KEKERASAN DAN BUDAYA KEKERASAN

APA ITU KEKERASAN?

Kekerasan (violence, bahasa Inggris) berasal dari kata latin violentus , berasal dari kata vi atau vis yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan merupakan cerminan dari tindakan agresi atau penyerangan kepada kebebasan atau martabat seseorang oleh perorangan atau sekelompok orang. Kekerasan dapat juga diartikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang dan menyalahgunakan kewenangan secara tidak absah.

Kekerasan adalah tingkah laku agresif yang dipelajari secara langsung,  yang sadar atau tidak sadar telah hadir dalam pola relasi sosial seperti keluarga sebagai unit paling kecil hingga kelompok-kelompok sosial yang lebih kompleks. Kekerasan terjadi dalam berbagai bidang  kehidupan sosial, politik ekonomi dan budaya.

Bentuk kekerasan banyak ragamnya, meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan simbolik dan penelantaran. Kekerasan dapat dilakukan oleh  perseorangan maupun secara berkelompok, secara serampangan [dalam kondisi terdesak] atau teroganisir.

KEKERASAN DAN PERILAKU MENYIMPANG

Kekerasan juga diidentikkan dengan perilaku menyimpang. Tuti Budirahayu (2004) dalam buku “Sosiologi”  menjelaskan, perilaku menyimpang merupakan perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku (nonconform), tindakan anti sosial (melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum dan tindakan kriminal (pelanggaran aturan hukum, mengancam jiwa dan keselamatan orang lain).

Penentuan siapa yang bisa disebut memiliki  perilaku menyimpang sangat relatif karena norma-norma yang mengatur perilaku juga bervariasi. Perilaku ini dapat dikenali dari reaksi orang lain (masyarakat) jika norma telah ditetapkan dan penyimpangan telah diidentifikasi.

Seseorang menjadi penyimpang karena proses interaksi dan intepretasi tentang kesempatan bertindak menyimpang, pengendalian diri yang lemah dan kontrol masyarakat yang longgar (permisif). Perilaku menyimpangan yang dilakukan kelompok disebut dengan subkultur menyimpang. Subkultur menyimpang memiliki norma, nilai, kepercayaan,kebiasaan atau gaya hidup yang berbeda dari kultur dominan. Subkultur misalnya, komunitas biker, rider, kelompok drugusers, kelompok homoseksual, kelompok punk, dan sebagainya.

Teori Yang Berkaitan Dengan Perilaku Menyimpang :

1. Teori Anomie

Pandangan ini dikemukakan oleh Robert Merton yang menyatakan,  perilaku menyimpang terjadi akibat adanya berbagai ketegangan dalam struktur sosial sehingga ada individu-individu yang mengalami tekanan dan akhirnya menjadi penyimpang.

2. Teori Belajar ( Teori Sosialisasi)

Edwin H.Sutherland menyatakan teorinya asosiasi diferensial yaitu penyimpangan itu adalah konsekuensi dari kemahiran dan penguasaan atas suatu sikap atau tindakan yang dipelajari dari subkultur atau teman-teman sebaya yang menyimpang.

3. Teori Labeling  (teori  pemberian cap atau teori reaksi masyarakat)

Becker menyatakan teori bahwa penyimpangan merupakan suatu konsekuensi dari penerapan aturan-aturan dan sanksi oleh orang lain kepada seorang pelanggar. Misalnya Seseorang  yang terlanjur dilabelkan atau dicap negatif sebagai pemabuk  maka  orang itu justru minum sebanyak-banyaknya untuk mengatasi penolakan masyarakat terhadap dirinya.

4. Teori Kontrol

Teori ini muncul karena adanya pandangan yang  mengasumsikan bahwa setiap orang  cenderung tidak patuh pada hukum atau untuk memiliki dorongan pelanggaran pada hukum. Hirshi menyatakan empat unsur  pengikat  sosial (sosial bond) yang berfungsi sebagai pengendali perilaku individu yaitu : attachment (kasih sayang), commitmen (tanggung jawab), involvement (keterlibatan), believe (kepercayaan, kepatuhan, kesetiaan).

