pohon mendapat tempat yang nyaman. Andaikan arwah itu bisa bicara, tentu dia akan protes dengan betonisasi di atas jasad mereka. Sang arwah terlanjur jengkel, bungkam sembari membuat salah seorang penjaga pura kerawuhan. Kesurupan, rasain!
 
Ini masih lebih baik nasibnya dengan pohon palem di sepanjang Jalan Sudirman. Berpuluh-puluh paku tertancap, melubangi dan melukai mereka. Hanya untuk bertenggernya sepanduk iklan yang tak seberapa estetik. Manusia tak peduli betapa perih dan pedihnya hidup dengan luka yang  semakin parah menjadi rumah serangga pengerat tubuh mereka.Bagi para pebisnis advetorial, batang pohon itu tak beda dengan tiang listrik kali ya? Mereka tak peduli suatu ketika pohon itu rebah karena sakit menimpa manusia, mengambil jiwa orang. Padahal pohon yang hidup dengan wajar, mati tua dengan tanda dan penanda yang bisa dimengerti secara universal.Pastilah orang akan berpikir O.. pohon itu sudah renta dan sakit, sebentar lagi akan mati, maka mari kita berjaga-jaga.
 
Suatu ketika seseorang berinteraktif di radio menyalahkan pohon sebagai penyebab penyakit sanak saudaranya. Menyalahkan si pohon mangga yang tumbuh di tengah halaman. Menyalahkan si kembang jepun yang sekarang menjadi trend, mestinya tumbuh di kuburan.Begitu menurutnya. Oh, my god. Aduh ratu betara. Sebaiknya orang itu menyalahkan si empunya pohon. Mungkin salah menempatkan pohon itu, tidak merawatnya. Sudah tahu tinggal di BTN tipe rumah dara, kalau menanam beringin raksasa, ya pastilah menjebol rumah tetangga.Pohon hanya tahu hidup dan tertancap seperti paku. Kalau dia bisa pindah, mungkin pepohonan itu akan memilih hidup di hotel saja.Ada gardener yang merawatnya. Kasus ini memang sederhana, tapi ini menunjukkan fakta kesadaran manusia tentang hakikat tumbuh tetumbuhan bertumbuh memang minim.
 
Jelas. Taru energi hidup dan kehidupan. Tetumbuhan kerja menghisapkan racun yang mengambang dipermukaan karena karbon dioksida dan gas freon.Taru menjaga pertiwi dan sumber air lewat akar-akar serabutnya. Kerja Sang Taru  begitu berat tanpa kontribusi yang sepantasnya dari manusia.Tiru taru untuk bertumbuh. Menjadi mandiri, menghidupi  diri dan menjaga kehidupan. Taru memberi rindang, rasa aman dan keseimbangan hidup.Taru memberikan berkah kehidupan, meningkatkan roda perekonomian masyarakat, obat tubuh dan jiwa. Tubuh tetumbuhan tumbuh memberikan hidup bagi masyarakat. Begitu besar jasa Sang Taru dalam kehidupan ini, tidakkah sudah sepantasnya mereka mendapatkan kesempatan hidup dengan aman dan wajar?. Tanpa betonisasi dan illegal logging, semisal? Biarkan mereka tumbuh di dalam rumah mereka dengan damai, yang kita sebut hutan. Biarkan mereka menjaga dan manafkahi satwa liar dengan tubuh mereka. Menjadi penjaga hidup dan kehidupan.
 
Menebangnya tanpa nurani menumbangkan pilar kesimbangan hidup semesta ini. Taru pramana, energi hidup dan kehidupan mesti ditata dan dijaga. Om taru pramana Om, semoga segala energi hidup dan kehidupan menyemangati dunia dan semesta.
 
 
Posted in Uncategorized | Leave a comment

THE POWER OF POETRY READINGS COMPETITION

Puisi (poetry) sebagai bagian dari sastra menarik dicermati. Eksistensinya dalam  kurikulum pendidikan kesusastraan khususnya dalam pelajaran Bahasa Indonesia, acapkali dipandang remeh dibandingkan pendidikan science dan bahasa Inggris. Namun, keberanian pendiri dan pengurus Sanggar Rare perlu mendapat apresiasi dan penghargaan tinggi. Dalam 12 tahun terakhir, mereka  menjadikan puisi sebagai medan pembentukan karakter anak bangsa, dengan menyelenggarakan lomba baca puisi (poetry readings competition)  untuk anak tingkat sekolah dasar.  

