PENELANTARAN ANAK : KEJAHATAN KEMANUSIAAN

Berita kejahatan terhadap anak-anak saat ini mencuat di sejumlah media. Penculikan, kekerasan seksual (pelecehan, perkosaan, pedofilia), eksploitasi dan lalu lintas perdaganganan manusia (trafficking) semakin marak, hingga mutilasi anak telah meneror rasa keamanan dan kemanusiaan. Kejahatan mengintai dan selalu mendapatkan kesempatannya ketika masyarakat mulai kehilangan kewaspadaan dan kepedulian. Pelaku kejahatan bisa siapa saja dan orang terdekat seperti: orang tua, saudara, kerabat, guru, orang terdidik dan terhormat. Kejahatan bisa terjadi dimana-mana, dijalanan bahkan di tempat yang dianggap paling aman seperti asrama belajar atau rumah sendiri. Kejahatan bisa menimpa setiap saat, maka dari itu: waspadalah!

PENELANTARAN ANAK: AKAR KEJAHATAN

Data Departemen Sosial pada 2008 hingga 2009, katanya, ada 1,1 juta anak di Indonesia yang kini terlantar dan terpaksa tinggal di panti asuhan. Ini belum termasuk sebanyak 10 juta anak yang terancam ditelantarkan. Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan, berakar dari rumah tangga. Orang tua mengabaikan tanggung jawab, melalaikan kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak mereka. Ada kecenderungan orang tua melempar tanggung jawab pendidikan anaknya hanya pada sekolah. Lalu, mereka menyerahkan waktu anaknya kepada kemajuan teknologi visual, TV dan internet. Tidak jarang, ibu muda menyuapi bayinya sembari matanya terpaku pada tayangan kekerasan. TV berperan membuat jarak sosial dalam relasi keluarga melebar. Ada juga anak yang mengunduh tayangan pornograpi melalui internet. Anak menonton tanpa kendali, dininabobokkan dan disuapi pengetahuan TV tanpa didampingi orang tua. Anak-anak sekolah berjudi, bermain game online di warnet.Tak jarang ada yang berhutang dan mencuri agar bisa mengikuti kemajuan IT.

Kemiskinan selalu dijadikan argumentasi menjawab kasus penelantaran anak. Alasan ini diterima masyarakat seperti hal wajar. Anak membantu orang tua dengan bekerja itu hal biasa, sebagai tanda bakti. Masyarakat menganggap manipulasi dan ekploitasi untuk kepentingan ekonomi terhadap anak bukan hal serius dan negatif. Mereka tidak memperdulikan keselamatan anaknya, sepanjang ia dapat memberikan keuntungan finansial bagi keluarga. Di kota-kota besar, anak diekploitasi untuk bekerja menafkahi keluarga. Ada yang sengaja dibuang keluarganya dan terlunta-lunta sebagai gepeng dan pengamen. Ibu rumah tangga juga bisa bertindak kejam dengan meninggalkan anak di rumah kontrakan dan membiarkan mereka kelaparan. Tidak banyak yang peduli apakah kematian anak-anak didasari faktor alamiah, kelalaian atau kesengajaan.

KEKERASAN dan KEJAHATAN TERHADAP ANAK-ANAK

Para penculik bayi melibatkan sindikat beroperasi di sejumlah rumah bersalin. Anak-anak gadis ABG diperjualbelikan sebagai pekerja seks komersial oleh orang tuanya. Trafficking kenyataannya menjadi perpanjangan sejarah perbudakan manusia. Kekerasan seksual menimpa anak gadis , ada yang hamil karena diperkosa ayah, paman, kakek, dan saudara lelakinya. Lalu, para pedofilia diam-diam mulai mengintai balita, anak TK dan anak sekolah. Kasus kekerasan seksual dan mutilasi seperti “Kasus Robot Gedhek dan Babeh” telah menunjukkan realitas nasib buruk anak jalanan. Mereka tidak saja menjadi korban akibat penelantaran dan ekploitasi ekonomi di rumah tangga, tetapi juga menjadi korban kejahatan seksual dan pembunuhan berantai di tempat kerjanya. Anak terlantar dibunuh dan dilempar tak ubahnya seperti sampah, tanpa identitas dan asal usul. Dan, nyawa mereka seperti tidak ada harganya, sebagai nasib buruk yang harus diterima selayaknya takdir bagi anak-anak miskin di Indonesia.