5. Teori Konflik

Teori ini menyatakan bahwa kelompok elite dengan kekuasaannya menciptakan peraturan, khususnya hukum, untuk melindungi  dan memenangkan kepentingan mereka. Persaingan kepentingan mengakibatkan terjadinya konflik antara kelompoks atu dan kelompok lainnya. (menurut : Quinney, Clinnard dan Meier).

APAKAH KEKERASAN ITU BUDAYA?

Ya. Kekerasan itu budaya, jika dilihat dari pengertian budaya sebagai sebuah cara hidup menurut Raymond Williams (pemikir kajian budaya/cultural studies dari Inggris). Budaya menurut Kephart meliputi adat istiadat / kebiasaan, nilai-nilai, pemahaman yang sama yang menyatukan sebagai masyarakat (Chaney, 2006).

Jelas, pada banyak sisi kehidupan kekerasan itu menjadi  budaya. Tafsir terhadap kekerasan itu sangat subyektif, bersifat kultural dan tergantung pada keyakinan, pandangan, nilai atau norma yang diyakini kelompok-kelompok masyarakat.

Motivasi kekerasan ditujukan untuk :  bertahan hidup (survival), memenuhi kebutuhan atas hasrat [libido] kekerasan, melanggengkan kekuasaan, mempertahankan diskriminasi dan  stratifikasi sosial.

Sebagai cara hidup, budaya kekerasan itu: dipelajari, diadopsi, dibiakkan, dikonsumsi dipertunjukkan, didistribusikan atau bahkan dijadikan komoditas fetishme [pemuas birahi kekerasan, seperti penjualan alat-alat kekerasan seksual bagi para sadomasokis].

APAKAH BUDAYA KEKERASAN ITU?

Budaya Kekerasan terjadi, ketika kekerasan (violence), ketakutan (horror) dan teror berkonspirasi membentuk perilaku yang menyimpang dan menjadi praksis kehidupan masyarakat.  Kekerasan  dianggap hal yang biasa karena menjadi komsumsi pikiran dan termanifestasi dalam tindakan sehari-hari.

Media massa memberikan kontribusinya yang sangat besar dalam mendistribusi kekerasan. Rumah-rumah produksi berlomba-lomba menyajikan tayangan  sinetron, reality show yang sarat dengan caci maki, intrik jahat, kisah yang menampilkan darah dan airmata, penindasan dan berbagai kekerasan lainnya.

Yasraf Amir Piliang (Alfatri Adlin, 2006:201) menuding modernisasi dunia ketiga menimbulkan banyak  kesenjangan dan penderitaan sosial seperti: penggusuran, pengusiran, perampasan hak milik dan pemerkosaan hak hidup. Fenomena ini disebut sebagai horror-culture yaitu kecenderungan dimana ketakutan dan horor dijadikan elemen utama pembentuk budaya. Horror culture meliputi :

  1. Horrosophy yaitu wacana pemikiran  dan pemikiran dalam menciptakan konsep-konsep yang tujuannya menimbulkan rasa takut. [Misalnya wacana tentang G30S PKI, wacana tentang  pendatang, pemulung, kesepekan, dsbnya]
  2. Horrography yaitu strategi untuk memproduksi rasa takut. Strategi ini sejalan dengan pemikiran filsuf Perancis, Pierre Bordieu  yaitu kekerasan simbolik, sebuah kekerasan yang dilakukan dengan cara halus melalui suatu mekanisme tertentu (misalnya mekanisme kekuasaan) sehingga tidak tampak sebagai kekerasan. [Gramsci menyebutnya sebagai hegemoni]
  3. Horrocracy sebuah sistem pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi terletak pada sebuah kekuatan yang memproduksi dirinya melalui cara-cara kekerasan, terror, dan prinsip ketakutan [contoh: mobilisasi massa mengatasnamakan adat untuk mengucilkan, melakukan pelarangan jenasah di Bali, pecalang yang menyidak penduduk]
  4. Horronomics sebuah sistem dengan tindakan ekonomi yang dalam proses produksi dan distribusinya menggunakan cara-cara kekerasan dan terror untuk menimbulkan rasa takut terhadap pihak lain [bakso krama bali dalam konteks persaingan usaha antaretnis]