 

Puisi dan Anak-Anak Yang Luar Biasa

Puisi hadir memberikan “panggung” bagi anak-anak untuk belajar menghayati kata dan menghargainya, lalu menampilkan dirinya secara terhormat. Antologi puisi anak begitu polos menyingkap alam pikir dan kehidupan anak yang sederhana: kasih anak pada ibu, atau ekspresi gaya hidup  urban-metropolis yang hadir dalam karya dengan judul yang tak bisa: Ayam Goreng dan Burger. Orang dewasa mungkin tertawa dengan judul dan isi puisi ini. Tetapi, anak membuat karya tersebut sebagai tugas yang dilakukan dengan sungguh dan membawakannya dihadapan penonton dengan sepenuh hati.

Melalui lomba baca puisi, anak belajar berujar dengan benar, jelas, lantang, ekspresif dan bertarung di panggung sendirian untuk menghadapi peserta dan penonton dari berbagai kalangan. Dapat dibayangkan tingkat tekanan psikologis anak  usia 7-12 tahun yang tampil dihadapan ratusan penonton, dengan membawa serta beban kehormatan bagi sekolah dan kebanggaan bagi orang  tuanya. Keberanian dan semangat anak dalam lomba baca puisi se-Bali yang diselenggarakan Sanggar Rare di Bale Banjar Kedaton 16-17 Februari lalu, telah menunjukkan potensi anak sekolah dasar yang luar biasa.

 

Puisi dalam Pertarungan Kata dan Kuasa

Dalam proses lomba baca puisi tingkat sekolah dasar, juri telah bertugas maksimal menilai peserta yang diperkenalkaan berdasarkan angka undian, tanpa nama dan asal-usul sekolah apalagi silsilah keluarganya dan kekuasaan orang tuanya. Namun, medan pertarungan kata dan kuasa tampak mengeras, tidak saja diantara peserta tetapi juga dikalangan orang dewasa. Sekolah dan orang tua menuntut anak untuk tampil menjadi kebanggaan. Kekuasaanpun turut bermain dalam pendidikan duplikasi anak menjadi “diri” yang diinginkan guru  atau pelatihnya, untuk kesuksesan anak dalam lomba. Namun, kompetisi lomba puisi anak tidak luput dinodai hasrat para orang dewasa dengan dasar pemikiran “anak saya tampil paling bagus” juga “sekolah kami mesti ada dalam daftar pemenang”. Apapun caranya!

Bahkan ada orang tua yang protes dan mengancam akan menganalisa kembali proses kompetisi dengan sastrawan hebat lainnya, untuk membuktikan bahwa penampilan anaknyalah yang terbaik. Seringkali orang-orang dewasa semacam ini tidak menyadari bahwa mereka berpartisipasi ‘merusak’ kepribadian anak dengan menuntut  anaknya  menjadi yang terbaik. Namun, orang tua seringkali abai untuk menyiapkan mental anak, ketika dihadapkan pada kekalahan apalagi kegagalan. Mungkin memang banyak sastrawan yang dapat menjadi juri membaca puisi yang benar, namun sebagai salah satu juri lomba baca puisi anak, karakter dasar anak-anak yang alamiah dan riang merupakan landasan penilaian yang penting selain keberanian, kemampuan membaca dan mengekspresikan teks. Kekuatan puisi justru lahir dari ekspresi kata dan pesona-personal (karakter diri) anak.

Dalam kompetisi ini, tidak sedikit anak tampil dengan kehilangan sifat naluriahnya menghayati setiap kata yang diucapkannya. Tidak jarang anak yang berusia 7-10 tahun merubah nada bicaranya menjadi bariton, intonasinya seperti orang dewasa yang berusia 40 tahunan (memiripkan dengan suara pelatihnya). Dan yang lebih aneh sekali, sebagian besar dari 580 peserta menampilkan puisi dengan nada seperti orang menahan tangis, ekpresi kemarahanan dan teriakan serta pembacaan yang penuh ketergesaan. Ini menunjukkan minimnya pengajaran penghayatan teks dan konteks untuk pilihan puisi anak yang dilombakan, dengan judul : Ayam Goreng, Buger , Bunda, Dalam Kenangan, Kumbang, Pantai Sanur, Teknologi, dan Ujian Sekolah.