Realitas Bali : Kekerasan dan Kejahatan Anak

1) Gepeng

Di Bali, anak-anak ada yang bekerja sebagai gepeng (gelandangan dan pengemis). Gambaran ini jauh sekali dari catatan Covarubias yang melukiskan Bali di era 30-an sebagai domain yang bersahaja, masyarakat bermartabat dan tidak menjadi pengemis. I a juga menuding wisatawan mengajarkan anak-anak Bali untuk menadahkan tangannya untuk uang. Mengemis dilakoni orang-orang yang mengaku dari Kubu, Tianyar -Kabupaten Karangasem. Kegiatan menjadi gepeng saat ini nyaris tak bisa dihentikan. Mereka tersebar dengan pola yang sama: berkostum pengemis, berkelompok, terdiri dari ibu dengan bayi dan selalu ada anak-anak. Kecil kemungkinan kelompok lelaki dewasa ikut bersama mereka. Konon, berbagai bantuan telah diberikan pemda untuk mengentaskan kegiatan mereka. Bantuan diterima tetapi merekapun tetap meng-gepeng. Mengemis kemudian dikaitkan dengan tradisi kepercayaan daerahnya selain tidak adanya sumber air.

2) Pedofilia

Pedofilia juga tengah mengintai balita dan anak-anak, dilakukan keluarga hingga dilakukan sindikat internasional. Mereka mengincar anak-anak pedesaan dengan iming-iming kesejahteraan dengan memberikan uang, akses pendidikan dan benda-benda materi lainnya. Orang tuanya disuap dengan kemewahan dan iming-iming diberikan rumah beserta isinya. Beberapa oknum pelaku banyak yang berkedok guru, orang yang mendalami spiritualitas dan agamawan. Begitulah modus umum para pedofilia.

3) Perkosaan

Belakangan ini perkosaan anak dilakukan orang dewasa dan anak-anak ABG cukup marak di Bali. Banyak perkosaan anak-anak ditengarai dampak dari minuman keras (miras), menonton CD porno dan sejumlah tayangan kekerasan di TV. Penjahat kelamin ini, melakukannya sendirian atau secara berkelompok. Korban perkosaan acapkali dipojokkan sebagai biang kerok kejahatan seksual yang menimpanya. Baik korban dan pelaku pada akhirnya kehilangan akses pendidikan karena umumnya sekolah akan memecat keduanya. Inilah ironisnya.

Beberapa pertanyaan yang kemudian mengusik nurani, dari manakah pengadaan (suply) bayi dan anak-anak ini berasal? Unsur-unsur penelantaran dan trafficking, seperti adanya indikasi penyewaan bayi-bayi untuk menggepeng, tidakkah ini bisa dipahami sebagai kejahatan kemanusiaan? Jika itu terjadi kekerasan anak bagaimana sebaiknya tindakan hukum yang mesti diberlakukan? Sampai kapan wacana kemiskinan ini dapat digunakan sebagai dalih pembiaran terjadinya penelantaran dan kejahatan terhadap anak ini?

HENTIKAN KEKERASAN

Anak-anak begitu rentan terhadap tindak kekerasan dan kejahatan. Namun, seringkali penelantaran anak oleh orang tua dan keluarga ‘belum’ dianggap sebagai kejahatan. Penelantaran merupakan akar dari kejahatan yang terselubung dan bersembunyi di balik wacana kemiskinan. Penegakan hukum masih setengah hati. Koordinasi pihak-pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan amanat undang-undang belum bekerja maksimal. Negara belum menetapkan standar prosedur keamanan dan kesejahteraan, sehingga batasan konsep pemeliharaan dan penelantaran anak masih kabur.

Akar kejahatan penelantaran anak berasal dari rumah. Relasi dalam keluarga perlu diperbaiki dan peran konseling keluarga akan dibutuhkan. Masa depan bangsa ada di tangan anak-anak, karena itu kesejahteraannya menjadi kewajiban bersama dengan melindungi mereka dari berbagai tindak kekerasan,termasuk penelantaran. Sarasammuscaya 139-152 mengingatkan, agar manusia mengupayakan kesejahteraan semua mahluk. Dengan memberikan perlindungan kepadanya, maka keselamatan akan tercipta di dunia ini.

UUD 1945 pasal 34 telah mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Tetapi fakta di jalanan, anak-anak miskin dan menggepeng, lebih banyak ditangkapi ketimbang dipelihara negara. Pengalaman pengejaran dan penangkapan oleh pihak aparat tentu menimbulkan pengalaman traumatik bagi anak-anak. Makelar dan gepeng dewasa tetap saja menggunakan bayi dan anak-anak sebagai instrumen bisnisnya. Kita seperti menutup mata atas kemungkinan terjadinya kekerasan rumah tangga atau kejahatan seperti penculikan terhadap anak-anak melatarbelakangi pekerja jalanan itu.

UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), menjelaskan tentang tindak kekerasan penelantaran. Pada Pasal 9 berbunyi: (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 49 pada UU no 23/2004 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang : menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Penelantaran juga ditindak dalam KUHP pasal 304-309. Pasal 304 berbunyi: Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan seseorang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang itu, karena hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 305 berbunyi: Barangsiapa membuang anak yang dibawah umur tujuh tahun atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan anak itu daripadanya, dipidana dengan penjara selama lamanya lima tahun enam bulan. Pada pasal 307 dijelaskan, jika penelantaran dilakukan ayah dan ibunya, maka pidana yang ditentukan dapat ditambah sepertiganya.

About these ads
This entry was posted in penelantaran and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s