FENOMENA KEKERASAN DI BALI

1. Kekerasan sebagai Komoditas

    Beberapa bentuk kekerasan dijadikan komoditas yang digunakan untuk mendongkrak perekonomian dan pariwisata. Misalnya, atraksi saling pukul dengan pandan berduri dalam tari Perang  Pandan (tari memanggil hujan orang Trunyan), sejumlah bentuk olah raga seperti bela diri (silat),  mepantigan (gulat Bali).

    Atraksi hiburan “Jogeg Porno” (Joged Ngebor, menurut istilah Prof. Bawa Atmaja) juga menjadi semacam birahi kekerasan seksual yang dilakukan penari dengan pengibing, ditonton dari berbagai kalangan usia. Atau, atraksi menusuk badan sendiri (ngurek/ngunying). selain menjadi bagian dari ritual dan pertunjukan untuk pariwisata.

    2. Kekerasan dan Mobilisasi Massa

      Fenomena belakangan yang marak di Bali adalah mobilisasi massa untuk melakukan kekerasan, yang disakralkan dengan mengatasnamakan adat. Kekerasan ini tidak saja melibatkan mediasi aparat kepolisian tetapi juga oleh penguasa [bupati, gubernur].

      Sejumlah tafsir hukum adat dan agama dijadikan bahan argumentasi terkait dengan berbagai ketegangan konflik sosial. Beberapa identifikasi kekerasan yang melibatkan massa di Bali, seperti: pelarangan penguburan jenasah, proses pemisahan wilayah akibat  pemekaran, perselisihan antarkelompok pemuda, pengucilan terhadap seseorang atau kelompok masyarakat, akibat perubahan nama dengan melekatkan atau mengganti gelar kebangsawanan.

      Potensi konflik ini sarat dengan kepentingan politik dan penguasa lokal, melibatkan kekerasan dan dampaknya sangat  merugikan banyak keluarga dan melumpuhkan  perekonomian. Korban kekerasan simbolik  menjadi orang-orang ungsian (tak jarang di tempat baru muncul konlik baru), kehilangan harta benda, kerusakan di berbagai ranah kehidupan dan keluarga pontensial tercerai-berai.

      3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

        Belakangan marak terjadinya fenomena perceraian di kalangan keluarga di Bali akibat terjadinya KDRT. Para perempuan sering tidak mendapatkan keadilan dalam distribusi ekonomi (pemisahan harta gono-gini) atau dalam mendapatkan hak untuk mengasuh  anak dengan alasan stratifikasi sosial (persoalan beda kasta).

        Perkawinan dan perceraian bagi perempuan Bali telah menjadikan banyak perempuan berstatus refuji, pengungsi tanpa ‘identitas’ dan rumah. Hal yang menakutkan bagi perempuan Bali pascaperceraian adalah tidak memiliki ‘identitas’ yang diakui oleh sebuah komunitas. Status mereka pada akhirnya hanyalah diakui sebagai pendatang, pengungsi tanpa [kepala] keluarga.

        Kekerasan yang dilakukan pemerintah terhadap perempuan, tampak dari sistem pencatatan sipil hanya mengakui status dari keluarga yang ideal (lengkap dengan nama suami sebagai kepala keluarga). Hal ini tidak mempertimbangkan hak perempuan-perempuan yang mampu hidup mandiri  (apalagi bagi yang telah bercerai). Jika perempuan itu beruntung, ia masih bisa kembali kepada keluarganya, namun dengan status menumpang, pengungsi tanpa hak.