Militerisasi dalam gaya pendidikan sastra apalagi dalam teknik membaca puisi tampak ketika karakter anak yang polos, kemudian membawakan puisi dengan gaya, ekspresi wajah dan gerak tangan yang seragam, khususnya bagi yang  berasal dari satu sekolah atau satu pelatih yang dipersiapkan untuk anak berlomba. Mungkin dengan bergaya bak orang dewasa dihadapan penonton, anak tampak tampil profesional. Sayangnya, menghilangkan kepribadian anak untuk menghadirkan dirinya sendiri  telah memasung kreativitas, menggerus sifat alamiah  anak, dan memandulkan penghayatan anak tentang kata dan bahasa  yang dibaca dan didengarnya sendiri. Puisi seperti halnya syair atau lirik dalam lagu, perlu dihayati sesuai dengan teks dan konteksnya.

Kontemplasi

Dunia anak adalah wajah keriangan dunia. Kehidupan anak seperti halnya puisi, mengalir dalam kata dan waktu. Ada atau tidaknya kompetisi lomba baca puisi, anak akan semakin dewasa dan permainan kata akan semakin terasah. Orang tua diharapkan mendukung partisipasi dan potensi anaknya dengan membiarkannya tumbuh secara wajar tanpa intervensi termasuk menghargai keputusan dan kredibilitas juri lomba. Perlu dicatat, lomba baca puisi anak tidaklah sama seperti kompetisi orang dewasa. Anak sekolah dasar yang berlomba ditujukan untuk berproses dan memahami bahwa konsep kemenangan ada dalam banyak rupa, seperti: mau dan mampu tampil di hadapan publik, adaptif, menghargai diri sendiri dan orang lain. Dengan mengikuti kompetisi, anak mengikuti proses belajar dari orang lain, memperkaya pengalaman kehidupan serta meningkatkan kepercayaan diri untuk mampu melewati berbagai tantangan.

Sesungguhnya, seluruh peserta lomba baca puisi telah menjadi pemenang, jauh sebelum juri mengumumkan nama-nama sang Juara. Sebab, keberanian tidaklah bisa diukur dengan deret angka absolut. Sang Juara terpilih adalah anak bangsa terbaik yang hadir diantara yang terbaik, dan puisi telah mengantarkan mereka menjadi pemenang. Mereka sesungguhnya telah menjadi “pemenang” dalam menaklukkan dirinya, merubah ketakutan menjadi keberanian dan  mengolah kemauan  menjadi kemampuan.  Gagasan lain, perlu adanya workshop kesusastraan bagi para pembina sastra sekolah (guru atau pembina) untuk mendapatkan kesatuan persepsi memahami  kompetisi lomba baca puisi, khususnya dalam hal penghayatan bahasa, teks dan konteksnya bagi anak. Apalagi, kompetisi tingkat anak sekolah dasar ini diselenggarakan setiap tahun untuk kesuksesan kompetisi berikutnya.

Panggung Lomba Baca Puisi anak ini mungkin dampaknya tidak dapat dapat dilihat hasilnya oleh orang tua dan anak secara kilat. Lomba baca puisi anak untuk anak tingkat sekolah dasar ini, memiliki makna yang mendalam. Puisi dan kompetisi selain memberikan ruang ekspresi bagi anak untuk mengembangkan talenta di bidang kesenian dan spiritual, menyalurkan emosi,  mengasah jiwa kepemimpinan, sikap  suportif dan  mengembangkan nilai kebajikan sosial. Kompetisi membaca puisi menjadi sebagai pengalaman hidup yang berharga. Dengan demikian, puisi faktanya dapat menjadi salah satu basis pembentukan moral dan karakter  bangsa yang penting dan berguna.

 

 

Gayatri Mantra

Pengamat Sastra dan Juri Lomba Baca Puisi Tingkat Sekolah Dasar se- Bali 16-17 Februari 2013

Mahasiswa S3 Kajian Budaya Universitas Udayana

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

MATINYA POLISI, RUNTUHNYA PILAR NEGARA

September patut diwaspadai sebagai “Bulan Terorisme” karena praktik terorisme seringkali dilakukan pada awal bulan September. Polisi tewas bertugas ditembak teroris menunjukkan kinerja intelijen, stabilitas, sistem keamanan serta pengamanan  negara yang lemah. Matinya polisi mengawali keruntuhan pilar Negara. Pelaku terorisme hendaknya tidak dipelihara sebagai instrumen politik di Indonesia, ibarat pepatah: memelihara anjing, dapat menggigit tuan yang memberinya makan.

Terorisme dan Kejahatan yang Bercita-Cita

Terorisme dapat dikatakan extra ordinary crime, kejahatan luar biasa. Kejahatan mereka bercita-cita, berdaulat dengan strategi yang matang. Pelakunya terlatih secara militer, bernyali dan bermodal. Pasokan senjata lengkap, well supply dan taktik menyerang yang well management. Belakangan ini pelaku teroris berusia semakin muda, bahkan anak-anak  siap menjadi “pengantin”, mati syahid untuk cita-cita kelompok.

Penanaman ideologi radikal semacam ini merupakan bentuk eksploitasi dan mobilisasi  anak-anak.  Anak-anak dijadikan  instrumen politik, mesin pembunuh dan nyawa mereka menjadi pion permainan orang dewasa. Menggunakan anak-anak merupakan strategi terorisme yang cerdas dan aman. Kalaupun, anak-anak pelaku terorisme ditahan karena tindakannya, hukuman yang diterima  tidaklah seberat orang dewasa.  Suatu saat mereka akan bebas dengan kematangan yang lebih baik, namun dengan mental yang mungkin tidak mudah berubah. Dan, kalaupun ada yang tewas sebagai teroris, impian tentang surga sudah cukup menyenangkan anak-anak ini. Radikalisasi telah ditanam, disemai secara kognitif dan mendalam.

Da’i Bactiar (TVone, 1 September 2012) mengatakan, gerakan terorisme mengelola ideologi, mengangkat isu solidaritas dan cerita tentang orang-orang muslim yang teraniaya. Ditingkat global target sasaran bersifat rasial dengan menyerang orang-orang kulit putih yang dianggap Amerika. Di tingkat regional muncul dalam gerakan solidaritas muslim untuk Afganistan dan Moro (Filipina). Pada tingkat lokal, aksi bom dilakukan terorisme  yang menyasar gereja, pusat perbelanjaan (mall), termasuk  pariwisata Bali. Isu fundamental seperti melawan kemiskinan dan perjuangan untuk kemanusiaan, tidaklah sepenting cita-cita membentuk negara Islam yang berdaulat di berbagai tempat. Terorisme memang tidak dapat dilepaskan dari gerakan ideologis.

Matinya Polisi, Pelecehan Institusi Kepolisian

Belakangan ini, targetan  terorisme menyasar institusi Kepolisian. Polisi tewas ditembak teroris di Solo dan daerah lain.Kepolisian dihajar teroris anak-anak bersenjata. Ada rumor mengatakan, penyerangan merupakan aksi balas dendam karena penangkapan beberapa orang terduga teroris dilakukan kepolisian. Ada pula yang mengatakan penyerangan bukan dilakukan teroris, melainkan aksi individual yang bermotif balas dendam dan premanisme. Apapun motivasi di balik penyerangan ini, polisi tewas diserang saat bertugas merupakan pelecehan institusi Kepolisian Republik Indonesia. Penyerangan ini juga menjadi teror kehidupan masyarakat dan menunjukkan betapa lemahnya sistem intelijen, pertahanan dan keamanan Indonesia.

Kesanggupan Kepolisian untuk menjaga kedaulatan NKRI dan perlindungan nyawa rakyat Indonesia dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara benar-benar harus dipertanyakan. Jika polisi yang berada dalam pos pelayanan mereka saja sudah begitu mudah diserang gerombolan teroris, bagaimana nasib pertahanan di perbatasan Indonesia? Jika Institusi Kepolisian saja sudah diperlakukan seperti lalat, bagaimana nasib nyawa rakyat Indonesia? Masihkah rakyat bisa mencari perlindungan kepada Kepolisian?