        4. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

          Lembaga Pemasyarakatan merupakan fenomena sosial-budaya  yang menarik untuk dicermati. Lapas seperti planet lain di muka bumi ini, keberadaaannya seperti ada dan tiada, dan penuh  misteri. Lapas adalah sebuah benteng  yang memisahkan  para pelaku perilaku menyimpang dengan masyarakat yang berperilaku dominan.

          Pemerintah telah berupaya merubah paradigma ‘penjara’ menjadi ‘pemasyarakatan’ ditujukan untuk menjadikan lembaga pemerintahan ini sebagai institusi rehabilitasi atau ‘terapi perilaku’. Harapannya, agar para narapidana (warga binaan pemasyarakatan) dapat berperilaku dan menyesuaikan diri (adaptif) sesuai dengan perilaku dominan masyarakat di luar tembok penjara.

          Isu Lapas menjadi begitu kompleks karena melibatkan persoalan  jenis kelamin, kelompok usia (lansia, anak-anak dan bayi yang kebetulan lahir di dalam penjara), kelompok gender (waria, homoseksual), kelompok etnis, ras dan agama, kelompok intelektual, politisi, kelompok terlatih (mantan tentara, polisi), masalah kesehatan (pecandu dan HIV/AIDS), penyebaran penyakit, akses pendidikan, dan beragama persoalan yang berkaitan dengan hak asasi penghuni lapas. Sementara,  Lapas memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan tenaga terlatih yang memiliki kapasitas  merehabilitasi berbagai ragam perilaku menyimpang.

          Menariknya,  jumlah orang yang dinyatakan memiliki perilaku menyimpang sesuai dengan bunyi teks hukum yang diberlakukan negara semakin meningkat. Bahkan, jumlah mereka melebihi kapasitas lapas yang layak huni. Berdasarkan data tahun 2010, jumlah penghuni lapas kelas II A Denpasar (Kerobokan), sebesar  799 orang, terdiri atas 356 tahanan dan 443 orang napi. Untuk tahanan sebanyak itu terdiri atas 317 orang pria dan 39 wanita, sedangkan untuk napi masing-masing 394 pria dan 49 wanita.Dikatakan, jumlah penghuni Lapas Kerobokan yang mencapai 799 orang itu, telah melebihi kapasitas yang sesungguhnya hanya 323 orang. Perkembangan tahun 2011 diperkirakan jumlah penghuni mencapai 900an orang.

          Menurut  Donald Black, hal ini bisa dijelaskan dalam teori hukum tentang penahanan. Penahanan (an arrest) berkaitan dengan keputusan polisi. Ini juga merupakan peristiwa psikologis dan merupakan fenomena sosial. Penahanan berkaitan dengan variabel sikap dan persepsi, terkait dengan latar belakang pendidikan, ekspektasi  atasan dan rekan sekerja, aksi dan reaksi masyarakat.

          Prestasi aparat kepolisian yang disandarkan pada ekpektasi atasan untuk meningkatkan data kuantitatif laporannya,  menjadikan kapasitas Lapas menjadi kelebihan penghuni. Perburuan manusia yang potensial untuk dijadikan tahanan atau  narapidana semakin agresif dilakukan oleh aparat yang memiliki kuasa dengan mengatasnamakan kontrol sosial.Hal ini berbanding terbalik dengan ekspektasi dari Mentri Hukum dan Ham RI, Patrialis Akbar  kalah cepat menurunkan jumlah penghuni Lapas.