Menyangga  Pilar Negara yang Runtuh

Pemerintah sebaiknya tidak mentolerir gerakan anarki yang mengarah pada terorisme apalagi dengan mengeksploitasi anak-anak. Wajah anak-anak adalah wajah masa depan bangsa.  Tentunya kekerasan dan eksploitasi anak  berbasis politik dan ideologi harus diakhiri dan diperangi. Proses pendidikan anak-anak dipantau agar anak tidak rentan untuk dieksploitasi. Kegiatan anak sekolah yang kumpul-kumpul  tidak produktif di jalanan harus ditindak tegas untuk mengurangi potensi kekerasan, tawuran, anarki dan mobilisasi anak-anak. Anak Indonesia patut dilindungi dari segala bentuk kejahatan.

Saat ini, kendali Presiden SBY terhadap pilar pertahanan negara, tampak lemah. Pilar pertahanan negara ini harus diperkuat dan dipersatukan untuk menjamin stabilitas negara. Institusi pertahanan negara, termasuk kepolisian harus bangkit dan mempertegas gerakan pemberantasan terorisme sampai ke akar-akarnya.

Jika terorisme merupakan perang ideologi, maka Ideologi Pancasila  harus ditegakkan, sebagaimana Indonesia memerangi komunisme. Solidaritas sebagai perekat sosial sebaiknya diarahkan untuk mempersatukan bangsa, justru bukan untuk menggerus Indonesia menjadi  reruntuhan melalui aksi terorisme. Ataukah, kita tengah merepetisi sejarah September berdarah? Para Jenderal asik bertikai secara politis dan ideologis, rakyat jua yang dikorbankan. Dendam pun menyejarah on Black September.

Ida Ayu Made Gayatri

Mahasiswa Program Doktor (S3) Kajian  Budaya Universitas Udayana.

Posted in pendididkan, terorisme, wanita dan anak-anak | Tagged , , | Leave a comment

HURUHARA DAN RANTAI KEKERASAN INDONESIA

Isu SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) belakangan ini mencuat, ke permukaan media. Wacana SARA muncul menjadi hantu di siang bolong setelah begitu lama dikubur rejim orde Baru. Isu SARA menjadi bahan empuk yang dikelola sebagai black campign bernuansa agama dan rasial, dan bermanifestasi dalam tindak kekerasan mengatasnamakan mayoritas. Kekerasan SARA di berbagai tempat sering kali ditunggangi sentimen pribadi dan arogansi  “mayoritas” yang dirasakan semakin hadir dan menjadi teror bagi keadaban hidup bersama sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tampil  dalam perilaku yang begitu sensitif terhadap berbagai hal-hal yang dianggap berbeda.

Gerombolan arogan semacam ini, sering kali bertindak melebihi kinerja intelejen Indonesia dan aparat kepolisian, Mereka melakukan  bullying, sweeping ke ranah kehidupan private hingga tindakan perusakan, pembakaran, kerusuhan dan kekerasan kriminal lain yang dipertontonkan secara terbuka. Pengacau ini beraksi seperti cowboythe bounty hunter” yang menetapkan hukum sesuai dengan kepentingan kelompok sendiri. Mereka mensahkan diri melakukan anarki  dan tindak kekerasan untuk menyerang pribadi dan rumah-rumah orang lain  karena dianggap menjadi Yang Liyan (the other).

Aparat kepolisian Indonesia seperti tak berdaya di hadapan publik dalam penanganan kerusuhan dan kekerasan. Kurangnya personil dan minimnya fasilitas dibandingkan dengan organisasi massa, dijadikan alasan seringnya terjadi pembiaran tindak kekerasan dan kriminalitas yang melibatkan kelompok. Mengutip lagu Bob Marley “I Shout the sheriff “, polisi bertugas pun tak urung ditembaki sekelompok orang tak dikenal sebagai kesialan lain yang membayangi wajah suram kepolisian hari ini.