          Dalam sudut pandang yang  berbeda, pencapaian prestasi yang dianggap sebagai  ‘keberhasilan’ aparat kepolisian dalam meningkatkan jumlah penghuni lapas dapat dikritisi   tidak saja sebagai bentuk longgarnya kontrol sosial. Tetapi, fenomena ini juga dapat digunakan untuk mengkritisi kinerja atau ‘kegagalan’ aparat kepolisian dalam melakukan tindak preventif terhadap potensi terjadinya tindak pelanggaran dan kejahatan.

          Wajah Lapas adalah sisi gelap dan paling suram dalam peradaban manusia, dan bangsa Bali pada khususnya. Meningkatnya jumlah penghuni lapas seharusnya disikapi dengan secara kritis terhadap beberapa aspek kehidupan, beberapa hal :

          1. Relasi, jarak dan komunikasi sosial
          2. Melihat visi pemerintah terhadap pembangunan masyarakat
          3. Mengkaji  koordinasi antarainstitusi pemerintahan yang tampaknya masih bekerja secara parsial.
          4. Mengkritisi beban APBD atau APBN yang dikeluarkan pemerintah dalam membiayai operasional dan kelangsungan hidup warga binaan dan petugas lapas.
          5. Mempertimbangkan dampak dari penahan seseorang menjadi penting, mengingat dengan adanya peningkatan jumlah orang yang ditahan maka meningkat pula jumlah angkatan kerja yang tidak produktif, pengangguran terselubung bahkan potensial melahirkan kemiskinan baru dan beruntun.
          6. Teks hukum serta kewenangan lapas dalam penanganan warga binaan dibatasi. Misalnya, WBP pecandu narkoba dan HIV/AIDS sebaiknya diserahkan pada institusi rehabilitasi medis. Atau penanganan tahanan anak diserahkan pada dinas sosial dan tenaga medis (psikiater, psikolog).

          AKAR MASALAH KEKERASAN

          “The Roots of Violence: Wealth without work, Pleasure without conscience, Knowledge without character, Commerce without morality, Science without humanity, Worship without sacrifice, Politics without principles.”— Mahatma Gandhi (1869-1948)

          Gandhi  mengasumsikan akar dari kekerasan terjadi ketika sebuah kehidupan tidak dilandasi  hukum dan etika sosial. Burhanuddin Salam (1997: 129-136; Black, 1976:2) menyatakan, hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau oleh suatu badan yang digunakan sebagai alat untuk mengatur kehidupan warganya.

          Hukum dan etika pada dasarnya memiliki kesamaan yaitu bersumber dari pengalaman dan ditujukan untuk mengatur tertib hidup bermasyarakat. Keduanya, baik hukum dan etika membatasi gerak, hak dan wewenang seseorang dalam pergaulan hidup. Bedanya, hukum biasanya tertulis, objektif, tegas, menuntut, memerlukan alat negara dan bukti untuk menjatuhkan sanksi. Sedangkan etika timbul dari tata kesopanan yang tidak tertulis dan menjadi kebiasaan, bersifat fleksibel dan sifatnya sebagai tuntunan, dan  landasan tingkah laku adalah kesadaran.

          Akar kekerasan lain juga disebabkan karena kemiskinan. Donald Black (1976:30) dalam teori tentang perilaku menyimpang (theory of deviant behavior) menyatakan, seseorang yang  kesejahteraan terampas cenderung akan berperilaku yang menyimpang, agresif dan memiliki kecenderungan terlibat dalam bisnis yang terlarang, melakukan kekerasan dan perusakan (vandalism).

          FENOMENA [PRODUK] HUKUM DAN KEADILAN SEMU (PSEUDO OF JUSTICE)

          Tuti Budirahayu (2004:98) mengutip pandangan Karl Marx yang melihat korelasi produk [teks] hukum dengan kepentingan para kapitalis yang didukung oleh agen pelaku kontrol sosial seperti polisi, pengadilan dan sistem penjara/ lembaga pemasyarakatan.

          Menurut Marx, kapitalisme mengembangbiakkan hukum-hukum kriminal karena hukum tersebut dibutuhkan untuk memelihara tatanan yang mapan,  yang datang dari kelas atas melawan kelas bawah. Dan peran negara  tidak netral karena, sesungguhnya peran negara ditujukan untuk melayani dan melindungi orang-orang yang membuat peraturan serta menghindarkan mereka dari ancaman-ancaman orang atau kelompok lain.

          Gejala perilaku [agen penegak] hukum hari ini sangat terkait dengan pasar. Tafsir teks hukum diperdagangkan para makelar kasus. Kekuatan uang dijadikan kunci sukses dalam memenangkan perselisihan hukum. Donal Black (1976) mengingatkan, perlakuan hukum memang kerap bersifat diskriminatif. Mereka yang berasal dari kalangan yang kurang mampu (miskin) yang mengalami kasus hukum umumnya sulit mendapatkan pelayanan hukum apalagi keadilan. Jasa pengacara lebih banyak diperlukan oleh mereka yang berduit alias memiliki kapital. Putusan yang dijatuhkan kepada  mereka yang miskin cenderung lebih berat jika dibandingkan dengan seseorang yang berasal dari keluarga yang memiliki akses politik yang luas dan uang. Pada banyak hal, mereka yang memiliki modal kapital cenderung menang di pengadilan dan ini merupakan wajah keadilan yang semu (pseudo of justice).

          SARAN: REFORMASI PENEGAKAN [SISTEM] HUKUM

          Sebagai sistem, penegakan hukum melibatkan berbagai komponen, seperti:  ideologi (norma, nilai), institusi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan), masyarakat.

          Penegakan [sistem] hukum dapat dilakukan dengan memperbaiki pola relasi keluarga, mempersempit jarak sosial dan meningkatkan komunikasi positif dan mengembangkan etika sosial. Paradigma hukum seharusnya mengikuti dinamika masyarakat yang berubah dan dinamis. Misalnya, reformasi teks hukum yang tidak sesuai dengan semangat jaman sebaiknya dihapus [seperti penghapusan hukuman mati].

          Reformasi institusi penegak hukum diperlukan khususnya dalam efisiensi birokrasi, evaluasi efektifitas dan efisiensi kinerja berbasis good government dan clean governance,  serta pembatasan wewenang aparat agar tidak bertindak secara absolut dan sewenang-wenang.   Sosialisasi Hukum dan HAM bagi masyarakat harus dilakukan secara aktif oleh pemerintah dan lembaga sosial yang terkait.

          Daftar Bacaan

          Adlin, Alfatri. 2006.Spiritualitas dan Realita Kebudayaan Kontemporer. Yogyakarta: Jalasutra

          Black, Donald.1976. The Behavior of Law. London : Academic Press

          Budirahayu, Tuti.2004. Perilaku Menyimpang. Jakarta: Prenada Media

          Chaney, David.1996. Lifestyles. Yogyakarta: Jalasutra

          Salam, Burhanuddin.1997. Etika Sosial—Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia.Jakarta: Rineka Cipta

          Makalah ini disajikan dalam diskusi panel regular di LBH Bali, 31 Maret 2011 —Tema : Reformasi Penegakan Hukum

          Narasumber :  : Ida Ayu Made Gayatri, S.Sn., M.Si*

          *Mahasiswa Program Doktoral (S3) Kajian Budaya Unud & Ketua NAPI (National Alliance for Prisoner in Indonesia) Bali Region

          This entry was posted in BALI, LSM and tagged , . Bookmark the permalink.

          2 Responses to KEKERASAN DAN BUDAYA KEKERASAN

          1. Pingback: PERAN MAHASISWA SEBAGAI KELOMPOK BUDAYA POLITIK PARTISIPAN | ardana45

          Leave a Reply

          Fill in your details below or click an icon to log in:

          WordPress.com Logo

          You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

          Twitter picture

          You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

          Facebook photo

          You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

          Google+ photo

          You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

          Connecting to %s