Budaya Kekerasan: Laten

Violence cultur, budaya kekerasan makin kuat dalam relasi masyarakat. Seringkali, penanganan wajah kekerasan seperti ini ditampilkan secara seremonial dengan jabat tangan dan penandatangan kesepakatan damai para pihak. Sayangnya, penanganan konflik horizontal semacam ini seringkali menjelma menjadi dendam menyejarah dalam sikap kontravensi (terselubung) masyarakat. Aparat cenderung bersifat permisif terhadap berbagai tindak kekerasan yang dilakukan sekelompok orang yang mengatasnamakan mayoritas.  Pelaku kekerasan ini cenderung mendapat hukuman ringan terhadap tindakan kriminal yang dilakukannya, meskipun kerusakan material,  psikologis serta menumbal sejumlah korban jiwa berdampak traumatik dan mempengaruhi relasi sosial jangka panjang. Kekerasan semacam ini cenderung bersifat laten dan seringkali muncul dengan adanya sejumlah provokasi dan sewaktu-waktu dapat membara dan membakar.

Sektarian Agama dan Pemekaran Wilayah

Pada pemerintahan SBY, sektarian agama dan pemekaran wilayah menjadi isu krusial yang mewarnai berbagai kerusuhan dan rantai kekerasan di tanah air. Skandal pembataian terhadap orang-orang NU di Banyuwangi 1998 yang dituduh  sebagai dukun santet, Ahmadiyah serta kaum Syiah di Sampang, merupakan contoh ironi dan tragis. Kekerasan berlatar belakang agama, penanganannya  seringkali terkatung-katung. Selain itu, nasib GKBP untuk menjalankan ibadah secara merdeka meskipun dilindungi hukum ternyata direspon negatif pimpinan pemerintah daerah (bupati) . Dalam hal ini, pemerintah gagal bertindak tegas dalam melihara stabilitas dan memberikan jaminan  perlindungan bagi warga negaranya dalam menjalankan ibadah dengan damai.

Begitu juga ramai-ramai isu “memekarkan wilayah” sebagai implementasi kebijakan pemerintah yang bersifat eksperimental, disikapi secara emosional demi kepentingan politis dan kekuasaan kelompok. Maklum, isu pemekaran berkaitan dengan terbukanya peluang untuk berkuasa dan sejumlah kucuran dana. Pemekaran wilayah yang semula ditujukan untuk memperluas wilayah pelayanan administratif pemerintah, secara empiris berubah menjadi perebutan geografis dan kekuasaan. Sosialisasi yang minim dan sarat kepentingan politik menjadikan regulasi pemerintah, seringkali memicu kekerasan regulatif ini.Di berbagai tempat termasuk Bali, kekerasan perebutan tapal batas dan wilayah yang dipicu birahi kekuasaan  untuk memekarkan wilayah (termasuk desa) menyulut “perang saudara”. Kekerasan terjadi dalam sengketa tapal batas antara Desa Pakraman Kemuning dan Budaga Klungkung, Pangkung Tibah-Belalang Tabanan, Desa Ubud dan  Mas di Gianyar.

Sentimen pribadi seringkali hadir dan ditunggangi kepentingan politik. Kekuasaan  diarahkan menjadi mobilisasi massa, sehingga menjalar dan meluas menjadi “perang kelompok” atau bahkan “perang suku”. Kapitalisasi dan eksperimental dalam bidang administratif, meluas hingga menjadi penghancuran sendi-sendi kehidupan masyarakat adat.

Mendagri Fauzi Gamawan mengakui implementasi di lapangan khususnya tentang pemekaran desa sudah tidak terkendali. Surat Edaran Mendagri mengenai Moratorium pemekaran desa terpaksa dilakukan untuk menghentikan dan membatasi persoalan pemekaran wilayah dan desa. Moratorium ini dilakukan dengan alasan terkait dengan  pemilu 2014, juga kesiapan anggaran negara untuk membiayai operasional pemerintahan dan para pejabat desa atau wilayah yang baru. Kekerasan berbasis regulasi yang bersifat eksperimental semacam ini berbahaya.

Menjadi Pengungsi

Kelompok yang dilabelkan minoritas, diserang di atas hak property miliknya serta dirugikan jiwa dan raganya adalah korban. Sayangnya, seringkali dalam penyelesaian kasus kekerasan mereka diposisikan sebagai pihak kalah. Padahal, tidak jelas apa yang dimenangkan pelaku kekerasan dalam perilaku barbar semacam itu. Minoritas disingkirkan menjadi warga pengungsi. Nasibnya di pengungsian pun cenderung dalam ketidakpastian dan tanpa jaminan. Mereka kehilangan harga diri, hak dan martabat sebagai Warga Negara Indonesia. Contoh, penyelesaian nasib pengungsi akibat pemisahan wilayah RI dan Timor Timur (kini, Timor Leste) sampai sekarang belum kelar, meskipun SBY berharap dapat diselesaikan sampai 2014 mendatang. Dan kini, Warga Sampang disingkirkan dari rumah dan hak-hak privat mereka. Masih banyak warga Negara RI hidup di tenda-tenda pengungsian di negara sendiri akibat keberingasan amuk massa yang bersifat politis. Sementara, Indonesia merasa terpanggil  untuk membantu para pengungsi etnis Rohingnya di Myanmar. Ini memang sebuah wajah ironi (kalau, tidak mau dibaca sebagai kemunafikan).

Kontemplasi

Persoalan agama dan kepercayaan telah diatur dalam Konstitusi dan implementasinya mesti dipantau pemerintah secara konsisten , khususnya  terhadap pihak-pihak yang bermain dan diam-diam cuci tangan dalam berbagai kekerasan bernuansa agama. Pengetahuan dan dialog tentang Indonesia dan keragaman hidup dalam budaya Nusantara yang penuh warna menjadi sebuah kebutuhan edukatif yang dapat memperluas wawasan dalam memahami perbedaan di Indonesia.

Demikian pula regulasi yang hendak diterapkan pemerintah khususnya terkait dengan pemekaran wilayah dan desa membutuhkan kajian yang mendalam dan termasuk dampak negatif jangka panjangnya. Implementasi regulasi pemekaran wilayah di lapangan secara empiris telah memakan banyak korban. Potensi terjadinya disintegrasi kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat terjadi  jika masyarakat tidak memahami regulasi pemerintah dengan seksama di bidang administrasi, tapi sudah ujug-ujug mengukur wilayah negara sebagai  wilayah kekuasaan kelompok. Apalagi seperti biasa: ganti mentri ganti regulasi, ganti pejabat-ganti pencitraan. Rakyat mesti waspada agar tidak menjadi dadu dalam permainan politik tingkat tinggi semacam ini,  khususnya terhadap iming-iming “wilayah” kekuasaan untuk memenangkan kelompok tertentu.

Solidaritas menjadi bangsa Indonesia telah diceraikan kekuasaan dan kapital.  Genderang Perang Saudara telah ditabuhkan atas nama SARA dan kebijakan. Apa yang diperjuangkan dan apa yang dimenangkan?  Kekuasaan hari ini tidak lagi diarahkan utnuk kepentingan kesejahteraan bangsa. Kekerasan  semakin  berbentuk karena disemai dalam dalam kebencian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kekerasan apapun bentuknya tentu tidak dapat dibiarkan, menjadi sesuatu yang terberi sebagai bentuk penindasan.

Kekerasan dan kriminalisasi rakyat merupakan pelanggaran hukum dan HAM. Tanggung jawab negara memberikan jaminan bagi segenap warga negara RI untuk hidup tanpa diskriminasi di rumah-rumah mereka secara damai. Intervensi terhadap ranah privat dan domestik harus ditindak tegas sebagai pelanggaran dan tindakan kriminal untuk memutus rantai kejahatan berbasis SARA. Korban yang terpaksa menjadi pengungsi harus dilindungi dengan hingga mereka dapat kembali ke wilayah kehidupan privasi mereka dengan keamanan dan pengamanan maksimal.

Mayoritas dan Minoritas, mereka adalah Warga Negara Indonesia. Kolonialisasi telah lama berlalu, tapi siapa yang berkepentingan dalam politik adu domba masyarakat dewasa ini? Tentunya pucuk pimpinan Negara RI harus menyikapi serius tindak kekerasan berbasis SARA dan regulasi. Pemerintah, Inteligen dan Aparat Kepolisian diharapkan dapat bekerja maksimal guna menjaga stabilitas negara dan menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengusung sesanti “Bhinneka Tunggal Ika”, adab bangsa yang menghargai perbedaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kekerasan SARA harus dihentikan dan pelakunya harus ditindak berat untuk efek jera dan memenuhi rasa keadilan berbangsa dan bernegara.

Posted in BALI, MULTIKULTURALISME, peradaban, politik, siaga bencana | Tagged , , , | Leave a comment